Connect with us

Hukum

Sistem Hukum Indonesia Akan Dibahas di FH Unsyiah

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Setidaknya dosen dari 19 perguruan tinggi di Indonesia akan hadir dalam seminar nasional, dan call paper yang akan berlangsung selama dua hari di Fakultas Hukum Unsyiah, Darussalam, 5-6 Desember 2018 mendatang.

Seminar nasional ini akan membahas peran otonomi daerah dalam pengembangan sistem hukum Indonesia.

Menurut Koordinator Panitia, Dr Sulaiman Tripa, selain pembicara utama, sebanyak 37 makalah call paper akan dipresentasikan.

“Makalah utama akan disampaikan Prof Esmi Warassih (Undip), Prof Ilyas Ismail dan Prof Husni Jalil (Unsyiah), Prof Faisal A Rani (Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah XIII), Dr M Jafar dari Pemerintah Aceh, dan Muhammad Siddiq Armia PhD (UIN Ar-Raniry),” kata Sulaiman.

Tema ini dipandang menarik mengingat otonomi daerah membuka peluang bagi daerah untuk menghasilkan produk hukumnya. Dengan peluang tersebut, lanjut Sulaiman, hendaknya juga berkonstribusi dalam proses pengembangan sistem hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, lulusan doktor UNDIP ini menyebutkan, apa yang dibicarakan tersebut juga menjadi momentum strategis bagi Aceh untuk memperkenalkan bagaimana perkembangan hukum daerah di Aceh.

“Dengan otonomi khusus, sejumlah perkembangan menarik akan menjadi pengetahuan penting bagi mereka yang datang dari berbagai daerah di Indonesianya,” jelasnya.

Peserta call paper yang sudah mendaftar, antara lain di UIN Ar-Raniry, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Abulyatama, Universitas Teuku Umar, Universitas Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Semarang, Universitas Bangka Belitung, Universitas Trisaksi Jakarta, Universitas Trisaksi Surabaya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Azhar Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Islam Bandung, Universitas Wiralodra, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, dan Universitas Khairun Ternate.

“Sejumlah makalah juga diterima panitia dari peserta yang posisinya jauh, mengingat transportasi ke Aceh agak mahal,” terang Sulaiman.

Banyaknya kampus yang mendaftar, tampak lumayan tinggi minat dosen bidang hukum untuk ikut acara ini.

“Untuk memfasilitasi mereka yang tidak bisa ke Aceh, Fakultas Hukum Unsyiah bekerjasama dengan pengelola video conference FH-MK juga akan memfasilitasi penyiaran seminar secara langsung di 34 jaringan kerjasama Video Conference Mahkamah Konstitusi,” ujar Sulaiman.

Kegiatan ini sendiri dilaksanakan secara gotong royong. Masing-masing pihak saling berkontribusi apa yang dibutuhkan seminar nasional ini.

“Banyak pihak terlibat dan saling membantu. Selain Fakultas Hukum Unsyiah, acara ini juga dibantu Pemerintah Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Video Conference FH, Bandar Publishing, Geuthee Institute, Kedhewa Semarang, Acehna Institute, PSG Unsyiah, serta sejumlah pribadi,” tutup Sulaiman Tripa. [•]


Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Korupsi di Cianjur, Ketika Masjid Dijadikan Tempat Transaksi Haram

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | CIANJUR — Seperti pada hari-hari biasa, jemaat Masjid Agung Cianjur bubar setelah menjalankan salat subuh, Senin 12 Desember 2018. Pada saat itu satu mobil justru bergerak masuk ke halaman masjid. Orang yang ada di dalamnya bukan hendak menjalankan salat yang telat, tapi untuk bertransaksi haram.

Di dalam mobil itu ada Rosidin, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dia memarkirkan kendaraannya di dekat mobil atasannya, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi.

Rosidin bergegas mengambil kardus dari dalam mobil dan menyerahkannya ke Cecep.

Kardus itu penuh berisi uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp20 ribu. Totalnya diperkirakan mencapai Rp1,55 miliar. Uang itu diduga merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang telah dialokasikan ke sejumlah sekolah.

Diduga Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar meminta kepala sekolah yang menerima dana tersebut untuk menyetor “bagian” kepadanya. Irvan adalah kader Partai Nasdem.

Selepas menyerahkan kardus tersebut, Rosidin cepat kembali ke rumahnya, sementara Cecep masih berada di halaman masjid. Betapa terkejutnya Cecep ketika tiba-tiba sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengepung mobilnya.

Dia dan sopir dibekuk. Penyidik membongkar kardus yang ia terima dan menyita uang yang ada di dalamnya.

Penyidik KPK lantas bergerak ke kediaman Rosidin dan membekuknya tanpa perlawanan, 17 menit setelah melakukan hal yang sama pada Cecep. Tim KPK kembali bergerak dan membekuk dua orang berturut-turut: Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Cianjur Taufik Setiawan alias Opik.

Perburuan KPK hari itu belum selesai. Pukul 06.30, petugas KPK mendatangi Pendopo Bupati Cianjur dan langsung menangkap Irvan Rivano Muchtar. Siang harinya, KPK juga membekuk seorang kepala bidang bernama Budiman.

“Operasi fajar” sukses. KPK membawa mereka semua ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, guna menjalani pemeriksaan awal.

KPK kemudian menetapkan Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (12/12/2018). Irvan diduga memotong, meminta, atau menerima DAK bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur.

KPK pun menetapkan Cecep Sobandi dan Rosidin sebagai tersangka. KPK juga mentersangkakan Kakak Ipar Bupati Tubagus Cepy Sethiady. Diduga Tubagus berperan sebagai perantara Cecep Sobandi ke Irvan Rivano Muchtar.

Sebelum menjadi bupati Rivano pernah menjadi anggota DPRD Cianjur dan anggota DPRD Jawa Barat. Ia pernah menjadi kader Partai Golkar, Partai Demokra, hingga akhirnya meloncat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada 2016 Rivano maju Pilkada Cianjur ia berpasangan dengan Herman Suherman. Rivano berhasil memenangi pilkada dan menjadi bupati.

Basaria menjelaskan lebih jauh bahwa Irvan Rivano Muchtar meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Tujuh persennya diambil untuk dirinya sendiri, sementara sisanya dibagi-bagikan ke pihak lain.

Dalam perkara ini Tubagus dan Rosidin berperan sebagai pihak yang menagih fee dari para kepala sekolah yang mendapat DAK Pendidikan tersebut. Ada 140 SMP di Cianjur yang mendapat DAK dari total 200 SMP yang mengajukan. Dana itu sedianya digunakan untuk fasilitas sekolah seperti ruang kelas dan laboratorium.

Ketiga tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“KPK sangat menyesalkan korupsi seperti ini terjadi di tengah keinginan kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, apalagi pendidikan dasar di tingkat SD ataupun SMP,” ujar Basaria. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Hukum

Malek Mahmud Dikukuhkan, TRK Siap Lakukan Gugatan

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Malik Mahmud kembali ditunjuk menjadi Wali Nanggroe periode 2019-2013. Bahkan, Jumat (14/12/2018) malam, Malik Mahmud akan dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh Teuku Raja Keumangan atau yang sering disapa TRK sudah menyiapkan gugatan apabila Malik Mahmud dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe. Pasalnya, ia menilai penunjukan Malik Mahmud bertentangan dengan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dan Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan Lembaga Wali Nanggroe.

“Penunjukan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai tata cara pemilihan. Ini yang akan saya gugat karena sudah bertentangan dengan qanun, saya tidak terima ini,” kata TRK, Jumat (14/12/2018).

Bahkan, TRK mengaku sudah menyiapkan kuasa hukum untuk menguggat penunjukan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tanpa adanya pemilihan. Menurutnya, seluruh masyarakat Aceh harus menjalankan qanun yang berlaku, apabila dilanggar, maka proses hukum wajib ditempuh.

“Saya sudah berdiskusi dengan beberapa ahli hukum tata negara, disarankan memang harus menempuh jalur hukum, karena ini merupakan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di Aceh,” tegasnya.

Alasan TRK melayangkan gugatan, karena haknya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nanggroe sudah dirampas. Tidak ada lagi sistem demokrasi yang berjalan di Aceh, sehingga publik menilai jabatan Wali Nanggroe hanya milik sekelompok orang.

“Wali Nanggroe itu milik seluruh masyarakat Aceh, semua masyarakat Aceh punya hak menjadi Wali Nanggroe asal sesuai dengan syarat,” tegasnya.

Selanjutnya, kata TRK, dalam Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dijelaskan kalau Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

“Pertanyaanya dimana Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, itu saja belum terbentuk, kemudian bukan digedung DPRA dilaksanakan pengukuhan, ini yang saya lihat sudah tidak sesuai qanun lagi, makanya saya agak terpanggil untuk memperjuangkan ini semua,” ungkapnya. [•]


Sumber: AJNN | Editor: Arahas Moeda

Continue Reading

Hukum

Nova Iriansyah Buka-Bukaan Saat Ditanya Hakim Terkait Anggaran dari DOKA

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa pun terkait anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Nova yang sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan bahwa dia tidak ditugaskan menangani masalah DOKA.

Hal itu dikatakan Nova saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/12/2018).

Nova bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

“Saya tidak tahu spesifik, karena memang tidak harus tahu,” ujar Nova kepada majelis hakim.

Sebelumnya, majelis hakim merasa heran karena Nova terus menerus menjawab tidak tahu saat ditanya seputar mekanisme anggaran yang bersumber dari DOKA.

Menurut Nova, sejak awal menjabat, dia dan Irwandi selaku gubernur telah bersepakat sejak awal soal pembagian tugas.

Hal itu untuk menghindari konflik antara gubernur dan wakil gubernur.

“Di awal dilantik kan sudah berjanji. Di awal kami sepakat nahkodanya Beliau (Irwandi),” kata Nova.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar. [•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending