Connect with us

Health & Fitness

BPJS Kesehatan Meulaboh Mulai Terapkan Pepres 82 Tahun 2018

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | MEULABOH – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Meulaboh, mulai memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018, beberapa perubahan dalam mekanisme klain mulai disosialisasikan.

Kepala BPJS Meulaboh, Mahmul Ahyar menerangkan, Perpres tersebut menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat seperti berikut ini:

Status Peserta yang ke Luar Negeri

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018, disebutkan bahwa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah menjadi peserta JKN-KIS dan tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertannya sementara. Selama masa penghentian sementara itu, ia tidak mendapat manfaat jaminan BPJS Kesehatan.

“Jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut wajib melapor ke BPJS Kesehatandan membayar iuran paling lambat 1 bulan sejak kembali ke Indonesia. Jika sudah lapor, ia pun berhak memperoleh kembali jaminan kesehatan. Aturan ini dikecualikan bagi peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” ujar Ahyar.

Aturan Suami Istri Sama-Sama Bekerja

Jika ada pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah oleh masing-masing pemberi kerja, baik pemerintah ataupun swasta. Keduanya juga harus membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suami dan istri tersebut berhak memilih kelas perawatan tertinggi.

“Jika pasangan suami istri tersebut sudah mempunyai anak, maka untuk hak kelas rawat anaknya, dapat ditetapkan sejak awal pendaftaran dengan memilih kelas rawat yang paling tinggi,” kata Ahyar.

Status Kepesertaan bagi Perangkat Desa

Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen PPU yang ditanggung oleh pemerintah.

“Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yaitu 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3% dibayarkan oleh pemerintah,” kata Ahyar.

Pendaftaran Bayi Baru Lahir

Masih terkait kepesertaan, Perpres tersebut juga menegaskan bahwa bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Aturan ini mulai berlaku 3 bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebagai peserta PBI.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan. Oleh karenanya, kami mengimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS, agar proses pendaftaran dan penjaminan sang bayi lebih praktis,” papar Ahyar.

Tunggakan Iuran

Perpres tersebut juga memberi ketegasan mengenai denda bagi peserta JKN-KIS yang menunggak. Status kepesertaan JKN-KISseseorang dinonaktifkan jika ia tidak melakukan pembayaran iuran bulan berjalan sampai dengan akhir bulan, apalagi bila ia menunggak lebih dari 1 bulan. Status kepesertaan JKN-KIS peserta tersebut akan diaktifkan kembali jika ia sudah membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk 24 bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 18 Desember 2018 nanti.

“Kalau dulu hanya dihitung maksimal 12 bulan. Sekarang diketatkan lagi aturannya menjadi 24 bulan. Ilustrasinya, peserta yang pada saat Perpres ini berlaku telah memiliki tunggakan iuran sebanyak 12 bulan, maka pada bulan Januari 2019 secara gradual tunggakannya akan bertambah menjadi 13 bulan dan seterusnya pada bulan berikutnya, sampai maksimal jumlah tunggakannya mencapai 24 bulan,” jelas Ahyar

Denda Layanan

Sementara itu, denda layanan diberikan jika peserta terlambat melakukan pembayaran iuran. JIka peserta tersebut menjalani rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam waktu sampai dengan 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, maka ia akan dikenakan denda layanan sebesar 2,5% dari biaya diagnosa awal INA-CBG’s. Adapun besaran denda pelayanan paling tinggi adalah Rp 30 juta.

“Ketentuan denda layanan dikecualikan untuk peserta PBI, peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, dan peserta yang tidak mampu. Ketentuan ini sebenarnya bukan untuk memberatkan peserta, tapi lebih untuk mengedukasi peserta agar lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya membayar iuran bulanan. Jangan lupa, di balik hak yang kita peroleh berupa manfaat jaminan kesehatan, ada kewajiban yang juga harus dipenuhi,” kata Ahyar.

Ahyar menerangkan, Program JKN-KIS merupakan amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan dengan jumlah peserta terbesar di dunia ini. Masing-masing pihak memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018 juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari sisi pelayanan kesehatan, manajemen sistem rujukan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan, koordinasi manfaat, koordinasi penjaminan pelayanan, hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS. Dengan adanya landasan hukum baru tersebut, semoga peran kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” harapnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Health & Fitness

Perpres 82 Tahun 2018, Beberapa Layanan Tak Dijamin BPJS Kesehatan

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Defisit di tubuh BPJS Kesehatan tak kunjung teratasi. Angkanya malah naik terus. Laporan Kliksatu.co.id mencatat pada tahun pertama angka defisit hanya Rp3,3 triliun; meningkat pada 2015 menjadi Rp5,7 triliun; dan naik lagi tahun berikutnya menjadi Rp9,7 triliun. Bahkan, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris memprediksi perusahaannya akan mengalami defisit anggaran hingga Rp 16,5 triliun pada tahun 2019.

Pada 18 September 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini dibuat untuk menghindari penyakit menahun yang bersarang sejak tahun 2014 yakni defisit dana BPJS.

Dalam Pasal 52 di Perpres itu, pemerintah mengatur 21 butir pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Beberapa di antaranya adalah pelayanan kesehatan terhadap penyakit akibat kecelakaan kerja (butir c), pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas (d), pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat (o), pelayanan kesehatan akibat tindak kejahatan (r), maupun pelayanan yang sudah ditanggung program lain (u).

Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan aturan yang ada di Perpres 82 tahun 2018 itu hanya sebagai penegasan terhadap tanggung jawab pembiayaan oleh instansi-instansi pemerintah. Iqbal pun mencontohkan tentang pertanggungan korban tindak pidana penganiayaan, terorisme, dan korban kejahatan lainnya.

“Sebenarnya bukan berarti BPJS Kesehatan menanggung hal-hal yang dimaksud, tapi dia diakomodir dengan ketentuan-ketentuan lain, seperti tindak pidana penganiayaan, dulu di Perkapolrinya ada, bahwa kekerasan dan yang lain masuk dalam pembiayaan disana,” katanya.

Iqbal juga menjelaskan pembiayaan penyakit akibat wabah yang ditanggung oleh anggaran Kementerian Kesehatan.

Melalui Perpres tersebut, Iqbal menyampaikan bahwa instansinya tak melarang penggunaan dua asuransi bagi pasien menggunakan konsep coordination of benefit.

“Kalau kerjasama ada MOU tersendiri antara BPJS Kesehatan dengan asuransinya, misalnya kelas 1 ditanggung, selisihnya itu ditanggungkan ke asuransi kesehatan komersial. Bukan berarti dobel, jadi orang itu menikmati layanan standar, terus dia dapat benefit tambahan,” ungkap Iqbal.

Perpres itu juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tak menanggung biaya akibat kecelakaan kerja, sebab pada kasus tersebut biaya pertanggungan dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk swasta dan Taspen untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk korban kecelakaan lalu lintas, biaya yang keluar menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja, “pasien itu kalau di jalan kan naik sepeda motor sudah dijamin Jasa Raharja sebenarnya. Cuma faktualnya karena nggak ada kejelasan harus ditanggung oleh program JKN,” tutur Iqbal.

Tak hanya itu, di Pasal 16 perundangan itu juga mengatur tentang bayi baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Hanya saja, hingga saat ini regulasi pemerintah belum mengatur sanksi jika ada peserta yang melanggar ketentuan itu seperti yang diatur dalam PP 86 tahun 2013.

“Memang PP 86 itu terbit 2013, tapi mendekati akhir tidak semua kooperatif, jadi tidak satu suara. Kalau dalam waktu dekat tentu kalau yang berwenang aja belum menyiapkan regulasi, tentu tidak akan dikenakan sanksi itu,” ujar Iqbal.

Perpres Bukan Solusi

Melihat aturan-aturan yang tercantum dalam Perpres 82 tahun 2018, bekas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengungkapkan bahwa regulasi tersebut justru menyulitkan peserta. “Itu tujuannya sih baik, cuma bikin susah orang,” tuturnya.

Bonar berpendapat seharusnya dalam perpres itu pemerintah mengecualikan kewajiban medis yang tidak diperlukan, misalnya operasi caesar yang dilakukan atas dasar estetika. “Kalau misalnya bisa dilakukan operasi normal, harusnya tidak dibayar oleh BPJS,” sambung Bonar.

Bonar pun menyampaikan bahwa dirinya pesimistis BPJS akan terbebas dari defisit anggaran di tahun 2019. Menurutnya, hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan itu adalah meningkatkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pada Pasal 29 Pepres 82 tahun 2018, tertulis iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp23.000,00 per orang per bulan.

“Kalau menurut saya itu harusnya dinaikkan, karena itu salah satu kunci untuk bisa memperbaiki defisit BPJS, karena seluruh perhitungan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) 2 tahun lalu bukan Rp 23.000 tapi Rp 36.000 per kepala per bulan,” katanya.

Jika pendapatan premi tak banyak, asuransi biasanya akan melakukan kenaikan premi. Namun, melihat kondisi ekonomi Indonesia, Bonar tak menyarankan hal itu dilakukan karena akan memberatkan masyarakat. Menurutnya, salah satu alternatif yang paling memungkinkan saat ini adalah mengorbankan APBD dan APBN.

“Jadi satu-satunya cara ya menaikkan pendapatan iuran. Cuma, jangan dinaikkan iurannya karena memberatkan rakyat termasuk pengusaha. Satu-satunya cara itu adalah dengan mengorbankan dari APBN atau APBD dinaikkan iuran PBI-nya,” tandasnya. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Health & Fitness

Benarkah Sperma Bagus sebagai Masker untuk Facial Kecantikan?

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID — Angela Nwosu, blogger asal Nigeria mengungkapkan ia menggunakan sperma sebagai perawatan wajah dan ia mengklaim bahwa metode tersebut berhasil.

Sebagaimana dilansir The Sun, Nwosu awalnya memposting tips perawatan wajah dengan sperma ini di laman facebooknya yang diikuti 50000 follower.

“Saya menggunakan sperma untuk perawatan jerawat. Meski sebenarnya saya agak jijik menceritakan hal ini, tapi saya tetap ingin bilang bahwa perawatan ini benar-benar berhasil,” tulisnya.

Nwosu bukan orang pertama yang mencoba tips perawatan wajah dengan sperma, blogger kecantikan Tracy Kiss dari Wendover, Buckinghamshire juga telah mengungkapkan sperma adalah rahasia di balik kulit lembutnya.

Ia mencampur sperma dengan putih telur dan minyak lavender, kemudian mengoleskan di wajahnya selama 15 menit, selama tiga kali seminggu.

Penggunaan cairan sperma dalam perawatan kecantikan sebenarnya sudah lama. Awalnya, perawatan ini dilakukan dengan menjadikan sperma sebagai masker atau yang lebih dikenal sebagai “facial sperma”. Beberapa spa di New York juga telah memasukkannya sebagai daftar treatment yang bisa dipesan oleh para pasien.

Dalam sperma terdapat senyawa poliamina kristalin yang disebut Spermine atau spermidin. Senyawa khusus ini juga dikenal sebagai antioksidan. Hal ini diyakini dapat mengurangi keriput, kulit halus dan membantu menjinakkan atau mencegah jerawat. Senyawa inilah yang diklaim mampu memberbaiki permasalahan kulit wajah seperti jerawat, keriput dan flek hitam.

Menurut ahli dermatologi Oscar Hevia, kandungan sperma yang terdiri dari enzim proteolitik didesain menghancurkan protein. Jika diaplikasikan dalam perawatan kecantikan yang tak lazim ini, enzim tersebut dapat memecah lapisan kulit mati akibat sinar matahari sehingga menghasilkan kulit yang lebih lembut.

Kita barangkali merasa jijik mengetahui adanya perawatan kecantikan menggunakan cairan sperma yang diaplikasikan di wajah. Kelompok orang-orang ini juga mungkin menyangsikan segala manfaat yang dipaparkan para penggila perawatan sperma, dengan alasan perawatan itu terdengar tidak masuk akal.

Tak perlu khawatir, spermidin tak hanya ada dalam cairan sperma saja. Bagi Anda yang ingin mendapatkan manfaat serupa, spermidin juga dapat ditemukan dalam keju, jamur, gandum utuh, kacang polong, jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian. [•]


Editor: Eka Safitri

Continue Reading

Health & Fitness

Soal Kopi Luwak Bisa Terbakar, Ini Penjelasan BPOM

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Sehubungan dengan beredarnya video di jaringan media sosial yang meresahkan masyarakat tentang produk kopi cap Luwak, Badan Pengawas Obat dan Makaman (BPOM) memandang perlu memberi penjelasan.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, dalam pengelompokan produk pangan, kopi cap Luwak termasuk dalam kategori minuman serbuk kopi gula krimer dengan komposisi produknya, antara lain gula, krimer nabati, dan kopi bubuk instan. Produk tersebut telah melalui evaluasi keamanan dan mutu oleh BPOM serta telah mendapatkan nomor izin edar.

Dalam video yang beredar tampak bahwa produk Kopi cap Luwak terbakar. Hal ini menurut Penny, terjadi karena produk tersebut berbentuk serbuk, ringan dan berpartikel halus serta mengandung minyak, dan memiliki kadar air yang rendah, sehingga mudah terbakar dan menyala. Seperti telah dijelaskan Produk pangan yang memiliki rantai karbon (ikatan antar atom karbon), kadar air rendah, terutama yang berbentuk tipis dan berpori dapat terbakar atau menyala jika disulut dengan api. Namun, bukan berarti pangan ini berbahaya jika dikonsumsi.

“Di sekitar kita terdapat banyak bahan pangan yang mudah terbakar, seperti terigu, kopi bubuk, kopi-krimer, merica bubuk, cabe bubuk, kopi instan, putih telur, susu bubuk, pati jagung, biji-bijian, kentang. Hal ini bukan berarti bahan pangan tersebut berbahaya atau tidak aman untuk dikonsumsi,” kata Penny di Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Lanjut Penny, BPOM melakukan evaluasi keamanan, mutu, dan gizi pangan termasuk terhadap semua bahan yang digunakan untuk pembuatan pangan olahan sebelum pangan tersebut diedarkan. BPOM juga memberikan nomor izin edar baik MD (makanan dalam negeri) atau ML (makanan luar negeri) yang dicantumkan pada labelnya. Apabila produk pangan sudah memiliki nomor izin edar BPOM, berarti produk tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Penny mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dengan selalu melakukan cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa atau KLIK sebelum membeli dan mengonsumsi produk obat dan makanan. Pastikan kemasannya dalam kondisi baik, baca informasi pada labelnya, dan pastikan memiliki izin edar dari BPOM. Pastikan tidak melebihi masa kedaluwarsa.

Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533 (pulsa lokal). Bisa juga SMS ke 081219999533, atau email [email protected], dan twitter @HaloBPOM1500533. Juga bisa langsung datang atau hubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.


Sumber: Beritasatu.com

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending