Connect with us

Entertainment

Dibebaskan, Vanessa Angel Dikenai Wajib Lapor

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Vanessa Angel diperbolehkan pulang oleh penyidik, Ahad (6/1/2019) sore, setelah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Timur sejak ditangkap Sabtu (5/1/2019) kemarin. Vanessa sementara ini berstatus sebagai saksi korban dan dikenakan wajib lapor selama polisi mendalami kasus prostitusi online yang diduga melibatkan Vanessa.

Selain Vanessa, model majalah dewasa Avriellia Shaqqila juga turut dikenai wajib lapor.

“Sementara dua artis itu wajib lapor,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim.

Barung mengatakan penyidik telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan Vanessa dan Avriella. Keduannya yang telah ditahan di Mapolda Jatim itu yakni Endang (ES) berusia 37 tahun, dan Tentri (TN) berusia 28 tahun.

Keduanya dipersangkakan melanggar pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat 1 undang-undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 296 jo pasal 506 KUHP. Sementara itu Kasubdit V Siber Ditreskrimsus AKBP Harissandi mengatakan, penetapan sebagai saksi dengan diikuti kewajiban wajib lapor tersebut lantaran pihaknya masih ingin menggali beberapa hal lagi dari saksi korban

Saat diamankan pada Sabtu (6/1) ES diketahui, berada di hotel yang sama dengan VA, namun mereka berada di kamar berbeda.
Sedangkan TN, diamankan kepolisian pada malam harinya, di sebuah apartemen di bilangan Jakarta Timur.

“Kenapa kita suruh wajib lapor kita pingin nyari transaksi keuangnnya, dari korbannya semuanya,” ujar Harissandi.

Akui Status sebagai Saksi Korban

Sementara itu usai menjalani pemeriksaan, Ahad sore, Vanessa Angel yang keluar dari gedung Subdit V Cyber Crime Polda Jatim usai diperiksa 24 jam, menyampaikan permintaan maaf. Didampingi sahabatnya Jane Shalimar, Vanessa yang mengenakan kaus putih langsung membacakan kalimat permintaan maaf yang ditulisnya di secarik kertas.

“Saya Vanessa Angel, meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun media sosial,” kata dia.

Lebih lanjut, Vanessa juga mengaku bahwa kesalahan dan kekhilafan yang ia lakukan telah merugikan banyak orang. Selama menjalani proses pemeriksaan, Vanessa juga mengaku diperlakukan dengan baik oleh penyidik Polda Jatim.

Ia menyebut dirinya kini baru menyandang status sebagai saksi. “Saya berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah membantu saya dan memperlakukan saya dengan baik selama ini, dan selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, saksi korban,” ucap Vanessa.

Ke depan, Vanessa menyebut dirinya akan kooperatif mengikuti segala prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian.

“Ke depan saya akan mengikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian,” kata Vanessa.

Artis yang membintangi sejumlah film televisi (FTV) itu lalu meninggalkan Polda Jatim. Vanessa yang disebut memiliki tarif kencan senilai Rp80 juta diamankan polisi di salah satu kamar hotel Surabaya. Dia ditangkap bersama asistennya, dan satu orang lagi yang diduga sebagai mucikari.

Sedangkan Avriellia, yang mematok tarif Rp 25 juta dalam sekali kencannya diamankan di pintu keluar Tol Waru Sidoarjo, saat dalam perjalanan menuju hotel. [•]


Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pariwisata

Wisatawan asing ke Sabang meningkat 98 persen

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | SABANG – Imigrasi Sabang, Provinsi Aceh mencatat kunjungan wisatawan asing dari berbagai negara di Asia, Eropa hingga Afrika ke Pulau Weh (Sabang) meningkat hingga 98 persen pada 2018 dibandingkan tahun lalu.

“Kunjungan wisatawan asing ke Sabang meningkat tajam, tahun 2017 kunjungannya 3.387 orang dan pada tahun 2018 kunjungannya 6.691 orang,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Anton Helistiawan di Sabang, Selasa.

Ia menjelaskan wisatawan asing yang berkunjung ke Sabang berasal dari Asia, Eropa hingga Afrika. Mereka melakukan kunjungan wisata ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan kapal pesiar, kapal layar, dan bahkan ada yang menggunakan pesawat pribadi.

“Jadi pada tahun 2018, kunjungan wisata asing dari pelabuhan laut Sabang 6.691 orang ditambah pesawat pribadi dari Kuala Lumpur dan langsung mendarat di Bandara Maimun Saleh Salang 21 orang,” sebut Anton.

Sepanjang tahun 2018 Pulau Weh atau lebih dikenal Sabang, kedatangan ?lima kapal pesiar, 77 kapal yatch, empat kapal perang dan kapal militer serta kapal penumpang masing-masing satu armada.

“Kedatangan kapal pesiar tentu memberikan dampak positif bagi ekonomi pelaku usaha industri pariwisata di Sabang karena mereka turun dari atas kapal lalu menggunakan jasa angkutan umum seperti becak dan mobil. Mereka juga berbelanja sovenir di Sabang,” ujar dia.

Kepala Unit Kepelabuhanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Zulkarnaini Abdullah membenarkan, sepanjang tahun 2018 Kota Sabang kedatangan lima kapal pesiar, dan 77 kapal layar.

“Syukur Alhamdulillah kunjungan kapal pesiar dan kapal yacht terus meningkat ke Sabang. Tahun ini ada lima kapal pesiar ditambah kapal layar (yacht) 77 armada,” kata dia.

Pihaknya mengaku akan terus melakukan promosi industri wisata bahari kepada komunitas kapal pesiar dimancanegara serta komunitas kapal layar agar kunjungan wisatawan asing terus meningkat berkunjung ke palau terlaur paling barat Indonesia.

Wisatawan domestik maupun internasional ketika berlibur ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) kerap kali melakukan aktifitas wisata penyelaman di atas permukaan laut (snorkling) di kawasan Pulau Rubiah serta menyelam di kedalaman 15 hingga 60 meter.

Para wisatawan juga bisa menikmati hamparan pantai pasir putih “Iboih dan Sumur Tiga” yang menghadap langsung ke laut lepas Samudera Hindia dan Selat Malaka.

Selanjutnya monumen nasional Tugu Kilometer Nol Indonesia serta destinasi wisata heritagge lainnya seperti Benteng-Benteng Jepang.


Sumber : Antara

Continue Reading

Human Interest

Seorang Pelajar Mualaf Ikuti Pendidikan Karakter PII di Aceh Utara

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | ACEH UTARA — Pelajar Islam Indonesia (PII) Aceh Utara gelar pendidikan karakter atau Leadership Basic Training (LBT) pada 23 – 30 Desember 2018, kegiatan tersebut mengusung tema “Membina Pelajar Yang Religius dan berintegritas”. Senin (01/01/2019).

Dalam kegiatan tersebut di ikuti oleh pelajar dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Dayah, uniknya dalam kesempatan Training LBT PII Aceh Utara di ikuti oleh seorang pelajar mualaf asal Nias namanya Habaku, dia sudah lama bekerja di Pekan baru di sebuah perkebunan Sawit, Habaku penasaran dengan Islam itu seperti apa tanya dia pada teman nya muslim itu. Sampailah Allah SWT mengilhaminya masuk Islam menjadi nama nya Muhammad Yusuf.

Sekarang Yusuf sendiri memilih Aceh sebagai tempat mendalami ilmu pengetahuan Islam berada di Dayah Wasliyah yang di pimpin oleh Tgk baka adik (abu Ibrahim Bardan) Gampong Matang Drin Tanah Jambo Aye Aceh Utara.

Pelajar asal Nias, yang sudah lama bekerja di Pekan Baru&masuk Islam di pekan baru tersebut memilih memeluk agama Islam setelah menyakini bahwa Islam agama yang sebenarnya, dan meninggalkan agama Kristen sejak tiga bulan yang lalu. Sampai di Aceh ,Sebulan di Aceh langsung mengikuti Basic training PII Aceh utara Yang di adakan di SMAN 3 Citra Bangsa.

Ketua umum PD PII Aceh utara Rizki Fauzan sangat bersyukur dengan kehadiran Saudara Muslim, kehadiran seorang Mualaf Muhammad Yusuf asal Nias pada basic training kali ini.

“Semoga diberikan kekuatan ilmu pengetahuan dan iman yang kuat dalam Islam serta Istiqomah dalam Perjuangan menuntut islam,dan dijalan PII Yusuf bisa sukses study.sukses Organisasi, sebagai alat Tempat berjuang, Menjadi pribadi muslim,” Ujarnya.

Pada sebelum nya masa ketua Safrizal priode 2016-2017 ada seorang mualaf juga nama Islam nya Abdul Aziz yang sekarang ia melanjutkan Sekolah Menengah atas di MAN 1 Aceh Utara Harapan Rizki semoga PII bisa berkontribusi terhadap bangsa Indonesia.

“Dalam hal hal positif dimanapun dan kapan pun. kami berharap semoga ada uluran para dermawan memberikan sedikit rezekinya untuk mualaf ini M.yusuf karena ia yatim piatu, karena didalam Rizki kita ada rezeki orang lain,” tutup ketua Rizki Fauzan.(.)

Continue Reading

Health & Fitness

Perpres 82 Tahun 2018, Beberapa Layanan Tak Dijamin BPJS Kesehatan

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Defisit di tubuh BPJS Kesehatan tak kunjung teratasi. Angkanya malah naik terus. Laporan Kliksatu.co.id mencatat pada tahun pertama angka defisit hanya Rp3,3 triliun; meningkat pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun; dan naik lagi tahun berikutnya menjadi Rp9,7 triliun. Bahkan, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memprediksi perusahaannya akan mengalami defisit anggaran hingga Rp 16,5 triliun pada tahun 2019.

Pada 18 September 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini dibuat untuk menghindari penyakit menahun yang bersarang sejak tahun 2014 yakni defisit dana BPJS.

Dalam Pasal 52 di Perpres itu, pemerintah mengatur 21 butir pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit akibat kecelakaan kerja (butir c), pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas (d), pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat (o), pelayanan kesehatan akibat tindak kejahatan (r), maupun pelayanan yang sudah ditanggung program lain (u).

Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan aturan yang ada di Perpres 82 tahun 2018 itu hanya sebagai penegasan terhadap tanggung jawab pembiayaan oleh instansi-instansi pemerintah. Iqbal pun mencontohkan tentang pertanggungan korban tindak pidana penganiayaan, terorisme, dan korban kejahatan lainnya.

“Sebenarnya bukan berarti BPJS Kesehatan menanggung hal-hal yang dimaksud, tapi dia diakomodir dengan ketentuan-ketentuan lain, seperti tindak pidana penganiayaan, dulu di Perkapolrinya ada, bahwa kekerasan dan yang lain masuk dalam pembiayaan disana,” katanya.

Iqbal juga menjelaskan pembiayaan penyakit akibat wabah yang ditanggung oleh anggaran Kementerian Kesehatan.

Melalui Perpres tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa instansinya tak melarang penggunaan dua asuransi bagi pasien menggunakan konsep coordination of benefit.

“Kalau kerjasama ada MOU tersendiri antara BPJS Kesehatan dengan asuransinya, misalnya kelas 1 ditanggung, selisihnya itu ditanggungkan ke asuransi kesehatan komersial. Bukan berarti dobel, jadi orang itu menikmati layanan standar, terus dia dapat benefit tambahan,” ungkap Iqbal.

Perpres itu juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tak menanggung biaya akibat kecelakaan kerja, sebab pada kasus tersebut biaya pertanggungan dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk swasta dan Taspen untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk korban kecelakaan lalu lintas, biaya yang keluar menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja, “pasien itu kalau di jalan kan naik sepeda motor sudah dijamin Jasa Raharja sebenarnya. Cuma faktualnya karena nggak ada kejelasan harus ditanggung oleh program JKN,” tutur Iqbal.

Tak hanya itu, di Pasal 16 perundangan itu juga mengatur tentang bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Hanya saja, hingga saat ini regulasi pemerintah belum mengatur sanksi jika ada peserta yang melanggar ketentuan itu seperti yang diatur dalam PP 86 tahun 2013.

“Memang PP 86 itu terbit 2013, tapi mendekati akhir tidak semua kooperatif, jadi tidak satu suara. Kalau dalam waktu dekat tentu kalau yang berwenang aja belum menyiapkan regulasi, tentu tidak akan dikenakan sanksi itu,” ujar Iqbal.

Perpres Bukan Solusi

Melihat aturan-aturan yang tercantum dalam Perpres 82 tahun 2018, bekas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengungkapkan bahwa regulasi tersebut justru menyulitkan peserta. “Itu tujuannya sih baik, cuma bikin susah orang,” tuturnya.

Bonar berpendapat seharusnya dalam perpres itu pemerintah mengecualikan kewajiban medis yang tidak diperlukan, misalnya operasi caesar yang dilakukan atas dasar estetika. “Kalau misalnya bisa dilakukan operasi normal, harusnya tidak dibayar oleh BPJS,” sambung Bonar.

Bonar pun menyampaikan bahwa dirinya pesimistis BPJS akan terbebas dari defisit anggaran di tahun 2019. Menurutnya, hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan itu adalah meningkatkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada Pasal 29 Pepres 82 tahun 2018, tertulis iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp23.000,00 per orang per bulan.

“Kalau menurut saya itu harusnya dinaikkan, karena itu salah satu kunci untuk bisa memperbaiki defisit BPJS, karena seluruh perhitungan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) 2 tahun lalu bukan Rp 23.000 tapi Rp 36.000 per kepala per bulan,” katanya.

Jika pendapatan premi tak banyak, asuransi biasanya akan melakukan kenaikan premi. Namun, melihat kondisi ekonomi Indonesia, Bonar tak menyarankan hal itu dilakukan karena akan memberatkan masyarakat. Menurutnya, salah satu alternatif yang paling memungkinkan saat ini adalah mengorbankan APBD dan APBN.

“Jadi satu-satunya cara ya menaikkan pendapatan iuran. Cuma, jangan dinaikkan iurannya karena memberatkan rakyat termasuk pengusaha. Satu-satunya cara itu adalah dengan mengorbankan dari APBN atau APBD dinaikkan iuran PBI-nya,” tandasnya. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending