Connect with us

Nasional

Surya Paloh Nilai Perda Agama Tidak Dibutuhkan

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | PONTIANAK – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap peraturan daerah (perda) berdasarkan hukum agama belum perlu diterapkan di Indonesia.

Namun, Surya menyadari ada beberapa kekhususan seperti di Aceh yang memiliki Perda Syariah.

“Kami terima dan hormati (Perda Syariah Aceh) itu. Tetapi, kalau ditanya apakah daerah lain perlu menerapkan Perda Syariah yang baru, pandangan NasDem jelas, kalau tidak ada urgensinya buat apa,” kata Surya di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (22/11/2018).

Surya menegaskan, NasDem merupakan partai yang menganut paham nasionalis religius. Setiap kader partai NasDem tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk menjaga pluralisme yang berada dalam ideologi Pancasila.

“Jelas dan tegas bahwa partai ini partai nasionalis-religius. Kewajiban dasar bagi kader partai ini untuk melindungi kemajemukan dan pluralisme,” ungkap Surya.

Karena memiliki kewajiban untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Surya menuturkan NasDem akan berada pada garis terdepan melawan pihak-pihak yang ingin menawarkan konsep baru, selain Pancasila.

Bagi NasDem, Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang tidak bisa diganti oleh ideologi lain.

“Dan ketika ada tawaran lain di luar ideologi Pancasila sudah tentu akan berhadapan dengan NasDem,” pungkas dia.


Sumber : JPNN.com

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Revitalisasi Monas: Anggaran Jumbo, Tapi Konsepnya Tak Jelas

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp150 miliar untuk revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat. Bujet jumbo itu sudah disetujui DPRD DKI dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengonfirmasi hal itu. Ia menuturkan anggaran tersebut memang diajukan Pemprov DKI dan telah disetujui anggota dewan.

“Bagi fraksi DPRD yang paling penting bagaimana Monas dipercantik karena dia, kan, ikon dari ibu kota,” kata Gembong kepada wartawan Kliksatu.co.id, pada Rabu (12/12/2018).

Apalagi, kata Gembong, pada tahun-tahun sebelumnya Pemprov DKI tidak pernah menganggarkan dana khusus untuk merevitalisasi Monas ini.

Namun demikian, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah mengkritik besarnya anggaran yang dialokasikan itu. Menurut dia, dana sebesar Rp150 miliar untuk program revitalisasi kawasan Monas itu terlalu besar.

Selain itu, kata Misbah, semestinya dana untuk keperluan revitalisasi ini bisa disiasati dengan dana CSR perusahaan. “Meski ada juga dana dari Dinas [Pariwisata dan Kebudayaan] Pemprov DKI, tapi jumlahnya tidak sampai Rp 150 miliar,” kata dia.

“Jelas ini pemborosan anggaran,” kata Misbah kepada wartawan Kliksatu.co.id, pada Selasa (11/12/2018) sore.

Misbah menegaskan bujet Rp150 miliar itu terlalu besar jika hanya digunakan untuk perawatan, pengecatan, dan perbaikan taman di kawasan Monas, seperti yang dituturkan Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro, Senin (10/12/2018).

Saat itu, Asiantoro menyatakan revitalisasi itu tak ubahnya perawatan rutin yang memang dilakukan setiap tahun. Salah satu fokus perbaikan nantinya, kata dia, adalah tembok di tugu Monas yang sudah berwarna kehitaman karena terkena air.

Asiantoro mengatakan setelah dilakukan perawatan pada tahun lalu, warna kehitaman itu sempat hilang. Namun, rupanya tembok tugu yang disebutnya “kinclong” tak bertahan lama lantaran kondisinya kembali menunjukkan warna kehitaman setelah dilakukan perawatan.

“Itu lihat enggak sekarang yang temboknya hitam-hitam? Tahun lalu kinclongnya seketika, tapi cuma sebentar. Terkena air jadi rusak,” kata Asiantoro.

Belum Ada Konsep yang Jelas

Selain karena anggarannya yang dinilai terlalu besar, Pemprov DKI juga belum memiliki konsep yang jelas terkait program revitalisasi Monas ini.

Asiantoro pun belum mau berkomentar banyak soal rencana Pemprov DKI Jakarta yang telah mewacanakan bakal menggelar sayembara untuk revitalisasi Monas dalam skala yang lebih besar.

“Yang jelas anggarannya untuk itu (perawatan) dulu, perbaikan secara rutin. Mungkin ada peningkatan lain, mau bikin apa gitu, tapi enggak ada grand design karena ini, kan, hanya perbaikan rutin,” kata Asiantoro.

Saat dikonfirmasi ulang wartawan Kliksatu.co.id, pada Selasa (11/12/2018) malam, Asiantoro menegaskan jika revitalisasi ini sangat mendesak dilakukan mengingat pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada anggaran khusus untuk itu.

Hal ini juga dikonfirmasi Gembong. Menurutnya, meski DPRD telah mengesahkan anggaran itu, tapi institusinya belum menerima konsep dan detail pengeluaran terkait bagaimana dana sebesar itu akan digunakan untuk keperluan revitalisasi tersebut.

“Konsepnya kemarin belum disampaikan dalam rapat Banggar,” kata Gembong.

Namun demikian, kata Gembong, DPRD DKI tetap mengesahkan anggaran itu dalam APBD 2019. Alasannya, kata Gembong, hal itu demi mempercantik Jakarta yang merupakan ikon penting dari ibu kota.  [•]


Wartawan: Dul Kelrey | Editor: Arahas Moeda

Continue Reading

Nasional

Esemka: Mainan ‘Mobil Nasional’ Jokowi yang Masih Ilusi

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID — Di depan Gedung Balai Kota Solo Joko Widodo antusias menunjukkan mobil berjenis sport utility vehicle (SUV) Kiat Esemka, yang menjadi mobil dinasnya, kepada tamu dan awak media. Katanya, mobil itu nyaman untuk dikendarai.

“(Silakan) naik sendiri, cek sendiri, interiornya, (bodi) samping, cat mulus, mesinnya halus. Apa lagi? AC-nya dingin. Harganya murah, cuma Rp90 juta, yang lain (SUV) Rp250 jutaan,” kata Jokowi pada 2012 saat masih Wali Kota Solo.

Sayang, kebanggaan Jokowi pada “karya anak bangsa” ini tidak dibarengi keberhasilan. Atau, terus-menerus molor kendati ada ambisi Esemka menjadi produk “mobil nasional.” Sampai kini Esemka masih sebatas ilusi di ranah otomotif dalam negeri.

Pada 2016, titik terang untuk masa depan mobil Esemka sempat muncul. Perusahaan pengembang mobil Esemka, PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), menjalin kerja sama dengan PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL), kabarnya milik mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Makhmud Hendropriyono.

Kedua perusahaan itu melebur menjadi PT Adiperkasa Cipta Esemka Hero (ACEH), dan sepakat membangun pabrik perakitan di Boyolali, Jawa Tengah. Selanjutnya PT ACEH menggandeng PT Geely Mobil Indonesia, produsen mobil asal Cina, untuk menambah fasilitas perakitan.

PT ACEH mengincar lahan milk Geely Indonesia di Cileungsi, Jawa Barat, untuk dijadikan fasilitas produksi kedua. Presiden Direktur Geely Indonesia, Hosea Sanjaya, juga direkrut menjadi direktur pelaksana.

Lebih dari dua tahun lalu, Hosea Sanjaya pernah berkata kepada Tirto bahwa mobil Esemka akan mulai diproduksi pada akhir tahun 2016. Namun, sampai tahun ini, janji itu lagi-lagi masih ilusi. Hosea berkata saat itu: “Targetnya dalam tahun ini, tapi Agustus (2016) sangat ketat. Mungkin setelahnya.

Pada September 2017, informasi tentang produk mobil Esemka kembali mencuat. Pencetusnya dari akun Instagram @esemka_indonesia yang mengunggah tiga mobil baru. Di antaranya model kabin ganda berlabel Esemka Digdaya 2.0, pikap Bima 1.3, dan SUV Esemka Rajawali R2MT.

Akun itu menyebut pemesanan mobil Esemka sudah bisa dilakukan secara online. Namun, belakangan akun Instagram Esemka sempat dihapus dan baru aktif lagi pada September 2018. (Akun ini belum centang resmi, per 16/11/2018 baru mengunggah 15 gambar.)

Untuk mempertegas kelanjutan kisah Esemka, reporter Tirto menelusuri lahan milik PT Geely Motor Indonesia yang sempat dikabarkan menjadi pabrik perakitan mobil Esemka di kawasan River Green Cileungsi. Letaknya di Jalan Cimanggu, Bogor.

Saat reporter Tirto ke sana, keadaannya tak mencerminkan kondisi pabrik yang produktif. Jalanan di sekitar lokasi nihil dari lalu-lalang truk-truk ekspedisi yang mengangkut mobil-mobil baru dari pabrik.

Kondisinya seperti kampung pada umumnya. Hanya sepeda motor dan beberapa mobil berseliweran di jalan Ciuncal—akses menuju kawasan River Green.

Pelang bertuliskan PT Adiperkasa Citra Esemka Hero menempel di gapura River Green sudah dilepas. Padahal, ketika kami mencari lokasi River Green di aplikasi Google Maps, muncul gambar pratinjau yang menunjukkan papan PT ACEH di besi gapura.

Lokasi lahan PT Geely Indonesia berjarak 100 meter dari gapura. Sejauh pandang, yang tampak hanya ratusan unit mobil Geely di lapangan terbuka. Tidak ada tanda apa pun saat itu yang menggambarkan pekerjaan besar dari suatu pabrik. Hanya pos keamanan yang masih berpenghuni.

Baru sebentar kami mengamati situasi lokasi pabrik, seorang satpam datang menegur. Bertampang ketus, ia mengusir kami. Mau ada tamu, katanya.

Sebelum benar-benar meninggalkan lokasi, kami bertanya kepada si satpam soal status lahan milik Geely Indonesia. Katanya, tempat itu hanya gudang penyimpanan mobil; tidak ada aktivitas produksi.

Buat mengonfirmasi ihwal kelanjutan nasib produksi Esemka, kami menghubungi Hosea Sanjaya. Namun, pesan singkat dan telepon kami berkali-kali tidak direspons.

Belakangan Hendropriyono tidak lagi berhubungan dengan PT SMK dalam pengembangan mobil Esemka. PT Adiperkasa Cipta Esemka Hero, yang jadi mainan orang dekat Jokowi itu, tak jelas kabarnya.

Jika di Cileungsi aktivitas mobil Esemka cuma ilusi, produksi Esemka di pabrik Boyolali masih misteri.

Pabrik PT Solo Manufaktur Kreasi yang digadang-gadang telah memproduksi “mobil nasional” itu sangat tertutup. Saat kami meminta izin untuk masuk dan bertemu otoritas pabrik, 13 November lalu, petugas keamanan langsung mengadang.

“Mohon maaf, meskipun wartawan memiliki hak untuk meliput, kami tidak bisa memberikan informasi apa pun dan tidak boleh mengambil gambar di sini. Kami hanya menjalankan tugas,” kata seorang satpam.

Ketika kami mencoba bernegosiasi dengan si satpam, sebuah mobil Fortuner putih keluar dari pabrik. Dua satpam bergegas membukakan pintu pabrik seraya memberikan hormat kepada pengemudi mobil, yang ternyata Joko Sutrisno, Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi dan Mantan Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana Pendirian Pabrik Esemka Sejak 2012

Pada medio 2012, Wijiyanto mulai diajak berkomunikasi dengan sejumlah orang yang berencana membangun pabrik di desanya. Saat itu ia hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Demangan. Rencana pembangunan pabrik dijadikan salah satu kampanye dia meraup dukungan warga.

Singkat cerita, Wijiyanto berhasil menduduki kursi kepala desa dan resmi dilantik pada April 2013. Sejak saat itu komunikasi dengan orang-orang yang berencana mendirikan pabrik semakin intens, sampai-sampai ia diajak bertemu dengan Hendropriyono, mantan Kepala BIN yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Solo Manufaktur Kreasi.

Beberapa kali pertemuan itu membahas sewa dan alih fungsi lahan pertanian untuk pendirian pabrik. Pada September 2013, perjanjian sewa lahan pun disepakati.

“Di situ ada Pak Bupati (Boyolali), ada Pak Hendropriyono. Saat menyerahterimakan berkas dengan Pak Hendropriyono, saksinya Pak Bupati,” katanya, menambahkan ia tak terlalu paham isi perjanjian karena ia tidak mendapatkan salinannya.

“(Draf) mungkin dibawa Pak Joko Sutrisno, waktu itu [isi] drafnya bernama alih fungsi lahan, sewa berkelanjutan seperti itu, terus sewa lahan sekian tahun sekian hektare (…) Dulu (yang disewa) 11 hektare, terus akhirnya mengerucut lagi menjadi 9,8 hektare,” kata Wijiyanto.

Setelah perjanjian rampung, pada Agustus 2014 mulai tahap pengukuran, pematokan, hingga eksekusi lahan.

Gedung utama pabrik sebagai kantor diselesaikan pada 2015; lalu secara bertahap sudah ada lima gedung utama yang dibangun hingga kini, menurut Wijiyanto.

Meski begitu, ia berkata belum melihat langsung aktivitas di dalam pabrik. “Aktivitas masih terus untuk pembangunan. Tapi (aktivitas) assembling (perakitan) tidak ada pemberitahuan,” katanya.

Karena itu ia pun tidak bisa menggambarkan bagaimana isi pabrik kepada kami. Kali terakhir ia masuk ke dalam pabrik pada 2015 saat diajak rapat dengan manajemen pabrik. Dan kala itu baru ada satu gedung utama.

Pabrik “Sudah Besar” tapi Nihil Produksi

Warti, warga Desa Setting, Kecamatan Sambi, yang rumahnya berjarak sepelemparan batu dari lokasi pabrik Esemka di Boyolali, berkata tidak pernah tahu apakah pabrik itu benar-benar beroperasi atau tidak. Beberapa waktu lalu Warti mendapatkan kabar bahwa pabrik akan diresmikan pada 10 November lalu. Tapi, peresmian ini tak terjadi.

Apa yang dilihat Warti tidak jauh berbeda dari yang dilihat Yatni, warga sekitar yang tinggal 200-an meter dari lokasi pabrik. Ia hanya melihat truk kontainer sesekali—hanya beberapa bulan sekali—yang lewat menuju arah pabrik.

Yatni juga mendapatkan kabar pabrik akan diresmikan pada akhir pekan lalu tapi rupanya batal. “[Padahal] sudah buat panggung [acara peresmian], pabriknya juga sudah besar,” ujarnya.

Meski pabrik sudah dibangun cukup besar, tetapi Yatni belum pernah melihat pekerja pabrik dalam jumlah besar-besaran yang terlihat lalu-lalang di sekitar lokasi.

Apa yang dilihat Yatni cuma kebanyakan siswa dari sekolah menengah kejuruan yang ia sebut sedang praktik kerja lapangan, yang keluar-masuk pabrik Esemka.

Polemik Esemka kini bak bumerang bagi Jokowi karena mantan Wali Kota Solo itu yang kali pertama memopulerkannya. Di tengah tahun politik, Jokowi diganggu oleh isu kegagalannya memainkan proyek “mobil nasional” Esemka. Sampai enam tahun kemudian sejak 2012, sampai Jokowi menjadi gubernur Jakarta lalu presiden, produksi massal Esemka masih ilusi.

Presiden Jokowi pun seolah melepaskan diri dari bayang-bayang sengkarut Esemka. Pada satu kesempatan ia berkata Esemka bukan tanggungjawabnya.

“Itu urusan industri. Urusan saya urusan apa dengan produksi Esemka? Enggak ada urusan pemerintah,” sebut Jokowi, akhir Oktober lalu, dikutip Antara. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Nasional

Prabowo Disarankan Buat Media Sendiri daripada Marah-Marah

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dikenal kerap tak senang dengan pemberitaan media. Saat berpidato dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Jakarta, Rabu (5/12/2018), ia marah-marah lantaran merasa wartawan dan media tidak objektif dalam memberitakan Reuni 212 yang berlangsung di Monas.

Poin yang membuatnya kesal adalah media tidak menulis jumlah massa sebanyak 11 juta, sebagaimana perhitungannya. (Kami pernah menulis soal jumlah Reuni Akbar 212. Hitung-hitungan kami, memang angka itu bombastis dan tak masuk akal.

Kemarahan Prabowo itu dilatari pengakuannya yang kerap merasa disudutkan oleh media. Dia cukup sering menolak wawancara atau menjawab ketus pertanyaan wartawan. Satu contoh terjadi pada 9 Juli 2014. Kala itu, di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo mengusir wartawan Metro TV, Kompas TV, dan Berita Satu.

Sinisme Prabowo lainnya pernah dilontarkannya secara sarkas pada 17 Agustus 2017. Saat itu, selepas mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 di halaman Kampus Universitas Bung Karno, pria yang hobi berkuda itu mengejek wartawan bergaji kecil dan tak sanggup belanja di mal.

“Kami belain para wartawan. Gaji kalian juga kecil, kan? Kelihatan dari muka kalian. Muka kalian kelihatan enggak belanja di mal. Betul, ya? Jujur, jujur,” kata Prabowo.

Sikap Prabowo yang demikian mendapat sorotan dari banyak pihak. Para peneliti media massa menilai sikap Prabowo tersebut dapat memperkeruh suasana Pemilu 2019 dan menciptakan propaganda antimedia di kalangan masyarakat.

Sebagai tokoh politik besar di Indonesia, Prabowo semestinya dapat bersikap lebih elegan, misalnya mendirikan media massa sendiri.

Pengajar Komunikasi dan Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Bintang Samiaji mengatakan calon presiden memungkinkan membuat media sendiri untuk kepentingan kampanye pencalonannya. Mendirikan media sendiri dinilai dapat mengakomodir suara kampanye sesuai keinginan politiknya.

Langkah seperti itu pernah ditempuh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, SBY membuat media sendiri dalam masa kampanye pemilihan presiden untuk periode keduanya (2009-2014), dengan nama Harian Jurnal Nasional atau Jurnas.

“Siapa pun boleh bikin media. Timses boleh bikin media publikasi resmi untuk kampanye pencalonan. Tahun 1999, jelang pemilu banyak [media] yang berafiliasi partai bermunculan,” kata Bintang saat dihubungi wartawan Tirto, Jumat (7/12/2018).

Bintang mengambil contoh Tabloid Bangkit dan Amanah yang saat Pemilu 1999 muncul untuk mewakili partai masing-masing.

Namun, Bintang menegaskan perlu dipahami perbedaan antara media partisan—yang memang dibentuk untuk menjadi alat kampanye—dengan media alternatif.

“Sehingga, ketika Prabowo Subianto membuat media, itu tak bisa dikatakan membuat media alternatif karena kekesalannya dengan media mainstream,” jelas Bintang.

Media alternatif secara teoritis memihak kepada kepentingan publik dan berdiri secara independen, bukan untuk kepentingan komersial atau corong partai atau kepentingan tertentu.

“Harian Rakyat, onderbouw PKI, bukan media alternatif. Ia media partai. Sama dengan Tabloid Bangkit milik PKB di tahun 1999. Di masa Soeharto, ada Suara Karya yang jadi media resmi Golkar,” Bintang menambahkan.

Hal senada diungkapkan peneliti media, Wisnu Prasetya Utomo. Ia mengambil contoh dari Inggris, ketika Partai Buruh membuat media sendiri untuk melawan media mainstream.

“Di Inggris, partai buruhnya yang dipimpin Jeremy Corbyn dan sayap-sayapnya memiliki media sendiri. Di sana elite politik tak perlu media mainstream. Mereka bikin media. Dan itu bisa-bisa saja (diterapkan) di Indonesia,” kata Wisnu, yang telah melakukan banyak penelitian tentang media di Inggris beberapa tahun terakhir.

Andalkan Media Sosial

Sebaliknya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade justru menganggap mendirikan media sendiri tidak terlalu diperlukan.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, tim BPN masih meyakini bahwa media arus utama tetap netral dan masih bisa dipercaya.

“Kami enggak perlu media sendiri. Kami masih percaya kok, media di Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi. Kami percaya media Indonesia bisa netral,” kata Andre saat dihubungi oleh wartawan Tirto, Minggu pagi (9/12/2018).

Alasan lain mengapa timnya tak memerlukan media sendiri, kata Andre, juga karena adanya media sosial yang dinilai lebih masif saat ini ketimbang pada masa pilpres terdahulu.

“Apalagi, kan, sekarang sudah ada media sosial. Itu lebih mudah,” kata Andre singkat. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending