Connect with us

Bisnis

Terancam Dibekukan, Bos Lion Air: Jangan Salahkan Kami Karena Emosi

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pemilik maskapai penerbangan Lion Air Rusdi Kirana mengaku bersedia apabila perusahaannya diaudit. Usulan audit tersebut muncul lantaran Lion Air dinilai lalai dalam menjamin keselamatan penumpang, sehingga terjadi kecelakaan pesawat JT-610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang pada Senin (29/10/2018) pagi.

Rusdi menyebutkan bahwa, Lion Air tidak keberatan apabila harus menerima pinalti. Akan tetapi ia menginginkan adanya keadilan dalam penentuan apakah betul terjadi kesalahan pada manajemen Lion Air atau tidak.

“Kami minta ada fairness (keadilan). Kami tidak minta itu justifikasi karena emosi. Karena kami juga punya 30 ribu karyawan dan satu hari mengangkut 200 ribu penumpang,” kata Rusdi saat dihubungi Wartawan Kliksatu.co.id, Sabtu (3/11/2018).

Lebih lanjut, Rusdi berharap bahwa hasil audit nantinya harus bisa benar-benar membuktikan apa yang salah dengan Lion Air. Apabila sudah terbukti pun, Rusdi meminta agar pinalti yang diberikan mengacu pada aturan di Undang-Undang (UU) dan bukan karena emosi sesaat.

Ia lantas mengatakan perusahaannya sendiri sudah mendapatkan sertifikat Audit Keamanan Operasional IATA (IOSA/IATA Operational Safety Audit). “Itu sertifikat tertinggi untuk bidang keselamatan. Jadi (terhadap) apa yang terjadi ini, kita enggak ada yang tahu,” ungkap Rusdi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Rusdi mengindikasikan tidak ingin berandai-andai terhadap penyebab kecelakaan pesawat JT-610. Ia menyebutkan bahwa “terlalu awal untuk kita berspekulasi”.

“Kita berusaha yang terbaik. Tapi kembali lagi, kita terlalu awal untuk berbicara siapa yang salah,” ucap Rusdi.

Dihubungi secara terpisah, Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengaku masih terus menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan terkait potensi dilakukannya audit maupun dibekukannya maskapai penerbangan tersebut.

“Kami pengusaha kan ada hubungan dengan Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan sebagai pembina kami. Kami menunggu, kan hanya itu,” kata Edward kepada Kliksatu.co.id, hari ini (3/11/2018). [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bisnis

Anak Perusahaan PT Pertamina Patungan dengan Grup Saudi Kelola Hotel di Makkah

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — PT Patra Jasa, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), membentuk usaha patungan (Joint Venture) dengan perusahaan asal Arab Saudi, Marei Bin Mahfouz Group & Co (MBM Group) dan ELMAQ.

Usaha patungan bergerak dalam bidang pengelolaan dan penyewaan hotel-hotel di Makkah. Ke depan, bisnis rencananya akan diperluas ke Madinah dan Indonesia. Hal itu terungkap dalam keterangan tertulis di laman Kementerian Luar Negeri, Senin (7/1/2019).

Nicke Widyawati, CEO Pertamina selaku induk usaha, mengatakan Patra Jasa menangkap potensi bisnis perhotelan yang menjanjikan di Arab Saudi. Pasalnya, minat masyarakat muslim, baik dari Indonesia maupun seluruh dunia, untuk menunaikan Ibadah Haji dan Umrah ke Makkah dan berziarah ke Madinah terus meningkat.

Berdasarkan data General Authority for Statistic Kingdom of Arab Saudi, jumlah jamaah haji dari tahun 2015 sampai 2018 meningkat rata-rata sebesar 7 persen, sedangkan peningkatan jamaah umrah pada 2017 mencapai 15 persen.

Saat ini, MBM Group mempunyai 15 hotel yang sudah beroperasi di Makkah, serta tiga hotel yang masih dalam tahap pembangunan. Sisanya, empat hotel bintang empat, dan 14 hotel berbintang tiga.

“Kerja sama ini bukan sekadar kerja sama bisnis, tetapi juga upaya mempererat hubungan kedua negara,” ujar CEO Pertamina Nicke Widyawati seperti dikutip dalam keterangan tertulis.

Nicke menambahkan hubungan Indonesia dan Arab Saudi semakin kokoh pada awal Maret 2017 dengan kunjungan Raja Salman Bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia yang diikuti dengan penandatangan 11 nota kesepahaman oleh kedua negara. [•]

Continue Reading

Bisnis

Peranan Ekspor Impor dalam Perdagangan Internasional Era Milenial

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Perdagangan Internasional sangatlah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dalam perdagangan internasional semua negara bersaing di pasar internasional, dan itu terjadi karena bertemunya subyek-subyek hukum yang bertempat tinggal di negara-negara yang berlainan dan telah mengadakan hubungan perdagangan, misalnya dalam jual beli.

Dalam perdagangan internasional pihak penjual lazimnya disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importer. Hubungan perdagangan itu telah terjadi, jika baik penjual maupun pembeli telah mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli. Dan setelah kesepakatan itu tercapai oleh kedua belah pihak, maka perdagangan luar negeri itu telah dapat dilaksanakan.

Negara Indonesia sebagai suatu Negara yang berkembang dan sebagai Negara produsen dan barang komoditi non migas ingin berperan aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dunia berusaha agar dapat meningkatkan produksi dan sejalan dengan peningkatan produksi ini perlu ditingkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri antara lain menyempurnakan sistem pemasaran sistem tata niaga yang ada agar tidak kalah saing di era milenial ini.

Seperti yang kalian liat saat ini, begitu masuk ke era milenial semua teknologi – teknologi berkembang sangat pesat,dan di Negara-negara berkembang lainnya berupaya untuk selalu mengembangkan teknologi yang mereka ciptakan agar dapat bersaing di pasar internasional.

Perdagangan ekspor dan impor memegang peranan sangat penting dalam kehidupan bisnis di Indonesia, tidak hanya ditinjau dan segi lalu lintas devisa melainkan juga atas sumbangannya kepada pendapatan nasional.

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sehingga punya peranan penting di tingkat global, namun perlu di perhatikan situasi bisnis di Indonesia saat ini tengah berada pada era transisi dari bisnis berbasis konvensional atau tradisional menuju ke era digital atau milenial.

Sepanjang tahun 2017 lalu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi 109 UKM mengikuti pameran luar negeri. Dari hasil menitoring dan evaluasi kepada UMKM peserta pameran, diperoleh data bahwa telah terjadi peningkatan nilai ekspor UMKM dari Rp20,27 miliar menjadi Rp24,47 miliar atau meningkat sebesar 20,72%.

Di samping itu, kegiatan fasilitasi pameran UMKM ke luar negeri ikut berkontribusi pada devisa negara sebesar Rp61,78 miliar melalui order buyers on site pameran atau menghasilkan pemasukan negara 12 kali lipat dari anggaran promosi pameran luar negeri yang dialokasikan. “Sementara untuk pemeran luar negeri terjadi peningkatan omset sebesar 4,74% dan tenaga kerja 18,27%.

Kementerian Perdagangan mencatat capaian kinerja ekspor 2017 melampaui target. Nilai ekspor Indonesia tahun 2017 diproyeksikan sebesar US$ 170,3 miliar, atau meningkat sebesar US$ 145,2 miliar dibandingkan tahun 2016.Nilai ini terdiri dari ekspor migas sebesar US$ 15,50 miliar dan ekspor nonmigas US$ 154,80 miliar. Ekspor nonmigas pada Januari-Desember 2017 (YoY) diproyeksikan tumbuh sebesar 17,20% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012.

Sementara itu, untuk tahun 2018, ekspor ditargetkan tumbuh sebesar 5%-7%. Untuk meningkatkan kinerja ekspor, selain menyasar pasar tradisional seperti China, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa, Kemendag terus melakukan penetrasi pasar ekspor ke negara-negara nontradisional.

Sedangakan pertumbuhan ekspor tahun 2019  ditargetkan sebesar 6,6%. Hingga semester I-2018, ekspor hanya tumbuh sebesar 6,9%. Sedangkan di sisi impor pada tahun 2019 diproyeksi tumbuh sebesar 7,4%.

Hingga semester I-2018, pertumbuhan impor tercatat sebesar 13,9%. yang menjadi tantangan di era milenial ini adalah kebutuhan konsumsi dan investasi dalam negeri yang tumbuh tinggi ditambah lagi peranan teknologi-teknologi modern yang nantinya sangat dibutuhkan mulai dari era ini hingga kedepannya. sehingga mendatang diperkirakan akan mendorong banyak  impor peralatan atau teknologi modern agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional di era milenial ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia lebih tinggi.

Walaupun ekspor dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan perekonomian suatu negara. Kebijakan impor sepenuhnya ditujukan untuk mengamankan posisi neraca pembayaran, mendorong kelancaran arus perdagangan luar negeri, dan meningkatkan lalu lintas modal luar negeri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan di era milenial ini.

Beberapa industri-industri nantinya harus terbuka dan tidak boleh berlama-lama atau terpaku oleh budaya lama sebelumnya karena sekarang ini kita di era baru bakat ( new era of talent ). Dan di tahun 2019 ini beberapa generasi milenial sendiri juga ikut berkontribusi menjadi tenaga kerja.

Analisis tentang sektor perdagangan luar negeri Indonesia selama ini terlalu didominasi oleh analisis tentang ekspor. Di sisi lain hal ini dapat dipahami karena ekspor merupakan satu-satunya andalan penghasil devisa yang berasal dari kekuatan sendiri, sehingga negara berkembang berkepentingan untuk menguasai tentang penghasil devisanya ini.

Peran devisa ini sangat penting, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Devisa dibutuhkan untuk membayar Impor, jaminan pembayaran impor tiga bulan mendatang, membayar utang luar negeri, dan juga mendukung stabilitas nilai Rupiah. [•]

Continue Reading

Bisnis

Transportasi Online Hajat Banyak Pihak

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Dalam publikasi di Harvard Business Review, How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators (2014), Sarah Cannon dan Lawrence H. Summers menyebut bisnis dengan pola ekonomi-berbagi (sharing economy) mengguncang bisnis konvensional. Sebagai contoh, pendapatan Airbnb pada 2014 mencapai $10 miliar, lebih dari jaringan hotel Hyatt. Pada saat bersamaan, nilai perusahaan transportasi daring Uber ($18,2 miliar) juga mengungguli penyedia jasa transportasi konvensional seperti Hertz ($12,5 miliar) dan Avis ($5,2 miliar).

Pola ekonomi-berbagi, sebagaimana dijelaskan Scott Wallsten, umumnya mengacu kepada pengubahan aset yang tidak/kurang produktif milik pribadi menjadi sumber daya produktif. Airbnb menyewakan rumah dan kamar kosong, Uber mengubah mobil yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi atau diparkir sepanjang hari, sementara nilainya terus terdepresiasi, menjadi taksi. Umumnya, usaha-usaha ekonomi-berbagi saat ini memanfaatkan pelantar (platform) berupa aplikasi.

Dengan kata lain, berbeda dari bisnis-bisnis jasa konvensional yang memperoleh keuntungan dengan cara menyewakan aset-asetnya sendiri, perusahaan-perusahaan ekonomi-berbagi menyewakan aset-aset milik orang lain. Tom Goodwin mengatakan: “Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia, tak punya mobil. Facebook, pemilik media terpopuler sedunia, tak menciptakan satu konten pun. Alibaba, retailer dengan nilai tertinggi, tak punya stok barang. Dan Airbnb, penyedia akomodasi terbesar di dunia, tak punya real estat.”

Sarah Cannon dan Lawrence H. Summers menyatakan pasar ekonomi-berbagi global (senilai $26 miliar pada 2013) akan terus tumbuh hingga $110 miliar pada tahun-tahun mendatang. Namun, potensi itu bisa jadi sekadar janji yang tak terpenuhi.

Menurut Cannon dan Summers, regulasi punya peran vital untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tepat, di mana ekonomi-berbagi dapat memenuhi potensinya. Ia harus mengatur mulai dari jaminan keamanan pengguna hingga pembagian pangsa dengan unit-unit usaha konvensional. Tanpa regulasi yang memadai, kekacauan akan lahir.

Sebagai gambaran, saat mula-mula muncul di Pennsylvania, perusahaan taksi daring Lyft dan Uber ditegur pemerintah setempat sehubungan dengan berbagai keluhan dan pengaduan penumpang. Pada akhir September 2014, Surat Perintah Cegah dan Tolak operasi Lyft dan Uber terbit. Keduanya menghadapi denda $1.000 per hari dan 23 pengemudi menghadapi tuntutan perdata atau pidana.

Perkara yang kerap disorot dalam pola bisnis ekonomi-berbagi adalah keamanan, privasi, serta akses pengguna. Airbnb harus menjamin apartemen yang mereka daftarkan aman bagi penyewa dan Lyft perlu memastikan bahwa mobil-mobil yang digunakan pengendaranya aman bagi penumpang. Lantaran itu, para pembuat kebijakan kerap menitikberatkan poin-poin di atas dalam aturan.

“Saat aturan disahkan, perusahaan harus menaatinya. Selain karena memang sudah seharusnya, ketaatan itu juga demi membangun kredibilitas di hadapan pihak berwenang,” ujar Cannon dan Summers. Saran tersebut jelas relevan untuk situasi bisnis transportasi online di Indonesia.

Taksi Online dan Regulasi Lintas Lembaga/Kementerian

Pada Maret 2016, di Jakarta, terjadi serangkaian bentrokan antara para pengemudi taksi konvensional dan sopir-sopir taksi online. Menurut Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (Libang DTKJ) Leksmono Suryo Putranto, konflik horizontal itu merupakan dampak dari ketiadaan regulasi, terutama soal tarif angkutan.

Kementerian Perhubungan berusaha menangani akar situasi itu lewat sejumlah Permenhub. Dua di antaranya, termasuk No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) karena dianggap hanya memuat ulang peraturan yang sebelumnya dibatalkan lewat Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Seiring rencana Kemenhub menerbitkan regulasi baru, September lalu, Asosiasi Driver Online (ADO) mengusulkan empat hal untuk dimasukkan, antara lain jangan ada penandaan khusus pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) karena itu memaksa pengemudi mengganti plat nomor dan STNK; harus ada pemberlakuan tarif batasatas dan bawah untuk melindungi pengemudi dan konsumen; harus ada pembatasan wilayah operasi; dan harus ada penentuan batas jumlah pengemudi.

ADO menilai pemerintah harus tegas memberlakukan kuota bagi para provider. Selama ini pendaftaran terus dibuka sehingga jumlah pengemudi taksi online yang beroperasi di Jakarta membengkak mencapai 200 ribuan. Adapun kuota yang ditetapkan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) sekitar 36.700 pengemudi.

Dengan gambaran di atas, jelas, urusan taksi online tak bisa dibereskan oleh Permenhub semata. ADO meminta agar aturan-aturan mengenai taksi online dapat dipatenkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebab berkenaan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, transportasi adalah tanggungjawab Kemenhub, tetapi provider merupakan tanggungan Kemenkominfo. “Kemenkominfo yang mengatur gerak aplikator. Hingga sekarang, kita tidak pernah tahu pasti berapa jumlah unit taksi online. Sungguh menyulitkan. Bagaimana mengaturnya, jika data saja tidak punya,” kata Djoko.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, regulasi sepatutnya ditentukan berdasarkan cakupannya. “Kalau sektornya hanya transportasi, Permenhub cukup. Tetapi kalau melibatkan sektor teknologi juga, kalau sifatnya lintas sektoral seperti transportasi online ini, harus diangkat ke Perpres,” ujar Refly.

Kewenangan Pemda

Lain taksi online lain pula persoalan ojek online. Pada Juni lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 138 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diajukan Komite Aksi Transportasi Online (KATO). KATO menghendaki keberadaan ojek online diakui UU, namun MK berpendapat sebaliknya.

“Ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Kamis (28/6/2018).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan, pihaknya tak menampik bahwa keberadaan ojek online punya manfaat besar terhadap perekonomian masyarakat. Tetapi lulusan Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada ini juga tidak menafikan ketetapan MK. “Mengacu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, roda dua itu memang tidak boleh untuk keperluan komersial. Itu berlaku seluruhnya,” kata Budi kepada Tirto.

Setelah MK mengeluarkan putusan terkait status hukum ojek online, demi ketertiban dan keamanan umum, pihak Kementerian Perhubungan menyerahkan regulasi ojek online kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hal demikian didasarkan pada Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Kami berusaha untuk mengatur satu kondisi di mana payung hukum ojek online tetap ada, yaitu dengan melakukan kegiatan kerjasama dengan Pemda-pemda. Beberapa Pemda sudah melakukan, seperti Pemda Balikpapan. Jadi Kepala Derah mengatur warganya untuk berbisnis,” kata Budi.

Kemenhub memang telah memberikan mandat kepada Pemda untuk menyelesaikan persoalan ojek online. Namun, hal tersebut bukan berarti satu-satunya solusi. Budi mengingatkan, lantaran Revolusi 4.0 sudah menjadi suatu hal yang niscaya—dan keberadaan ojek online merupakan salah satu buktinya—pihak Pemda bisa mengambil sikap dinamis saat hendak menerbitkan peraturan. “Sebagai contoh, katakanlah, orang kaki lima itu ada aturannya, tidak? Kan tidak ada. Toh dia bisa, dengan etika dan segala macam (ketentuan), ditampung.”

Di Thailand dan India, para pengemudi ojek sudah bisa bernapas lega karena pemerintah menyediakan aturan yang tepat buat mereka. Di Indonesia, bukan tidak mungkin ke depannya ojek online maupun ojek konvensional akan punya legalitas. Toh, terbukti kehadiran ojek online punya dampak secara ekonomi.

“Dalam bahasa yang ekspresif, saya sayang, saya cinta dengan ojek online itu. Karena memang memberikan kesempatan bekerja banyak orang, memberikan layanan banyak orang, menjadi solusi,” kata Budi. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending