Connect with us

Hukum

Mengapa Orang Indonesia Memalsukan Ijazah?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Pemalsuan ijazah di Indonesia kembali marak. Kasus ini hadir di beberapa daerah dan dalam pelbagai bentuk. Investigasi terbaru seperti dilansir Tirto.id melaporkan, 873 ijazah diproduksi sebuah kampus swasta di Tangerang yang hanya meluluskan 145 mahasiswa. Artinya, 728 ijazah dikeluarkan untuk dan kepada entah.

Pada Agustus 2018, di Simeuleu, Aceh, 19 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar dalam pelbagai instansi terbukti menggunakan ijazah palsu dalam memenuhi persyaratan sebagai aparatur negara. Satu orang dipecat, sementara delapan belas lainnya dikenakan sanksi penurunan golongan.

Beberapa bulan sebelumnya, yakni Maret 2018, kasus pemalsuan ijazah dilakukan salah seorang bakal calon Gubernur Sumatra Utara, Jopinus Ramli Saragih. Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Sumatra Utara menetapkannya sebagai tersangka, karena ia diduga memalsukan legalisasi fotokopi ijazah. Ia dianggap melanggar Pasal 184 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dan akhirnya batal menjadi calon Gubernur Sumatra Utara.

Sementara pada 2017, tepatnya bulan September, sejumlah LSM dan aktivis di Jepara melaporkan dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan 18 pejabat di kota tersebut ke Polda Jawa Tengah. Mereka yang dilaporkan termasuk di antaranya anggota KPU Jepara dan anggota DPRD Jepara.

Beberapa bulan sebelumnya, yakni pada Juni 2017, sekitar 50 orang calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat diduga menggunakan ijazah palsu S1 dalam proses seleksi. Hal ini diketahui saat panitia seleksi melakukan validasi terhadap 194 ijazah.

Tak hanya itu, di tanah Papua juga terjadi dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan DPRD Kabupaten Mimika, Papua, yang melaporkan penggunaan ijazah palsu oleh bupati tersebut. Keputusan MA itu memakzulkan sang bupati. Namun, pada September 2018, Eltinus Omaleng kembali terpilihsebagai Bupati Kabupaten Mimika.

Warisan Feodalisme & Gejala Anomali

Syahdan, di mula pembentukan sejarah Makassar, seperti ditulis William Cummings dalam Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar (2002), tradisi tulis menjadi alat legitimasi kekuasaan yang melahirkan hierarki baru antara bangsawan dan rakyat jelata. Catatan atau tulisan membentuk sistem pelapisan tradisional serta distribusi kekuasaan lewat kodifikasi konsep darah putih. Hal ini kemudian membuat rakyat biasa berusaha mendapatkan catatan-catatan tersebut untuk menaikkan derajatnya.

Kebangsawanan memang pernah menjadi penanda status sosial seseorang di pelbagai daerah di Indonesia. Gelar ini bersifat organik dan inheren dengan hierarki tradisional yang semula tumbuh dalam budaya kerajaan. Menak, ningrat, dan priyayi menjadi gelar yang melekat sejak lahir dan membuat status sosial di masyarakat tidak pernah sama. Dan di Makassar lampau, hierarki ini ditambah dengan tradisi tulis yang berkembang sejak sekitar abad ke-16.

Sementara kiwari, menurut Robertus Robet, pengajar sosiologi di Universitas Negeri Jakarta, saat kehidupan sosial berubah menjadi masyarakat industri, relasi kekuasaan di masyarakat pun ikut berubah.

“Mereka yang dianggap punya kekuatan adalah mereka yang memiliki sumber daya ekonomi, itu yang dianggap punya status tinggi di dalam masyarakat,” ucapnya.

Ia menambahkan, kini terjadi gejala anomali yang menjangkiti sejumlah orang yang sebetulnya sudah mempunyai status tinggi di masyarakat, tapi masih merasa perlu mengejar gelar akademik yang didapatkannya dengan cara-cara memanfaatkan aliansi strategis dengan kalangan kampus. Dengan pola kongkalikong macam itu, mereka, misalnya, bisa mendapatkan gelar doktor honoris causa.

Orang-orang ini masih membutuhkan citra untuk dianggap sebagai kalangan terdidik atau orang sekolahan atau orang pintar, di luar capaiannya yang tinggi di bidang lain. Pihak kampus pun setali tiga uang. Menurut Robertus Robet, elite perguruan tinggi juga membutuhkan relasi yang karib dengan orang-orang kaya, orang-orang kuat secara politik, dan lain-lain, demi aneka kepentingan.

Pertama, untuk memajukan kampus yang bersangkutan. Kedua, ada juga yang memanfaatkannya demi kepentingan-kepentingan strategis individual para elite kampus.

“Dia (elite kampus) juga ingin punya kekuasaan nanti untuk investasi setelah dia tidak menjabat lagi sebagai rektor, atau jabatan lainnya. [Dengan memberikan gelar doktor honoris causa] dia bisa punya jalur kepada kekuasaan,” imbuhnya.

Keterbatasan Lapangan Kerja & Sistem Pendidikan

Pada level yang lebih rendah, budaya pemberian gelar atau komersialisasi ijazah kemudian mempunyai pasarnya sendiri karena lapangan kerja di Indonesia tak cukup menampung kelebihan tenaga kerja. Untuk memudahkan seleksi, tempat-tempat kerja, baik negeri maupun swasta, mau tidak mau menggunakan ijazah sebagai tolok ukur kompetensi seseorang. Hal ini bahkan terjadi pula pada persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengharuskan berpendidikan minimal SMA.

Kasus-kasus pemalsuan ijazah para calon amtenar yang ditulis di mula artikel ini, menunjukkan betapa ijazah menjadi syarat penting dalam lingkungan politik dan kepegawaian sipil, sehingga mereka melakukan pelbagai cara untuk memenuhinya.

“Yang jadi soal bukan masyarakatnya yang tidak punya pikiran bahwa skill itu penting, tetapi memang ada kaitannya dengan keterbatasan lapangan kerja, oversupply dalam pasar tenaga kerja,” kata Robertus Robet.

Pendapat serupa disampaikan Andi Achdian, doktor sejarah lulusan Universitas Indonesia dan pengajar di Universitas Nasional. Menurutnya, ijazah atau sertifikat telah ada sejak zaman pertengahan, terutama di gereja-gereja untuk menegaskan bahwa seseorang sudah dianggap kompeten di bidangnya, khususnya di bidang studi keagamaan.

Ia menambahkan, dulu seorang artisan itu cukup direkomendasikan seseorang yang dianggap ahli, misalnya empu dan lain-lain. Tapi kini hal itu tak bisa lagi karena kehidupan masyarakat industri membuat segalanya menjadi massal, termasuk di bidang pendidikan. Ini membuat ijazah pun menjadi sesuatu yang diburu dan memberikan celah bagi pemalsuan.

Sementara Robertus Robet juga menyoroti soal orientasi pendidikan menengah dan tinggi yang tidak diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal tersebut membuat mayoritas lulusan sekolah dan perguruan tinggi tidak bisa berdaya dan mandiri sehingga kebanyakan menggantungkan pekerjaan pada orang lain.

“Pendidikan menengah dan tinggi kita seperti itu, tidak mendidik orang untuk menghasilkan pekerjaan dan sangat normatif, kebanyakan moral, kebanyakan (bahas) karakter. Dia tidak memberikan orang bekal teknikalitas untuk melanjutkan hidup secara mandiri,” pungkas Robet.

Bisakah Hidup Tanpa Ijazah?

Jika dirunut satu persatu, praktik pemalsuan ijazah sejatinya merupakan wajah ketakutan dan ketidakpercayaan diri di hadapan sistem yang “mengancam”. Ujung-ujungnya soal upaya mempertahankan hidup lewat jalur-jalur birokratis dan profesional.

Namun, tidak semua orang kalah dalam pertaruhan ini. Banyak yang justru melawannya dengan sengaja meniti hayat tanpa selembar ijazah yang sering dijajakan di pelbagai tempat kerja itu.

Contoh yang paling menohok di jajaran orang seperti ini, setidaknya lewat autobiografinya yang bertajuk Hidup Tanpa Ijazah (2008), adalah Ajip Rosidi. Pengarang kelahiran Jatiwangi, Majalengka ini memutuskan untuk tidak mengikuti ujian nasional tingkat SMA meski uang ujian telah ia bayar.

Mula-mula ia memperhatikan pelbagai pemberitaan di media massa yang mengabarkan kebocoran soal ujian. Sejumlah orang tak segan mengeluarkan uang untuk membeli soal ujian agar ia lebih mudah saat mengerjakannya. Kasus lain yang cukup banyak adalah dengan menyogok guru agar mereka diluluskan.

Hal ini membuat sejumlah murid yang pandai kerap tergelincir pada waktu ujian, lalu timbul polemik tentang manfaat ujian, apakah absah untuk menilai prestasi murid atau sebaliknya.

“Membaca berita kebocoran dan polemik tentang manfaat ujian, aku sampai pada kesimpulan bahwa orang tidak segan melakukan perbuatan hina seperti menyogok atau membeli soal ujian karena ingin lulus. Untuk apa lulus ujian? Supaya mendapat ijazah. Untuk apa ijazah? Supaya bisa diterima kalau melamar kerja. Untuk apa kerja? Ya, agar bisa hidup. Kalau begitu hidup digantungkan pada secarik kertas bernama ijazah!” tulis Ajip.

Simpulannya membuat ia terkejut. Ia lalu memutuskan untuk tidak menggantungkan hidupnya pada ijazah. Sepucuk surat ia kirim kepada Abdurrachman Soerjomihardjo, gurunya di Taman Madya.

“Dalam surat itu kutulis bahwa aku tidak jadi ikut ujian nasional karena aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa ijazah,” pungkasnya. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Korupsi di Cianjur, Ketika Masjid Dijadikan Tempat Transaksi Haram

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | CIANJUR — Seperti pada hari-hari biasa, jemaat Masjid Agung Cianjur bubar setelah menjalankan salat subuh, Senin 12 Desember 2018. Pada saat itu satu mobil justru bergerak masuk ke halaman masjid. Orang yang ada di dalamnya bukan hendak menjalankan salat yang telat, tapi untuk bertransaksi haram.

Di dalam mobil itu ada Rosidin, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dia memarkirkan kendaraannya di dekat mobil atasannya, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur Cecep Sobandi.

Rosidin bergegas mengambil kardus dari dalam mobil dan menyerahkannya ke Cecep.

Kardus itu penuh berisi uang pecahan Rp100 ribu, Rp50 ribu, dan Rp20 ribu. Totalnya diperkirakan mencapai Rp1,55 miliar. Uang itu diduga merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang telah dialokasikan ke sejumlah sekolah.

Diduga Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar meminta kepala sekolah yang menerima dana tersebut untuk menyetor “bagian” kepadanya. Irvan adalah kader Partai Nasdem.

Selepas menyerahkan kardus tersebut, Rosidin cepat kembali ke rumahnya, sementara Cecep masih berada di halaman masjid. Betapa terkejutnya Cecep ketika tiba-tiba sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengepung mobilnya.

Dia dan sopir dibekuk. Penyidik membongkar kardus yang ia terima dan menyita uang yang ada di dalamnya.

Penyidik KPK lantas bergerak ke kediaman Rosidin dan membekuknya tanpa perlawanan, 17 menit setelah melakukan hal yang sama pada Cecep. Tim KPK kembali bergerak dan membekuk dua orang berturut-turut: Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan Bendahara MKKS Cianjur Taufik Setiawan alias Opik.

Perburuan KPK hari itu belum selesai. Pukul 06.30, petugas KPK mendatangi Pendopo Bupati Cianjur dan langsung menangkap Irvan Rivano Muchtar. Siang harinya, KPK juga membekuk seorang kepala bidang bernama Budiman.

“Operasi fajar” sukses. KPK membawa mereka semua ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, guna menjalani pemeriksaan awal.

KPK kemudian menetapkan Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus korupsi pada Rabu (12/12/2018). Irvan diduga memotong, meminta, atau menerima DAK bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur.

KPK pun menetapkan Cecep Sobandi dan Rosidin sebagai tersangka. KPK juga mentersangkakan Kakak Ipar Bupati Tubagus Cepy Sethiady. Diduga Tubagus berperan sebagai perantara Cecep Sobandi ke Irvan Rivano Muchtar.

Sebelum menjadi bupati Rivano pernah menjadi anggota DPRD Cianjur dan anggota DPRD Jawa Barat. Ia pernah menjadi kader Partai Golkar, Partai Demokra, hingga akhirnya meloncat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada 2016 Rivano maju Pilkada Cianjur ia berpasangan dengan Herman Suherman. Rivano berhasil memenangi pilkada dan menjadi bupati.

Basaria menjelaskan lebih jauh bahwa Irvan Rivano Muchtar meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar. Tujuh persennya diambil untuk dirinya sendiri, sementara sisanya dibagi-bagikan ke pihak lain.

Dalam perkara ini Tubagus dan Rosidin berperan sebagai pihak yang menagih fee dari para kepala sekolah yang mendapat DAK Pendidikan tersebut. Ada 140 SMP di Cianjur yang mendapat DAK dari total 200 SMP yang mengajukan. Dana itu sedianya digunakan untuk fasilitas sekolah seperti ruang kelas dan laboratorium.

Ketiga tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf f atau pasal 12 huruf e atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“KPK sangat menyesalkan korupsi seperti ini terjadi di tengah keinginan kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, apalagi pendidikan dasar di tingkat SD ataupun SMP,” ujar Basaria. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Hukum

Malek Mahmud Dikukuhkan, TRK Siap Lakukan Gugatan

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Malik Mahmud kembali ditunjuk menjadi Wali Nanggroe periode 2019-2013. Bahkan, Jumat (14/12/2018) malam, Malik Mahmud akan dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh Teuku Raja Keumangan atau yang sering disapa TRK sudah menyiapkan gugatan apabila Malik Mahmud dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe. Pasalnya, ia menilai penunjukan Malik Mahmud bertentangan dengan Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, dan Qanun Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan Lembaga Wali Nanggroe.

“Penunjukan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tidak dilakukan secara terbuka dan tidak sesuai tata cara pemilihan. Ini yang akan saya gugat karena sudah bertentangan dengan qanun, saya tidak terima ini,” kata TRK, Jumat (14/12/2018).

Bahkan, TRK mengaku sudah menyiapkan kuasa hukum untuk menguggat penunjukan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe tanpa adanya pemilihan. Menurutnya, seluruh masyarakat Aceh harus menjalankan qanun yang berlaku, apabila dilanggar, maka proses hukum wajib ditempuh.

“Saya sudah berdiskusi dengan beberapa ahli hukum tata negara, disarankan memang harus menempuh jalur hukum, karena ini merupakan contoh yang tidak baik bagi demokrasi di Aceh,” tegasnya.

Alasan TRK melayangkan gugatan, karena haknya untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nanggroe sudah dirampas. Tidak ada lagi sistem demokrasi yang berjalan di Aceh, sehingga publik menilai jabatan Wali Nanggroe hanya milik sekelompok orang.

“Wali Nanggroe itu milik seluruh masyarakat Aceh, semua masyarakat Aceh punya hak menjadi Wali Nanggroe asal sesuai dengan syarat,” tegasnya.

Selanjutnya, kata TRK, dalam Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dijelaskan kalau Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, tamu undangan, dan khalayak ramai.

“Pertanyaanya dimana Komisi Pemilihan Wali Nanggroe, itu saja belum terbentuk, kemudian bukan digedung DPRA dilaksanakan pengukuhan, ini yang saya lihat sudah tidak sesuai qanun lagi, makanya saya agak terpanggil untuk memperjuangkan ini semua,” ungkapnya. [•]


Sumber: AJNN | Editor: Arahas Moeda

Continue Reading

Hukum

Nova Iriansyah Buka-Bukaan Saat Ditanya Hakim Terkait Anggaran dari DOKA

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apa pun terkait anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Nova yang sebelumnya merupakan Wakil Gubernur Aceh itu mengatakan bahwa dia tidak ditugaskan menangani masalah DOKA.

Hal itu dikatakan Nova saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (10/12/2018).

Nova bersaksi untuk terdakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf dan dua terdakwa lain, yakni Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

“Saya tidak tahu spesifik, karena memang tidak harus tahu,” ujar Nova kepada majelis hakim.

Sebelumnya, majelis hakim merasa heran karena Nova terus menerus menjawab tidak tahu saat ditanya seputar mekanisme anggaran yang bersumber dari DOKA.

Menurut Nova, sejak awal menjabat, dia dan Irwandi selaku gubernur telah bersepakat sejak awal soal pembagian tugas.

Hal itu untuk menghindari konflik antara gubernur dan wakil gubernur.

“Di awal dilantik kan sudah berjanji. Di awal kami sepakat nahkodanya Beliau (Irwandi),” kata Nova.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Sebelumnya, Ahmadi mengusulkan kontraktor yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.

Adapun, proyek tersebut akan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018.

Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar. [•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending