Connect with us

Politik

DPD PSI Aceh Barat Tak Senang APK nya Dicopot

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | MEULABOH – Dewan Pengurusu Daerah (DPD) II Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Aceh Barat memprotes tindakan petugas gabungan Bawaslu, Polisi dan Satpol PP yang mencopot Alat Perag Kampanye (APK) yang dipasang di kantor partai politik tersebut.

“Pembongkaran APK yang dipasang di halaman partai sangat merugikan kami, KIP dan Bawaslu sudah tidak menghargai dan melecehkan partai kami,” ujar ketua PSI Aceh Barat, M Irvan Hidayana, Rabu (21/11/2018).

Kantor PSI Aceh Barat terletak di ruas Jalan Teuku Umar, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Dalam peraturan Komisi Independen Pemilihan (KIP) daerah tersebut menjadi zona bebas APK Pemilu 2019.

Sebelumnya, petugas gabungan di daerah setempat menindak ratusan APK di zona bebas sesuai yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Barat.

Baca : Petugas Gabungan di Aceh Barat Copot APK Langgar Aturan

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima KLIKSATU.CO.ID, PSI kesal terhadap sikap petugas yang mencopot APK milik Calegnya yang dipasang di perkarangan kantor.

Irvan meuturkan, jika perkarangan kantor PSI tidak dapat dipasang atribut partai dan APK para Caleg asal partai tersebut, pihaknya meminta KIP menyediakan kantor baru bagi mereka agar bebas memasang APK sesuai dengan ketentuan.

“Maka kami meminta KIP atau Bawaslu Aceh Barat untuk mencari kantor lain buat kami, kalau tidak tukar kantor saja,” ujar Irvan.

Selain itu, Irvan menilai dalam penindakan terhadap APK yang dipasang melanggar aturan tersebut, petugas pilih kasih dan tidak professional dalam menjalankan tugas.

“Coba lihat di jalan Manekro dan Jalan nasional, masih banyak baliho yang terpasang APK yang di tiang listrik dan pohon serta tiang lampu lalu lintas tidak di copot, itu namanya pilih-pilih,” kata Irvan.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Malik Mahmud Dikukuhkan, Pengamat Minta DPR Aceh Cabut Qanun Wali Nanggroe

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Pengukuhan kembali Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke X menuai kritik pengamat hukum dan politik Muksalmina Mta.

Muksalmina menyarankan DPR Aceh mencabut Qanun Lembaga Wali Nanggroe jika tetap bersikeras mengukuhkan Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe ke X untuk masa tugas 2018-2023.

“Apabila DPR Aceh bersikeras tetap melaksanakan pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe, sebaiknya Qanun Lembaga Wali Nanggroe segera dicabut,” kata Muksalmina Mta dalam siaran pers yang dikirim kepada Kliksatu.co.id, Jumat (14/12/2014) malam.

Seperti diberitakan meski menuai polemik, DPRA kembali mengukuhkan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe ke X untuk masa jabatan 2018-2023. Pengukuhan Malik berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPR Aceh di Jalan Teuku Daud Beureueh, Jumat (14/12/2018) malam.

Menurutnya pencabutan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 merupakan langkah menjaga wibawa DPR Aceh dan menghargai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) nomor 11 tahun 2006, yang lahir dari nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki.

Keputusan DPR Aceh yang tetap mengukuhkan Malik Mahmud dinilai Muksalmina sebagai bentuk pengingkaran DPRA atas produk hukum yang disusunnya, karena penetapan Malik Mahmud bertentangan dengan Qanun Lembaga Wali Nanggroe.

“Jadi jangan berbicara tidak menghargai MoU Helsinki dan UUPA, serta menganggap memperkeruh perdamaian jika banyak kalangan menyorot penetapan kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe. Padahal DPRAlah yang memperkeruh perdamaian dan tidak menghargai Mou Helsinki karena meski tahu penetapannya bertentangan dengan qanun tapi tetap mengukuhkannya,” kata Muksalmina Mta.

Muksalmina menyarakan agar kedepan DPR Aceh kembali mengatur Qanun Lembaga Wali Nanggroe terbaru pengganti Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang sesuai keinginan DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe.

Aturan qanun terbaru tersebut untuk menghindari polemik di dalam masyarakat yang kerap dianggap tidak menghargai MoU Helsinki dan UUPA.

“Qanun inikan produknya DPRA, merekalah yang menyusun isinya, jadi jika qanun Wali Nanggroe saat ini dianggap tidak sesuai, DPR bisa membuat aturan yang baru. Salah satu poinnya mungkin bisa dimasukkan menunjuk secara tegas Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe seumur hidup dan kemudian baru dilakukan pemilihan berlanjut,” kata Muksalmina. [•]

Continue Reading

Politik

Jokowi: 2019 Dana Desa Rp 70 Triliun, Asal Bermanfaat Boleh Digunakan Kemana Saja!

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Pusat bakal menggelontorkan dana desa sebanyak Rp 70 Triliun untuk 74.800 Desa Se-Indonesia pada 2019 mendatang. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, di gedung AAC Dayan Dawood Unsyiah, Jum’at (14/12/2018).

Sosialisasi itu dihadiri camat, keuchik (kepala desa), para tuha peut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Se-Aceh, dan tenaga pendamping desa Se-Aceh.

Jokowi mengungkapkan selama empat tahun pengucuran dana desa sudah mencapai Rp 187 triliun. Terbagi dari Rp 20,7 triliun pada 2015, kemudian Rp 47 triliun 2016, lalu Rp 60 triliun 2017 dan Rp 60 triliun di tahun 2018 ini. Untuk 2019 mendatang pemerintah bakal mengucurkan hingga Rp 70 triliun.

“Dana desa udah empat tahun dikucurkan, dan tahun depan Rp 70 triliun. Berarti sampai tahun ini sudah sampai Rp 187 triliun, ditambah tahun depan jadi Rp 257 triliun,” ungkapnya.

Jokowi mengingatkan, dalam penggunaan dana desa ini harus berhati-hati mengingat jumlahnya juga sangat besar, karena itu diminta agar realisasinya harus fokus, sehingga bisa digunakan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa masing-masing.

“Silahkan dipakai untuk pembangunan infrastruktur jalan di desa, membangun irigasi, mau dipakai membangun embong silahkan, posyandu silahkan, tapi pastikan yang dibangun memiliki manfaat besar bagi rakyat, jangan sampai membangun sesuatu kemudian itu tidak bermanfaat,” ujarnya.

Jokowi mengatakan alasan dirinya memberikan dana desa tersebut, karena sebelumnya uang tersebut hanya beredar di kota saja, bahkan hampir 60 persen berputar di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, kebijakan dana desa agar uang dapat mengalir ke daerah hingga ke perkampungan, sehingga terus berputar di desa.

Jokowi menyarankan, jika dilaksanakan pembangunan jalan, irigasi serta yang lainnya, pembelian bahan material seperti batu, pasir, semen, itu sepatutnya diambil di wilayah desa setempat, atau paling jauh masih berada di dalam kawasan kecamatan sendiri. Hasilnya uang tersebut terus beredar disana.

“Jangan berikan kesempatan dana desa, uang itu dibalik lagi ke Jakarta. Karena semakin banyak uang beredar disebuah kampung, kecamatan, otomatis ekonomi bergerak di bawah,” imbuhnya

Ada yang bertanya, lanjut Jokowi, kalau membeli semen di desa harganya lebih mahal ketimbang di kota. Meski demikian, jika harga hanya terpaut Rp 1000 rupiah sampai Rp 5000 rupiah lebih baik belanjakan di desa saja.

Kemudian, dalam penggunaan dana desa tersebut, Presiden meminta untuk memakai tenaga kerja yang ada di kampung sendiri, bahkan harus 100 persen pekerja lokal, sehingga ketika gaji mereka dicairkan uang tetap akan mengalir kembali pada warga setempat.

“100 persen harus tenaga kerja yang ada di kampung itu, sehingga waktu kita gaji pada mereka uangnya ke orang yang ada di kampung itu,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyebutkan bahwa dengan adanya dana desa tersebut telah banyak yang sudah dibangun, seperti jalan sudah dibangun mencapai 158.000 kilo meter Se Indonesia, Posyandu ada 18.400, Paud 48.600, Pasar desa 6.900 dan jembatan mencapai 1,02 juta meter sudah dibangun dengan dana desa tersebut.

“Artinya manfaat kita harapkan merubah wajah desa, merubah ekonomi desa, merubah kesejahteraan desa menuju yang lebih baik,” ujar Jokowi. [•]

Continue Reading

Politik

Tak Ada Pemilihan, Malek Mahmud Dipastikan Kembali Duduk Sebagai Wali Nanggroe X

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Di tengah ketidakpastian kapan akan dibentuknya Komisi Pemilihan dan kapan dilaksanakan pemilihan Wali Nanggroe X.

Tiba-tiba Badan Musyawarah (Banmus) DPRA telah mengagendakan rapat pembahasan penetapan jadwal pengukuhan Wali Nanggroe X pada Rabu (12/12/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

Disebut-sebut, Wali Nanggroe saat ini, Malik Mahmud  Al-Haytar yang jabatannya akan berakhir pada 16 Desember 2018, kembali ditunjuk untuk memangku jabatan wali yang kedua kalinya.

“Informasi yang berkembang, 80 persen mengarah ke Malik Mahmud,” ungkap Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan kepada Serambinews.com, Selasa (11/12/2018).

Irwan menyatakan meski agenda utama rapat Banmus membahas jadwal pengukuhan wali, tapi bisa juga berkembang hal lain.

“Mungkin bukan hanya membahas jadwal pengukuhan, tapi mungkin juga ada yang mempertanyakan soal penetapan apakah sudah sesuai dengan qanun, kita lihat di rapat Banmus,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini mengaku tidak mengetahui apakah Komisi Pemilihan Wali Nanggroe sudah terbentuk atau belum.

Tapi yang dia tahu bahwa pemilihan akan dilakukan oleh unsur Tuha Peuet, Tuha Lapan, perwakilan ulama dari setiap kabupaten/kota, dan unsur lainnya yang terlibat dalam Komisi Pemilihan.

Dia juga mengaku tidak mengetahui kapan secara pasti proses pemilihan wali dilaksanakan.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh Irwan Djohan dari orang-orang yang dapat dipercaya menyatakan 80 persen berkeyakinan jabatan Wali Nanggroe X kembali kepada Malik Mahmud.

Hal ini dikuatkan oleh tidak adanya calon lain yang menyatakan maju sebagai Wali Nanggroe X.

Dalam persoalan Wali Nanggroe, Irwan mengatakan DPRA hanya memiliki kewenangan mengukuhkan saja.

“Pengukuhannya dipastikan dalam bulan ini, saya kira tidak bergeser dari bulan Desember ini,” katanya. [•]


Sumber: Serambinews.com | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending