Connect with us

Hukum

Mengapa Orang Indonesia Memalsukan Ijazah?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Pemalsuan ijazah di Indonesia kembali marak. Kasus ini hadir di beberapa daerah dan dalam pelbagai bentuk. Investigasi terbaru seperti dilansir Tirto.id melaporkan, 873 ijazah diproduksi sebuah kampus swasta di Tangerang yang hanya meluluskan 145 mahasiswa. Artinya, 728 ijazah dikeluarkan untuk dan kepada entah.

Pada Agustus 2018, di Simeuleu, Aceh, 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar dalam pelbagai instansi terbukti menggunakan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan sebagai aparatur negara. Satu orang dipecat, sementara delapan belas lainnya dikenakan sanksi penurunan golongan.

Beberapa bulan sebelumnya, yakni Maret 2018, kasus pemalsuan ijazah dilakukan salah seorang bakal calon Gubernur Sumatra Utara, Jopinus Ramli Saragih. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sumatra Utara menetapkannya sebagai tersangka, karena ia diduga memalsukan legalisasi fotokopi ijazah. Ia dianggap melanggar Pasal 184 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan akhirnya batal menjadi calon Gubernur Sumatra Utara.

Sementara pada 2017, tepatnya bulan September, sejumlah LSM dan aktivis di Jepara melaporkan dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan 18 pejabat di kota tersebut ke Polda Jawa Tengah. Mereka yang dilaporkan termasuk di antaranya anggota KPU Jepara dan anggota DPRD Jepara.

Beberapa bulan sebelumnya, yakni pada Juni 2017, sekitar 50 orang calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat diduga menggunakan ijazah palsu S1 dalam proses seleksi. Hal ini diketahui saat panitia seleksi melakukan validasi terhadap 194 ijazah.

Tak hanya itu, di tanah Papua juga terjadi dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Mimika, Papua, yang melaporkan penggunaan ijazah palsu oleh bupati tersebut. Keputusan MA itu memakzulkan sang bupati. Namun, pada September 2018, Eltinus Omaleng kembali terpilihsebagai Bupati Kabupaten Mimika.

Warisan Feodalisme & Gejala Anomali

Syahdan, di mula pembentukan sejarah Makassar, seperti ditulis William Cummings dalam Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar (2002), tradisi tulis menjadi alat legitimasi kekuasaan yang melahirkan hierarki baru antara bangsawan dan rakyat jelata. Catatan atau tulisan membentuk sistem pelapisan tradisional serta distribusi kekuasaan lewat kodifikasi konsep darah putih. Hal ini kemudian membuat rakyat biasa berusaha mendapatkan catatan-catatan tersebut untuk menaikkan derajatnya.

Kebangsawanan memang pernah menjadi penanda status sosial seseorang di pelbagai daerah di Indonesia. Gelar ini bersifat organik dan inheren dengan hierarki tradisional yang semula tumbuh dalam budaya kerajaan. Menak, ningrat, dan priyayi menjadi gelar yang melekat sejak lahir dan membuat status sosial di masyarakat tidak pernah sama. Dan di Makassar lampau, hierarki ini ditambah dengan tradisi tulis yang berkembang sejak sekitar abad ke-16.

Sementara kiwari, menurut Robertus Robet, pengajar sosiologi di Universitas Negeri Jakarta, saat kehidupan sosial berubah menjadi masyarakat industri, relasi kekuasaan di masyarakat pun ikut berubah.

“Mereka yang dianggap punya kekuatan adalah mereka yang memiliki sumber daya ekonomi, itu yang dianggap punya status tinggi di dalam masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, kini terjadi gejala anomali yang menjangkiti sejumlah orang yang sebetulnya sudah mempunyai status tinggi di masyarakat, tapi masih merasa perlu mengejar gelar akademik yang didapatkannya dengan cara-cara memanfaatkan aliansi strategis dengan kalangan kampus. Dengan pola kongkalikong macam itu, mereka, misalnya, bisa mendapatkan gelar doktor honoris causa.

Orang-orang ini masih membutuhkan citra untuk dianggap sebagai kalangan terdidik atau orang sekolahan atau orang pintar, di luar capaiannya yang tinggi di bidang lain. Pihak kampus pun setali tiga uang. Menurut Robertus Robet, elite perguruan tinggi juga membutuhkan relasi yang karib dengan orang-orang kaya, orang-orang kuat secara politik, dan lain-lain, demi aneka kepentingan.

Pertama, untuk memajukan kampus yang bersangkutan. Kedua, ada juga yang memanfaatkannya demi kepentingan-kepentingan strategis individual para elite kampus.

“Dia (elite kampus) juga ingin punya kekuasaan nanti untuk investasi setelah dia tidak menjabat lagi sebagai rektor, atau jabatan lainnya. [Dengan memberikan gelar doktor honoris causa] dia bisa punya jalur kepada kekuasaan,” imbuhnya.

Keterbatasan Lapangan Kerja & Sistem Pendidikan

Pada level yang lebih rendah, budaya pemberian gelar atau komersialisasi ijazah kemudian mempunyai pasarnya sendiri karena lapangan kerja di Indonesia tak cukup menampung kelebihan tenaga kerja. Untuk memudahkan seleksi, tempat-tempat kerja, baik negeri maupun swasta, mau tidak mau menggunakan ijazah sebagai tolok ukur kompetensi seseorang. Hal ini bahkan terjadi pula pada persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengharuskan berpendidikan minimal SMA.

Kasus-kasus pemalsuan ijazah para calon amtenar yang ditulis di mula artikel ini, menunjukkan betapa ijazah menjadi syarat penting dalam lingkungan politik dan kepegawaian sipil, sehingga mereka melakukan pelbagai cara untuk memenuhinya.

“Yang jadi soal bukan masyarakatnya yang tidak punya pikiran bahwa skill itu penting, tetapi memang ada kaitannya dengan keterbatasan lapangan kerja, oversupply dalam pasar tenaga kerja,” kata Robertus Robet.

Pendapat serupa disampaikan Andi Achdian, doktor sejarah lulusan Universitas Indonesia dan pengajar di Universitas Nasional. Menurutnya, ijazah atau sertifikat telah ada sejak zaman pertengahan, terutama di gereja-gereja untuk menegaskan bahwa seseorang sudah dianggap kompeten di bidangnya, khususnya di bidang studi keagamaan.

Ia menambahkan, dulu seorang artisan itu cukup direkomendasikan seseorang yang dianggap ahli, misalnya empu dan lain-lain. Tapi kini hal itu tak bisa lagi karena kehidupan masyarakat industri membuat segalanya menjadi massal, termasuk di bidang pendidikan. Ini membuat ijazah pun menjadi sesuatu yang diburu dan memberikan celah bagi pemalsuan.

Sementara Robertus Robet juga menyoroti soal orientasi pendidikan menengah dan tinggi yang tidak diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal tersebut membuat mayoritas lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak bisa berdaya dan mandiri sehingga kebanyakan menggantungkan pekerjaan pada orang lain.

“Pendidikan menengah dan tinggi kita seperti itu, tidak mendidik orang untuk menghasilkan pekerjaan dan sangat normatif, kebanyakan moral, kebanyakan (bahas) karakter. Dia tidak memberikan orang bekal teknikalitas untuk melanjutkan hidup secara mandiri,” pungkas Robet.

Bisakah Hidup Tanpa Ijazah?

Jika dirunut satu persatu, praktik pemalsuan ijazah sejatinya merupakan wajah ketakutan dan ketidakpercayaan diri di hadapan sistem yang “mengancam”. Ujung-ujungnya soal upaya mempertahankan hidup lewat jalur-jalur birokratis dan profesional.

Namun, tidak semua orang kalah dalam pertaruhan ini. Banyak yang justru melawannya dengan sengaja meniti hayat tanpa selembar ijazah yang sering dijajakan di pelbagai tempat kerja itu.

Contoh yang paling menohok di jajaran orang seperti ini, setidaknya lewat autobiografinya yang bertajuk Hidup Tanpa Ijazah (2008), adalah Ajip Rosidi. Pengarang kelahiran Jatiwangi, Majalengka ini memutuskan untuk tidak mengikuti ujian nasional tingkat SMA meski uang ujian telah ia bayar.

Mula-mula ia memperhatikan pelbagai pemberitaan di media massa yang mengabarkan kebocoran soal ujian. Sejumlah orang tak segan mengeluarkan uang untuk membeli soal ujian agar ia lebih mudah saat mengerjakannya. Kasus lain yang cukup banyak adalah dengan menyogok guru agar mereka diluluskan.

Hal ini membuat sejumlah murid yang pandai kerap tergelincir pada waktu ujian, lalu timbul polemik tentang manfaat ujian, apakah absah untuk menilai prestasi murid atau sebaliknya.

“Membaca berita kebocoran dan polemik tentang manfaat ujian, aku sampai pada kesimpulan bahwa orang tidak segan melakukan perbuatan hina seperti menyogok atau membeli soal ujian karena ingin lulus. Untuk apa lulus ujian? Supaya mendapat ijazah. Untuk apa ijazah? Supaya bisa diterima kalau melamar kerja. Untuk apa kerja? Ya, agar bisa hidup. Kalau begitu hidup digantungkan pada secarik kertas bernama ijazah!” tulis Ajip.

Simpulannya membuat ia terkejut. Ia lalu memutuskan untuk tidak menggantungkan hidupnya pada ijazah. Sepucuk surat ia kirim kepada Abdurrachman Soerjomihardjo, gurunya di Taman Madya.

“Dalam surat itu kutulis bahwa aku tidak jadi ikut ujian nasional karena aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa ijazah,” pungkasnya. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Oknum Geuchik Pungut Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah Dari Warga Rp 500 Ribu

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | ACEH TIMUR – Geuchik Gampong Seubebok Pangou, Kec. Banda Alam, Kab. Aceh Timur diduga memungut biaya pembuatan sertifikat tanah dari warganya, sementara pembuatan sertifikat tanah tersebut sudah digratiskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk masyarakat kurang mampu. Kamis, 14 Febuari 2019.

Menurut keterangan Muhammad bahwa, geuchik di gampongnya itu meminta uang pembuatan sertifikat kepada warga sebesar Rp 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah ) Apabila tidak diberikan, maka sertifikat tersebut di tahan oleh geuchik.

“Sebelumya geuchik tidak memberi tahu bahwa pembuatan sertifikat ini gratis, yang diberitahukan bahwa ada pembuatan sertifikat secara serentak di desa kami dengan biaya Rp 500 ribu/sertifikat,” ujar Muhammad kepada awak media beberapa waktu yang lalu.

Namun seiring berjalannya waktu, Masyarakat baru mengetahui jika pembuatan sertifikat tanah tersebut tidak dipungut biaya alias di gratiskan.

“Saya juga ada mengkonfirmasi kepada pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Aceh Timur beberapa hari yang lalu, namun mereka menjelaskan bahwa pembuatan sertifikat tersebut gratis, dan pihaknya tidak menyuruh untuk mungut biaya itu pada siapapun,” sambung Muhammad.

Hal yang sama juga disampaikan Nasruddin (34), Bahwa geuchik meminta uang pembuatan sertifikat sebesar Rp 500 ribu, “Benar, uang tersebut dimita kepada masyarakat yang membuat sertifikat tanah, apabila tidak diberikan maka sertifikatnya ditahan.” Jelas Nasruddin.

Masyarakat berharap kepada aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti perkara tersebut,” Kami berharap kepada aparat penegak hukum agar segera menindak lanjuti perkara ini, karena kami tidak ingin masyarakat terus dibodohi oleh para penguasa terutama dalam kasus ini,” harap kedua masyarakat tersebut.

Geuchik Gampong seneubok Pangou, Idris membenarkan pemungutan uang tersebut, dengan alasan untuk biaya administrasi. “Itu sudah dibahas di Jakarta, karena biaya tersebut untuk biaya adminstasi saat mengurus sertifikat tersebut ke kantor BPN Kota langsa dan hal itu merupakan hasil kesepakan bersama,” ungkap geuchik.

Sementara saat dikonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Timur melaui pesan WhatsApp belum mendapatkan jawaban. Saat dihubungi melalui telepon celuler juga tidak dapat dihubungi.[.]

Continue Reading

Hukum

Polres Aceh Timur Amankan Puluhan Ton Kayu Illegal Logging

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | KLIKSATU.CO.ID – Polres Aceh Timur berhasil mengamankan puluhan ton kayu olahan yang diduga hasil tindak pidana illegal logging di kawasan Simpang Jernih, Dalam Konferensi Pers yang di gelar di kantor Polsek Idi Rayeuk, kapolres menyebutkan jumlah total barang bukti yang di amankan sebanyak 203 batang kayu. Selasa (05/02/2019).

AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H, Kapolres Aceh Timur menyebutkan, pengungkapan kasus itu bermula adanya informasi dari masyarakat pada Senin (28/01/2019) yang menyebutkan telah terjadi tindak ilegaloging di sebuah hutan yang ada di Gampong Bedari, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur.

“Setelah medapatkan informasi tersebut, kami memerintahkan Kanit III Satreskrim Polres Aceh Timur dengan dibackup anggota Resmob untuk melakukan penyisiran.” Ujarnya.

Pada Selasa (29/01/2019) pagi, anggota kami menemukan lokasi kegiatan illegal logging serta didapatkan barang bukti ratusan balok kayu dari berbagai jenis. Namun di lokasi tidak ditemukanya pemilik kayu maupun pekerja. Diduga mereka melarikan diri mengetahui kedatangan anggota kami. Ungkap Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, “Proses pegefakuasian batang kayu ini terkendala alat trasnportasi untuk mengangkut barang bukti tersebut, Kanit III berkoordinasi dengan Kapolsek Simpang Jernih untuk meminta bantuan warga membuat rakit.” Katanya.

Hal ini dilakukan karena lokasi penemuan barang bukti kayu tersebut tidak bisa dilalui dengan kendaraan dan salah satu akses untuk mempermudah adalah dengan cara dihanyutkan ke sungai yang nantinya akan bermuara di sebuah gampong yang masuk wilayah hukum Polres Aceh Tamiang dari situlah kayu bisa diangkut dengan kendaraan.

“Banyaknya jumlah barang bukti dan minimnya anggota kami membuat perakitan kayu memerlukan waktu beberapa hari untuk menyelesaikanya.”Jelasnya.

Setelah sebagian kayu sudah berhasil dibuat rakit kemudian dihanyutkan di sungai Simpang Jernih dan bermuara di Gampong Sekerak Kanan, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.

Sambil menunggu kayu yang lain, barang bukti yang sudah sampai dipinggir sungai untuk sementara dititipkan pada sebuah shawmil (kilang kayu) Mandiri yang tidak jauh dari menepinya kayu barang bukti tadi.

Dalam penitipan barang bukti tadi disertai Berita Acara Penitipan Barang antara pemilik kilang dengan kami (Polres AcehvTimur), dalam hal ini diwakili Kanit III Satreskrim Polres Aceh Timur, Ipda Rangga Setiyadi, S.TrK.

Lebih Lanjut Kapolres Mengatakan “Setelah terkumpul sebanyak 164 batang, pada Sabtu (02/02/2019) pagi kami geser dari lokasi penitipan untuk dibawa ke Polres Aceh Timur dan pada Minggu (03/02/2019) malam 39 batang juga kami geser dari lokasi penitipan. Sehingga jumlah total barang bukti yang kami amankan sebanyak 203 batang kayu.” Terangnya.

Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) III Wilayah Langsa untuk mengetahui jenis kayu sekaligus melakukan pengukuran tonase barang bukti yang sudah kami amankan.

Ada[pun jenis kayu yang di amankan dalam kasus ilegal loging ini, yakni kayu damar, kayu jati, kayu putih.

Sedangkan pemilik kayu atau pihak yang bertanggung pada kegiatan illegal logging tersebut masih masih dalam penyelidikan. Mudah-mudahan kita dapat mengungkap kasus tersebut. Pungkas Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro, S.I.K, M.H. [.]

Continue Reading

Hukum

Perampok Sadis di Aceh Timur di Bekuk Polisi

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | ACEH TIMUR — Pelaku perampokan Nurmawati (59) ibu rumah tangga (IRT) warga Gampong (desa) Matang Bungong, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur, berhasil di ringkus oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur, hal ini di ungkap Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro SIK MH dalam konferensi pers, Rabu (30/01/2019)

Nurmawati (Korban) saat bepergian ke safari subuh di Masjid Al-Qubra Kuta Binjei Kecamatan Julok dengan mengendarai sepeda motor, di hadang oleh Zakir (35) pelaku warga Gampong Meunasah Tengoh, Kecamatan Pante Bidari,

“Selain meringkus tersangka, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih tanpa nomor polisi,” sebut Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro, SIK, MH didampingi Wakapolres, Kompol Warosidi, SH, MH.

Kemudian lanjut Kapolres, berdasarkan pengakuan tersangka Zakir, sepeda motor yang dikendarainya didapat dari Zainuddin (22) dan Andi Alfulqan (25) keduanya warga Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur yang digadaikan sebesar Rp 1.500.000, dengan jaminannya adalah sepeda motor Honda Scoopy milik korban perampokan jamaah safari Sahat Subuh.

Selanjutnya, gabungan Opsnal Reskrim dan Intel Polres Aceh Timur, sekitar pukul 05.30 WIB berhasil mengamankan tersangka Zainuddin dan Andi Alfulqan di Gampong Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, beserta satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam, yang digunakan pelaku saat merampok safari Shalat Subuh.

Dalam penangkapan ini pihak kepolisian menyita barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp 295.000, satu bungkus ganja kering, 3 paket sabu serta barang bukti lainnya.

“Motif perampokan berdasarkan pengakuan pelaku, mereka merampok untuk berfoya-foya,” demikian pungkasnya.[•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending