Connect with us

Ekonomi

4 Pemateri Seminar Internasional Sepakat Ekonomi Syariah di Aceh Minim Sosialiasi

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tgk Chiek Pante Kulu bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), mengadakan seminar internasional dengan tema “Peluang dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah di Aceh,” di Aula Kampus Pante Kulu, Rabu (28/11/2018).

Tgk Jamaluddin Thaib, MA selaku Ketua STAI Pante Kulu dalam sambutannya menyampaikan, acara ini merupakan salah satu sarana penting dalam pengembangan kampus ke depan, dan juga untuk penguatan kapasitas mahasiswa dari sisi ekonomi syariah.

“Diharapkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah (HES) ke depan tidak hanya dapat kerja di perbankan dan berbagai bank, tapi lebih dari itu. Alumni juga ahli dan menjadi pakar dalam Perbankan Syariah.” Papar Tgk Jamaluddin yang juga selaku Sekum Ikatan Alumni Sarjana Dayah (ISAD) Aceh.

Syaikh Ayyub Azhary Al-Jazairy alumni Universitas Al Azhar, Kairo dari Aljir – Aljazair dalam pemaparan materinya menyampaikan, Rasulullah SAW diutus di antaranya untuk membersihkan praktik ribawi yang sudah sangat mendarah daging kala itu.

Namun anehnya, muslim di abad modern ini lebih ribawi dari masa jahiliyah dulu, itu yang saya lihat di Aljazair, Mesir dan sekitarnya.

Walaupun disepakati riba haram secara ijma’ ulama, namun perkembangan ribawi cukup luar biasa pesat di negera-negara mayoritas muslim.

“Kita lihat kehidupan sekarang, muslim membeli kenderaan, rumah, perabotan sampai pakaian pun dengan kredit ribawi. Padahal, Allah sudah jelaskan “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (al Baqarah : 275),” katanya.

“Karena dalam Riba ada unsur tipuan nyata, misal, ambil sepuluh bayar dua belas, itu jelas tipuan, bukan pertolongan. Sebagaimana hadist rasulullah SAW
“Bukan dari kami siapa yang menipu.” HR. Abu Daud,” terang Syaikh Ayyub dengan nada kesal.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, S.E, Ak, M.M juga ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, fokus pada Pemberantasan rentenir kapitalis kuadrat di Wilayah otoritasnya.

Dengan visi misi utama Kota Gemilang “Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam.”

“Oleh karena itu, kami fokus pada membangun keuangan syariah dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, PT Mahirah Muamalah Syariah. Tujuannya hanya satu, menghancurkan rentenir yang suku bunganya mencapai 5 % /hari,” ungkapnya.

“Saya berharap seluruh Aceh ada lembaga keuangan semisal Mahirah. Selaku ketua MES Aceh akan membantu mempermudah izin lembaga syariah. Juga membantu tentang sosialiasi ekonomi syariah kepada warga,” terangnya.

H. Musannif Sanusi, SE selaku pimpinan DPRA, komisi VII menjelaskan tentang tantangan Ekonomi Syariah di Aceh, diantaranya, Dinas Syariat Islam bermodal 5% APBA tidak mensosialisasikan manfaat ekonomi syariah non ribawi. Juga Mudharat Ekonomi berbasis konvensional.

Jadi, tugas Dinas Syariat Islam bukan hanya bagi-bagi alat pengeras suara mesjid dan meunasah saja.

Coba kita lihat masa orde baru, Soeharto mensosialiasikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi.

“Oleh karena itu kita perlu koordinasi dan sinergisitas mulai Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga perbankan, ulama dan da’i untuk mengedukasi akan pentingnya muamalah umat sesuai syariah,” kata Musannif.

Hampir senada juga disampaikan oleh Dr Sabri Abd Majid, M. Ec Fakustas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-raniry.

Acara itu dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Yayasan Tgk Chiek Pante Kulu, Fachrurrazi Zamzami SE MBA, T Hanansyah SE Ak CA. CRBD, Direktur Mahirah Muamalah Syariah Banda Aceh dan Dr Yusran Hadi, MA.

Juga dihadiri 250 lebih, yang terdiri dari mahasiswa, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dosen, da’i dan masyarakat umum. [•]


Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekonomi

Dihadapan Presiden Jokowi, Waled Nu Minta Dana Otsus Tak Miliki Batas Waktu

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, Jumat (14/12/2018) yang bertemu dengan seratusan ulama Aceh di ball room Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, mendapatkan tiga aspirasi dari para cendekia Islam di Tanah Rencong.

Waled Nuruzzahri Yahya atau akrab disapa waled Nu, salah seorang ulama kharismatik di Serambi Mekkah, di hadapan Presiden RI membacakan tiga hal yang menjadi fokus mereka demi mengejar ketertinggalan Aceh.

Pertama, mewaliki sejawatnya, Waled Nu membacakan tuntutan soal Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027, sedangkan masyarakat Aceh masih banyak yang belum sejahtera dan infrastruktur belum tuntas sampai saat ini. Ekonomi Aceh yang masih bergantung pada Sumatera Utara.

“Untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur di Aceh masih membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu kami sangat berharap Bapak Presiden Yang Terhormat agar Dana Otsus Aceh berlaku selama-lamanya,” ujar Waled Nu.

Hal kedua adalah amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mengamanahkan negara hadir di lembaga pendidikan Islam (dayah/pesantren). Saat ini negara sudah hadir mengurusi lembaga yang mencetak ulama-ulama di seluruh Indonesia, bersamaan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia sedang menggodok RUU Pesantren.

“Ulama di Aceh sangat mendukung RUU tersebut untuk segera disahkan sebagai Undang-Undang, agar pondok pesantren atau dayah memiliki kementerian tersendiri. Semoga setelah pulang dari Aceh, agenda berikutnya Bapak Presiden adalah menandatangani RUU tersebut,” ujar Waled.

Dalam kesempatan itu, Waled Nu juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI , karena pada periode pertama Presiden Jokowi, Hari Santri ditetapkan sebagai hari besar Nasional. “Tapi karena belum adanya Kementerian Pesantren, peringatan Hari Santri masih kami lakukan sendiri. Kami berharap pada peringatan Hari Santri tahun depan, Indonesia telah memiliki Kementerian Pesantren,” kata Waled.

Dalam Pertemuan yang berlangsung penuh dengan suasana keakraban itu, Presiden Jokowi mengatakan sangat senang memiliki kesempatan untuk bersilaturrahmi dengan para ulama Aceh.

Presiden Jokowi berjanji akan memperhatikan RUU Pondok Pesantren dan pendidikan keagamaan. Ia mengatakan jumlah pesantren di Indonesia sudah sangat banyak, untuk itu saya merasa bahwa UU itu sangat penting adanya sekarang, untuk membantu pesantren, para ulama dan santrinya.

Selain itu, tambah Presiden, Pemerintah Juga akan membangun Bank Waqaf Mikro dengan bunga hanya 3 %, dan Balai Latihan Kerja (BlK) di Lingkungan pesantren, lengkap dengan gedung dan peralatannya.

Hadir pada pertemuan itu Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT, Waled Nu Samalanga, Abu Madinah, Abi Lampisang, Tgk Boyhaqi Panton, Aby Zahrul MUDI, Abu Ishak Lamkawe, Tgk Fachruddin Lahmuddin, Abiya Anwar Kuta Krueng dan sejumlah Ulama Aceh lainnya. [•]


Sumber: Acehtrend.com

Continue Reading

Ekonomi

Perum Bulog Aceh Operasi Pasar 23 Kabupaten Tekan Kenaikan Harga Sembako

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | MEULABOH – Menekan kenaikan harga sembako menjelang natal dan tahun baru,  Perusahaan Umum (Perum) Bulog Regional Provinsi Aceh, mendistribusikan sembako sebanyak ratusan ton ke 23 kabupaten atau kota di Aceh.

Kepala Divisi Regional Perum Bulog Provinsi Aceh, Basirun mengatakan, penyaluran tersebut dilakukan dalam operasi pasar murah, yang akan berlangsung selama 4 hari dimulai dari 4 sampai 8 Desember 2018.

“Pasar murah yang diadakan Bulog merupakan program Disperindag Aceh, yang diperuntukan untuk 23 kabupaten kota di Aceh dalam rangka menekan kenaikan harga jelang natal dan tahun baru,” kata Basirun disela-sela memantau kegiatan operasi pasar di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Sabtu (8/12/2018).

Basirun mengatakan, sembako yang disediakan dalam operasi pasar murah 23 kabupaten atau kota di Aceh yakni, sebanyak 253 ton Beras, 184 ton Gula Pasir, 184 ton Minyak Goreng, 46 ton Tepung Terigu dan Telur Ayam sebanyak 918.850 butir.

Masing masing kabupaten/kota, kata Basirun, dilakukan pendistribusian sebanyak, 11 ton Beras, 8 ton Minyak Goreng, 8 ton Gula Pasir, 2 ton Tepung Terigu dan 39,950 butir Telur Ayam.

Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk membantu keluarga menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sembako.

“Membantu keluarga menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka perayaan maulid Nabi Muhammad, kemudian menekan kenaikan harga menjelang natal dan tahun baru,” katanya.

Operasi pasar murah bukan hanya dipusatkan di kecamatan saja, namun hingga ke perdesaan pihak Perum Bulog bersama Disperindag kabupaten/kota mendistribusikan sembako tersebut hingga ke desa yang membutuhkan.

Basirun menyampaikan, selama tahun 2018, pihak Perum Bulog Aceh sudah melakukan operasi pasar sebanyak tiga kali, dan hasil evaluasi pelaksanaan program belum menemukan masalah yang signifikan.

“Tidak ada masalah selama pasar murah, stok logistic di Perum Bulog juga selalu siap, penyaluran juga dilakukan sesuai dengan anggaran yang disubsidikan oleh Disperindag Aceh,” tandasnya. ()

Continue Reading

Bisnis

Terancam Dibekukan, Bos Lion Air: Jangan Salahkan Kami Karena Emosi

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pemilik maskapai penerbangan Lion Air Rusdi Kirana mengaku bersedia apabila perusahaannya diaudit. Usulan audit tersebut muncul lantaran Lion Air dinilai lalai dalam menjamin keselamatan penumpang, sehingga terjadi kecelakaan pesawat JT-610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang pada Senin (29/10/2018) pagi.

Rusdi menyebutkan bahwa, Lion Air tidak keberatan apabila harus menerima pinalti. Akan tetapi ia menginginkan adanya keadilan dalam penentuan apakah betul terjadi kesalahan pada manajemen Lion Air atau tidak.

“Kami minta ada fairness (keadilan). Kami tidak minta itu justifikasi karena emosi. Karena kami juga punya 30 ribu karyawan dan satu hari mengangkut 200 ribu penumpang,” kata Rusdi saat dihubungi Wartawan Kliksatu.co.id, Sabtu (3/11/2018).

Lebih lanjut, Rusdi berharap bahwa hasil audit nantinya harus bisa benar-benar membuktikan apa yang salah dengan Lion Air. Apabila sudah terbukti pun, Rusdi meminta agar pinalti yang diberikan mengacu pada aturan di Undang-Undang (UU) dan bukan karena emosi sesaat.

Ia lantas mengatakan perusahaannya sendiri sudah mendapatkan sertifikat Audit Keamanan Operasional IATA (IOSA/IATA Operational Safety Audit). “Itu sertifikat tertinggi untuk bidang keselamatan. Jadi (terhadap) apa yang terjadi ini, kita enggak ada yang tahu,” ungkap Rusdi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Rusdi mengindikasikan tidak ingin berandai-andai terhadap penyebab kecelakaan pesawat JT-610. Ia menyebutkan bahwa “terlalu awal untuk kita berspekulasi”.

“Kita berusaha yang terbaik. Tapi kembali lagi, kita terlalu awal untuk berbicara siapa yang salah,” ucap Rusdi.

Dihubungi secara terpisah, Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengaku masih terus menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan terkait potensi dilakukannya audit maupun dibekukannya maskapai penerbangan tersebut.

“Kami pengusaha kan ada hubungan dengan Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan sebagai pembina kami. Kami menunggu, kan hanya itu,” kata Edward kepada Kliksatu.co.id, hari ini (3/11/2018). [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending