Connect with us

Ekonomi

Aceh Dapat Suntikan Dana Rp 50 Triliun Melalui APBN 2019

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2019 mengucurkan dana sebesar Rp50 triliun untuk Provinsi Aceh.

“Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana dalam APBN untuk wilayah Aceh melalui belanja Kementerian lembaga dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp50 triliun, lebih besar dari alokasi tahun lalu Rp48 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Provinsi Aceh Zaid Burhan Ibrahim.

Pernyataan ini disampaikannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tranfer Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang dihadiri Bupati/Walikota se-Provonsi Aceh serta Unsur Forkompinda dan diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Sabtu.

Zaid Burhan menyebutkan, Belanja Kementerian lembaga sebesar Rp13,7 triliun dan sebagian besar dialokasikan untuk 10 Kementerian lembaga penerima alokasi anggaran terbesar di wilayah Aceh.

Kementerian Agama Rp2,85 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp2,19 triliun, Kementerian Pertahanan Rp1,85 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp1,61 triliun.

Lalu, Kemenristekdikti sebesar Rp938 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp579 miliar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp368,8 miliar, Kementerian Perhubungan Rp315 miliar, Kementerian Pertanian Rp295 miliar, dan Mahkamah Agung RI sebesar Rp229,9 miliar.

Selanjutnya dana transfer ke daerah dan Dana Desa Rp36,3 triliun dan Provinsi Aceh memperoleh sebesar Rp13,02 triliun meningkat dari tahun lalu sebesar Rp12 triliun.

Kabupaten Aceh Barat memperoleh Rp1,09 triliun, Aceh Besar Rp1,48 triliun, Aceh Selatan Rp1,17 triliun, Aceh Singkil Rp704 miliar, Aceh Tengah Rp1,07 triliun, Aceh Tenggara Rp1,08 triliun, Aceh Timur Rp1,53 triliun, Aceh Utara 2,12 triliun, Bireuen Rp1,63 triliun.

Kabupaten Pidie Rp1,65 triliun, Simeulue Rp757 miliar, Kota Banda Aceh Rp871 miliar, Kota Sabang Rp528 miliar, Kota Langsa Rp688 miliar Kota Lhokseumawe Rp692 miliar, Gayo Lues Rp703 miliar, Aceh Barat Daya Rp749 miliar, Aceh Jaya Rp716 miliar, Nagan Raya Rp883 miliar.

Kabupaten Aceh Tamiang Rp1 triliun, Bener Meriah Rp817 miliar, Pidie Jaya Rp800 miliar, dan Kota Subulussalam sebesar Rp537 miliar, ujarnya.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Provinsi Aceh juga menyampaikan, pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu pertama mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara lebih realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.

Kedua Belanja Negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia penguatan program perlindungan sosial percepatan pembangunan infrastruktur reformasi birokrasi serta penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan menyiapkan terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat adil dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan pemerintah melalui APBN,? sebut Zaid Burhan.

Masyarakat diharapkan dapat mengawasi setiap rupiah anggaran APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Zaid Burhan menyatakan, transfer ke daerah dan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah dalam meningkatkan kualitas transfer ke daerah dan Dana Desa.

Pemerintah bisa meningkatkan nilai dana desa dengan penyempurnaan program prioritas dan fokus untuk menumpuk mendukung penanganan kemiskinan melalui skema Padat Karya tunai dan pemberdayaan Desa.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyatakan, tranfer dana daeran dan Dana Desa dari APBN tahun anggaran 2019 tersebut harus mempu mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya masusia.

“Kepada seluruh Walikota/Bupati dan kuasa pengguna anggaran satuan kerja diharapkan terus mendorong terwujudnya APBN yang sehat, mandiri dan akuntabel,” kata Plt Gubernur Aceh. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bisnis

Anak Perusahaan PT Pertamina Patungan dengan Grup Saudi Kelola Hotel di Makkah

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — PT Patra Jasa, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), membentuk usaha patungan (Joint Venture) dengan perusahaan asal Arab Saudi, Marei Bin Mahfouz Group & Co (MBM Group) dan ELMAQ.

Usaha patungan bergerak dalam bidang pengelolaan dan penyewaan hotel-hotel di Makkah. Ke depan, bisnis rencananya akan diperluas ke Madinah dan Indonesia. Hal itu terungkap dalam keterangan tertulis di laman Kementerian Luar Negeri, Senin (7/1/2019).

Nicke Widyawati, CEO Pertamina selaku induk usaha, mengatakan Patra Jasa menangkap potensi bisnis perhotelan yang menjanjikan di Arab Saudi. Pasalnya, minat masyarakat muslim, baik dari Indonesia maupun seluruh dunia, untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah ke Makkah dan berziarah ke Madinah terus meningkat.

Berdasarkan data General Authority for Statistic Kingdom of Arab Saudi, jumlah jamaah haji dari tahun 2015 sampai 2018 meningkat rata-rata sebesar 7 persen, sedangkan peningkatan jamaah umrah pada 2017 mencapai 15 persen.

Saat ini, MBM Group mempunyai 15 hotel yang sudah beroperasi di Makkah, serta tiga hotel yang masih dalam tahap pembangunan. Sisanya, empat hotel bintang empat, dan 14 hotel berbintang tiga.

“Kerja sama ini bukan sekadar kerja sama bisnis, tetapi juga upaya mempererat hubungan kedua negara,” ujar CEO Pertamina Nicke Widyawati seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Nicke menambahkan hubungan Indonesia dan Arab Saudi semakin kokoh pada awal Maret 2017 dengan kunjungan Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia yang diikuti dengan penandatangan 11 nota kesepahaman oleh kedua negara. [•]

Continue Reading

Ekonomi

Aceh Besar Terima Hibah Bawang Merah 17 Ton

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh menerima barang hibah 7,6 ton Bawang Merah dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Aceh, Kamis (3/1/2019).

Bawang merah tersebut merupakan hasil operasi pencegahan penyelundupan Kapal Motor Bintang Laut di perairan Aceh Tamiang 20 Desember 2018.

“Total yang kami sita saat itu 1.900 karung Bawang Merah dengan berat 17 ton. Nilainya lebih dari Rp 400 juta, dan kerugian negara dari sektor perpajakan sekira Rp 150 juta,” kata Kepala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kanwil Aceh, Ronny Rosfyandi disela penyerahan kepada Kadisos Banda Aceh Muzakkir, di halaman kantor DJBC setempat.

Ronny mengatakan, bawang merah tersebut telah diuji laboratorium dan dinyatakan bebas OPTK dan layak dikonsumsi.

“Bawang Merah ini kami hibahkan kepada Pemko Banda Aceh dan juga Pemkab Aceh Besar untuk dapat dimanfaatkan membantu masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya lagi.

Sementara Kadinsos Banda Aceh Muzakkir, menyampaikan terima kasih kepada pihak bea cukai atas hibah bawang merah. “Tentu ini akan sangat membantu masyarakat kami yang membutuhkan. Terima kasih kepada pihak Bea dan Cukai Aceh,” kata Muzakir.

Muzakir mengatakan seluruh bawang merah hibah tersebut akan kami serahkan kepada para camat untuk disalurkan kepada warga melalui keuchik di masing-masing gampong.

“Teknis penyalurannya kami serahkan kepada camat dan keuchik langsung,” kata Muzakkir yang pada kesempatan itu mewakili Wali Kota Banda Aceh.

Selain untuk Banda Aceh, bawang merah asal luar negeri itu juga diserahkan kepada Pemkab Aceh Besar. Turut hadir pada acara penyerahan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar M Ali, perwakilan Polda Aceh, Kejati Aceh, dan perwakilan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Banda Aceh. [•]

Continue Reading

Bisnis

Peranan Ekspor Impor dalam Perdagangan Internasional Era Milenial

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Perdagangan Internasional sangatlah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dalam perdagangan internasional semua negara bersaing di pasar internasional, dan itu terjadi karena bertemunya subyek-subyek hukum yang bertempat tinggal di negara-negara yang berlainan dan telah mengadakan hubungan perdagangan, misalnya dalam jual beli.

Dalam perdagangan internasional pihak penjual lazimnya disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importer. Hubungan perdagangan itu telah terjadi, jika baik penjual maupun pembeli telah mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli. Dan setelah kesepakatan itu tercapai oleh kedua belah pihak, maka perdagangan luar negeri itu telah dapat dilaksanakan.

Negara Indonesia sebagai suatu Negara yang berkembang dan sebagai Negara produsen dan barang komoditi non migas ingin berperan aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dunia berusaha agar dapat meningkatkan produksi dan sejalan dengan peningkatan produksi ini perlu ditingkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri antara lain menyempurnakan sistem pemasaran sistem tata niaga yang ada agar tidak kalah saing di era milenial ini.

Seperti yang kalian liat saat ini, begitu masuk ke era milenial semua teknologi – teknologi berkembang sangat pesat,dan di Negara-negara berkembang lainnya berupaya untuk selalu mengembangkan teknologi yang mereka ciptakan agar dapat bersaing di pasar internasional.

Perdagangan ekspor dan impor memegang peranan sangat penting dalam kehidupan bisnis di Indonesia, tidak hanya ditinjau dan segi lalu lintas devisa melainkan juga atas sumbangannya kepada pendapatan nasional.

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sehingga punya peranan penting di tingkat global, namun perlu di perhatikan situasi bisnis di Indonesia saat ini tengah berada pada era transisi dari bisnis berbasis konvensional atau tradisional menuju ke era digital atau milenial.

Sepanjang tahun 2017 lalu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi 109 UKM mengikuti pameran luar negeri. Dari hasil menitoring dan evaluasi kepada UMKM peserta pameran, diperoleh data bahwa telah terjadi peningkatan nilai ekspor UMKM dari Rp20,27 miliar menjadi Rp24,47 miliar atau meningkat sebesar 20,72%.

Di samping itu, kegiatan fasilitasi pameran UMKM ke luar negeri ikut berkontribusi pada devisa negara sebesar Rp61,78 miliar melalui order buyers on site pameran atau menghasilkan pemasukan negara 12 kali lipat dari anggaran promosi pameran luar negeri yang dialokasikan. “Sementara untuk pemeran luar negeri terjadi peningkatan omset sebesar 4,74% dan tenaga kerja 18,27%.

Kementerian Perdagangan mencatat capaian kinerja ekspor 2017 melampaui target. Nilai ekspor Indonesia tahun 2017 diproyeksikan sebesar US$ 170,3 miliar, atau meningkat sebesar US$ 145,2 miliar dibandingkan tahun 2016.Nilai ini terdiri dari ekspor migas sebesar US$ 15,50 miliar dan ekspor nonmigas US$ 154,80 miliar. Ekspor nonmigas pada Januari-Desember 2017 (YoY) diproyeksikan tumbuh sebesar 17,20% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

Sementara itu, untuk tahun 2018, ekspor ditargetkan tumbuh sebesar 5%-7%. Untuk meningkatkan kinerja ekspor, selain menyasar pasar tradisional seperti China, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, Kemendag terus melakukan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional.

Sedangakan pertumbuhan ekspor tahun 2019  ditargetkan sebesar 6,6%. Hingga semester I-2018, ekspor hanya tumbuh sebesar 6,9%. Sedangkan di sisi impor pada tahun 2019 diproyeksi tumbuh sebesar 7,4%.

Hingga semester I-2018, pertumbuhan impor tercatat sebesar 13,9%. yang menjadi tantangan di era milenial ini adalah kebutuhan konsumsi dan investasi dalam negeri yang tumbuh tinggi ditambah lagi peranan teknologi-teknologi modern yang nantinya sangat dibutuhkan mulai dari era ini hingga kedepannya. sehingga mendatang diperkirakan akan mendorong banyak  impor peralatan atau teknologi modern agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional di era milenial ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia lebih tinggi.

Walaupun ekspor dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Kebijakan impor sepenuhnya ditujukan untuk mengamankan posisi neraca pembayaran, mendorong kelancaran arus perdagangan luar negeri, dan meningkatkan lalu lintas modal luar negeri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan di era milenial ini.

Beberapa industri-industri nantinya harus terbuka dan tidak boleh berlama-lama atau terpaku oleh budaya lama sebelumnya karena sekarang ini kita di era baru bakat ( new era of talent ). Dan di tahun 2019 ini beberapa generasi milenial sendiri juga ikut berkontribusi menjadi tenaga kerja.

Analisis tentang sektor perdagangan luar negeri Indonesia selama ini terlalu didominasi oleh analisis tentang ekspor. Di sisi lain hal ini dapat dipahami karena ekspor merupakan satu-satunya andalan penghasil devisa yang berasal dari kekuatan sendiri, sehingga negara berkembang berkepentingan untuk menguasai tentang penghasil devisanya ini.

Peran devisa ini sangat penting, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Devisa dibutuhkan untuk membayar Impor, jaminan pembayaran impor tiga bulan mendatang, membayar utang luar negeri, dan juga mendukung stabilitas nilai Rupiah. [•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending