Connect with us

Hukum

Masrifa Lapor Balik Martini Anggota DPR Aceh ke Polisi

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | ACEH TIMUR — Muhammad Zubir dan Indra Kusmeran dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Timur, menjadi kuasa hukum Masrifa, membantah bahwa kliennya telah menyerang Martini, anggota DPRA dari Partai Aceh (PA) secara sepihak. Menurutnya, yang terjadi justru terjadi perkelahian di antara Masrifa dan Martini, saat di depan Rutan Kota Idi beberapa waktu lalu.

Itu disampaikan Muhammad Zubir dan Indra Kusmeran kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers yang digelar pada salah satu kafe di Kota Idi Rayeuk,Senin sore (7/1/2019).

“Itu bukan penganiayaan murni, tetapi saling serang atau berantem, dalam kasus ini duel. Penyebabnya sudah lama terkait masalah keluarga, sebelumnya pernah didamaikan. Saudari Martini pernah dekat dengan suami ibu Ryfa sehingga gejolak, namun pernah dibuat perdamaian oleh pihak Desa Uteun Dama Kecamatan Peureulak,” kata Muhammad Zubir kepada wartawan. Senin (7/1/2019).

Lebih lanjut Zubir mengatakan. Sebenarnya perselisihan tersebut sudah damai di bulan Agustus 2018 lalu, juga ada surat perjanjian yang telah dibuat. Namun dianggap butir-butir pelanggaran yang telah disepakati tersebut ada yang telah dilanggar.

“Pelanggarannya adalah tidak lagi berjumpa dengan suami saya, karena melanggar perjanjian dan ia tidak datang menandatangani surat tersebut sehingga saya curiga kenapa dia tidak mau tanda tanganinya pada bulan Agustus 2018 lalu. Jadi pada malam kejadian, mobilnya itu berhenti di depan mie Barcelona. Saya melihat beriringan dengan mobil suami saya. Saya memantau suami saya masuk ke halaman LP. Kalau memang mengurus surat kenapa tidak ada satupun yang keluar dari mobil. Saat itu suami saya mamegang pintu mobil, di situ saya pegang suami saya dan saya tanya abang mau kemana,” kata Masrifa yang didampingi kuasa hukumnya.

Ia menambahkan, saat ia kelilingi mobil dan menyuruh membukakan kaca tidak ada yang mau melakukan sehingga kecurigaannya semakin besar. “Saya tanya siapa di dalam, saat itu kelihatan ada Martini di belakang. Kemudian Martini keluar mobil dan dia nyerang saya dan saya membalas kemudian kami berantem. Jadi, bukan melakukan penganiayaan sepihak,” sebut Masrifa.

Sementara itu kuasa hukumnya Masrifa juga mengatakan. Persoalan tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Aceh Timur, dan telah diterima oleh penyidik Polres Aceh Timur dengan Nomor: BL/03/1/2019/SPKT, tertanggal 7 Januari 2019. “Karena Martini sudah duluan buat laporan kepada klien kami, maka hari ini kami lapor balik ke polisi. Namun kami juga akan membuka ruang bila permasalahan ini ditempuh upaya damai secara kekeluargaan,” ujar Muhammad Zubir. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Semakin Menarik, Martini: Masrifa Berikan Keterangan Palsu

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | ACEH TIMUR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Martini, membantah semua yang disampaikan Masrifa, istri petugas Rutan Idi, yang telah melaporkannya ke Polres Aceh Timur. Menurut politisi Partai Aceh itu, Masrifah sudah memberikan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Pada malam kejadian, Rabu (3/12/2019), Martini datang ke Rutan Idi untuk membantu asisten pribadinya Juliana. Pasalnya adik Juliana sedang mendekam di Rutan Idi karena kasus minyak dengan masa pidana delapan bulan.

“Adik Juliana yang bernama Syawaluddin sakit di Rutan Idi, rencana mau rujuk ke Rumah Sakit Graha Bunda, karena tidak ada ambulan kemudian diajak saya untuk membawa Syawaluddin ke rumah sakit,” kata Martini seperti dilansir AJNN, Selasa (8/1/2019).

Sampai ke Rutan Idi, kata Martini, tiba-tiba saja Masrifa datang dengan menenteng batu, dan langsung memukul mobilnya.

“Saya kaget, Masrifa dengan marah-marah langsung memukul kaca depan mobil dengan batu dan meminta agar suaminya keluar dari mobil saya, padahal suaminya tidak ada dalam mobil saya,” ungkapnya.

Selanjutnya, Martini meminta agar sopirnya untuk turun dan menjelaskan kepada Masrifah kalau tidak ada suaminya di dalam mobil tersebut. Masrifa semakin menjadi-jadi, dan meminta kepada sopir untuk menurunkan kaca mobil.

“Kemudian sopir saya membuka kaca mobil depan, posisi saya di belakang sopir, di kursi depan itu ada Juliana. Ketika kaca mobil belakang dibuka, dan melihat ada saya, Masrifah langsung memukul kaca mobil hingga pecah,” jelasnya.

Martini mengaku sempat mendapatkan penganiayaan oleh Masrifah yang menyebabkan kepala dan leher bengkak. Kemudian kondisi kaca mobil rusak karena dihantam menggunakan batu.

“Saya sempat diseret sama Masrifa, saya tidak sempat membalas karena dihalang-halangi. Kondisi mobil kaca depan retak, kaca samping retak, kaca kanan belakang hancur karena dipecahkan menggunakan batu sama Masrifa,” ungkapnya.

Usai kejadian, Martini mengaku langsung membuat laporan ke Polres Aceh Timur. Ia tidak menerima perlakuan tersebut, dan meminta aparat kepolisian untuk mengusut sampai tuntas kasus penganiayaan itu.

“Jadi apa yang disampaikan Masrifa dalam jumpa pers merupakan keterangan palsu alias bohong. Masrifa juga tidak menyampaikan adanya pengrusakan kaca mobil, saya punya bukti dan saksi,” tegas Martini. [•]


Sumber: Ajnn.net | Editor: Aidil

Continue Reading

Hukum

Masrifa Polisikan Anggota DPR Aceh Gara-Gara Penganiayaan

Published

on

Masrifa (tengah) di dampingi kuasa hukumnya Muhammad Zubir (kiri) dan Indra Kusmeran (kanan) saat menggelar konferensi pers di salah satu Cafe di kota Idi Rayeuk. Senin (07/01/2019). Foto : Irwansyah / Kliksatu.co.id

KLIKSATU.CO.ID | ACEH TIMUR – Terkait Penganiayaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Martini,S.Pd di Polisikan, Masrifa melaporkan wakil rakyat tersebut ke Polres Aceh Timur pada, senin (07/01/2019). Sore dini hari.

Dalam Konferensi Pers yang di gelar  di sebuah Warung Coffe di Kota IDI Rayeuk, Masrifa yang di dampingi  kuasa hukumnya, Muhammad Zubir, SH dan Indra Kusmeran, SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) membantah jika ia melakukan penganiyayaan terhadap Martini.

“Yang terjadi justru terjadi perkelahian di antara Masrifa dan Martini, saat di depan Rutan Kota Idi beberapa waktu lalu, Itu sebabnya, kami membantah bahwa kliennya telah menyerang Martini, anggota DPRA dari Partai Aceh (PA) secara sepihak” Ungkap Muhammad Zubir di hadapan Awak Media.

Sementara itu kuasa hukumnya Masrifa juga mengatakan. Persoalan ini juga telah dilaporkan kepada jajaran Kepolisian setempat, dan telah diterima oleh penyidik Polres Aceh Timur dengan Nomor: BL/03/1/2019/SPKT, tertanggal 7 Januari 2019.

“Karena Martini sudah duluan buat laporan kepada klien kami, maka hari ini kami lapor balik ke polisi. Namun kami juga akan membuka ruang bila permasalahan ini ditempuh dengan jalur kekeluargaan, akan tetapi bila Martini ingin melewati proses Hukum maka kita juga akan mengikutinya,” ujar Muhammad Zubir.

Lebih lanjut Zubir mengatakan. Sebenarnya perselisihan tersebut sudah damai di bulan Agustus 2018 lalu, sambil menunjukkan surat perjanjian kehadapan awak media, Namun dianggap butir-butir pelanggaran yang telah disepakati tersebut ada yang telah dilanggar.

“Pelanggarannya adalah tidak lagi berjumpa dengan suami saya, karena melanggar perjanjian dan ia tidak datang menandatangani surat tersebut sehingga saya curiga kenapa dia tidak mau tanda tanganinya pada bulan Agustus 2018 lalu. Jadi pada malam kejadian, mobilnya itu berhenti di depan mie Barcelona. Saya melihat beriringan dengan mobil suami saya. Saya memantau suami saya masuk ke halaman LP. Kalau memang mengurus surat kenapa tidak ada satupun yang keluar dari mobil. Saat itu suami saya mamegang pintu mobil, di situ saya pegang suami saya dan saya tanya abang mau kemana,” kata Masrifa yang didampingi kuasa hukumnya.

Selanjutnya Masrifa mengatakan, bahwa ia sempat mengelilingi mobil tersebut, oleh sebab tidak seorangpun keluar mobil. “Tiba-tiba Martini keluar dan melabrak saya hingga terjatuh dan Hanphone (HP) saya terlempar, setelahnya ia masuk ke mobil, kemudian saya ketuk-ketuk lagi kaca mobilnya, selanjutnya martini keluar dari pintu mobil sebelahnya dan kembali melabrak saya, kemudian saya tidak terima, lalu membalasnya hingga terjadi perkelahian, jadi bukan penganiyayan sepihak, “ tutur Masrifa menceritakan Kronologi kejadian.

Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Erwin Satrio Wilogo membenarkan bahwa Masrifa telah melaporkan balik Martini, “Ia benar kita udah menerima laporan Masrifa yang didampingi pengacaranya,” jawab Erwin Satrio Wilogo.[.]

Continue Reading

Hukum

Korupsi di Cianjur, Ketika Masjid Dijadikan Tempat Transaksi Haram

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | CIANJUR — Seperti pada hari-hari biasa, jemaat Masjid Agung Cianjur bubar setelah menjalankan salat subuh, Senin 12 Desember 2018. Pada saat itu satu mobil justru bergerak masuk ke halaman masjid. Orang yang ada di dalamnya bukan hendak menjalankan salat yang telat, tapi untuk bertransaksi haram.

Di dalam mobil itu ada Rosidin, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dia memarkirkan kendaraannya di dekat mobil atasannya, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi.

Rosidin bergegas mengambil kardus dari dalam mobil dan menyerahkannya ke Cecep.

Kardus itu penuh berisi uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp20 ribu. Totalnya diperkirakan mencapai Rp1,55 miliar. Uang itu diduga merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang telah dialokasikan ke sejumlah sekolah.

Diduga Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar meminta kepala sekolah yang menerima dana tersebut untuk menyetor “bagian” kepadanya. Irvan adalah kader Partai Nasdem.

Selepas menyerahkan kardus tersebut, Rosidin cepat kembali ke rumahnya, sementara Cecep masih berada di halaman masjid. Betapa terkejutnya Cecep ketika tiba-tiba sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengepung mobilnya.

Dia dan sopir dibekuk. Penyidik membongkar kardus yang ia terima dan menyita uang yang ada di dalamnya.

Penyidik KPK lantas bergerak ke kediaman Rosidin dan membekuknya tanpa perlawanan, 17 menit setelah melakukan hal yang sama pada Cecep. Tim KPK kembali bergerak dan membekuk dua orang berturut-turut: Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Cianjur Taufik Setiawan alias Opik.

Perburuan KPK hari itu belum selesai. Pukul 06.30, petugas KPK mendatangi Pendopo Bupati Cianjur dan langsung menangkap Irvan Rivano Muchtar. Siang harinya, KPK juga membekuk seorang kepala bidang bernama Budiman.

“Operasi fajar” sukses. KPK membawa mereka semua ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, guna menjalani pemeriksaan awal.

KPK kemudian menetapkan Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (12/12/2018). Irvan diduga memotong, meminta, atau menerima DAK bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur.

KPK pun menetapkan Cecep Sobandi dan Rosidin sebagai tersangka. KPK juga mentersangkakan Kakak Ipar Bupati Tubagus Cepy Sethiady. Diduga Tubagus berperan sebagai perantara Cecep Sobandi ke Irvan Rivano Muchtar.

Sebelum menjadi bupati Rivano pernah menjadi anggota DPRD Cianjur dan anggota DPRD Jawa Barat. Ia pernah menjadi kader Partai Golkar, Partai Demokra, hingga akhirnya meloncat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada 2016 Rivano maju Pilkada Cianjur ia berpasangan dengan Herman Suherman. Rivano berhasil memenangi pilkada dan menjadi bupati.

Basaria menjelaskan lebih jauh bahwa Irvan Rivano Muchtar meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Tujuh persennya diambil untuk dirinya sendiri, sementara sisanya dibagi-bagikan ke pihak lain.

Dalam perkara ini Tubagus dan Rosidin berperan sebagai pihak yang menagih fee dari para kepala sekolah yang mendapat DAK Pendidikan tersebut. Ada 140 SMP di Cianjur yang mendapat DAK dari total 200 SMP yang mengajukan. Dana itu sedianya digunakan untuk fasilitas sekolah seperti ruang kelas dan laboratorium.

Ketiga tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“KPK sangat menyesalkan korupsi seperti ini terjadi di tengah keinginan kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, apalagi pendidikan dasar di tingkat SD ataupun SMP,” ujar Basaria. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending