Connect with us

Politik

Raibnya Jamal Khashoggi dan Kebrutalan Rezim Mohammed bin Salman

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Pada 2 Oktober 2018 lalu, jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, lenyap setelah menginjakkan kaki di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Meski telah membantah terlibat dalam kasus hilangnya sang jurnalis, otoritas Saudi terkenal dengan rekam jejak yang sangat buruk perlindungan atas kebebasan politik. Tak terkecuali di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman.

Al-Jazeera melaporkan bahwa Khashoggi pernah menjabat sebagai penasihat untuk anggota kerajaan. Namun demikian, ia memang kerap mengkritik program reformasi yang dijalankan oleh Mohammed bin Salman alias MBS.

Dalam sebuah wawancara pada bulan Maret lalu, Khashoggi mengkritik praktik-praktik represif Kerajaan Saudi terhadap para pengkritik dan pembangkang. Ia menyoroti pemenjaraan sejumlah aktivis hak asasi manusia yang mengutuk kebijakan perang Saudi di Yaman.

Sang Putra Mahkota MBS memang tengah menggencarkan reformasi besar-besaran di Kerajaan Saudi, khususnya di bidang ekonomi. Dilansir dari Washington Post, MBS merangkum program-program reformasi tersebut dalam sebuah rencana bertajuk Visi 2030. Di dalamnya terdapat rencana diversifikasi pemasukan negara non-migas, skema privatisasi, reformasi teknologi, serta pembangunan berkelanjutan.

MBS juga sering dikabarkan mendorong perubahan pada masyarakat Saudi agar lebih terbuka. Pada Juni 2018 lalu, misalnya, ia mengizinkan perempuan untuk menyetir mobil.

Ia juga mencopot wewenang polisi agama yang sebelumnya menjaga ketat pemisahan laki-laki dan perempuan di tempat umum dan mengatur cara wanita berpakaian.

Konser musik yang sebelumnya dilarang kini diperbolehkan. Demikian pula dengan bioskop dan acara-acara olahraga yang telah puluhan tahun dilarang.

Kebrutalan Terselubung

Namun, upaya MBS melepaskan Arab Saudi dari kerangkeng konservatisme juga diikuti oleh rentetan kekerasan politik dan pembungkaman paksa.

Para imam di Arab yang tak sependapat dengan cara MBS menjalankan pemerintahan atau yang menolak tunduk pada otoritas kerajaan dijebloskan ke penjara. Kebijakan tangan besi juga berlaku pada aktivis dan akademisi yang vokal terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia.

Amnesty International mencatat setidaknya terdapat empat pegiat HAM yang mendekam di penjara sejak awal 2018. Pada Januari, pengadilan Kerajaan Saudi memenjarakan Mohammad al-Otaibi dan Abdullah al-Attawi. Al-Otaibi divonis 14 tahun penjara sementara al-Attawi dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Keduanya dipenjara karena mendirikan organisasi hak asasi manusia. Namun, dakwaan berlapis yang dijatuhkan kepada mereka adalah “menyebarkan kekacauan dan menghasut opini publik”; “menerbitkan pernyataan-pernyataan yang membahayakan reputasi Kerajaan Saudi serta lembaga peradilan dan keamanan”; dan “berpartisipasi dalam mendirikan sebuah organisasi dan mengumumkan pendirian tersebut sebelum mendapatkan otorisasi dari pemerintah.”

Sebulan setelahnya, hukuman penjara juga dijatuhkan untuk dua aktivis HAM, yakni Essam Koshak dan Issa al-Nukheifi. Masing-masing mendapat hukuman empat dan enam tahun kurungan.

“Hukuman keras yang dijatuhkan kepada mereka menunjukkan bahwa menjunjung kebebasan berekspresi tidak termasuk dalam proses ‘transformasi’ yang dijanjikan (Kerajaan Arab Saudi),” tulis Amnesty International.

Sementara itu, jumlah orang yang dieksekusi mati juga meningkat. Berdasarkan catatan organisasi HAM Reprieve, angka tersebut meningkat dua kali sejak MBS berkuasa di Kerajaan Saudi. Delapan bulan sejak ia menjabat posisi putra mahkota, sebanyak 133 orang telah dieksekusi. Delapan bulan sebelumnya, jumlah eksekusi mati tercatat 67 kali.

Reprieve juga mencatat naiknya tren hukuman mati sebagai metode untuk membungkam protes-protes pro-demokrasi. “Banyak anak muda dan anak-anak telah ditangkap, disiksa, dan dijatuhi hukuman mati berdasarkan ‘pengakuan’ paksa dan bukti yang diperoleh dari pemantauan dan pengawasan siber,” tulis Reprieve.

Washington Post melaporkan, MBS telah menegaskan bahwa Saudi Arabia tidak akan pernah menjadi negara demokrasi dan akan terus mempertahankan sistem monarki absolut.

“Ketika kita berbicara mengenai reformasi politik, MBS sama reaksionernya dengan elite politik Wahabi,” ujar David Ottaway, pengamat spesialis Arab Saudi dari Wilson Center. “Jika dulu negara ini biasa dijalankan oleh konsensus oleh sejumlah pangeran senior, sekarang semuanya mengerucut ke satu orang, dengan sedikit masukan dari ayahnya.”

Dukungan Trump

Meskipun kecaman terhadap kerajaan terus berdatangan, Amerika Serikat, salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah, tetap mendukung rezim MBS. Pada Selasa (16/10/2018), Presiden AS Donald J. Trump balik mengecam siapapun yang menghakimi Saudi sebagai pihak yang bersalah dalam kasus raibnya Khashoggi.

“Anda tahu, Anda bersalah sampai terbukti tidak bersalah,” ucap Trump mengomentari kasus Khashoggi, sebagaimana dikutip Associated Press. Sikap Trump dianggap membenarkan kekerasan politik yang dilakukan Kerajaan Saudi.

Editorial Washington Post menyebutkan bahwa Saudi sedang mengarang sebuah cerita yang bakal menghubungkan pembunuhan Khashoggi dengan penyalahgunaan wewenang oleh tim yang dikirim untuk menginterogasinya.

Cerita ini diharapkan akan mengalihkan tuduhan pembunuhan Khashoggi yang selama ini terarah kepada MBS. MBS sendiri diyakini telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi dan mengawasi operasi tersebut.

Sebelumnya, Guardian mengabarkan bahwa sejumlah pejabat Turki mengatakan Khashoggi telah dibunuh oleh tim khusus di dalam gedung konsulat Arab di Istanbul, Turki, berdasarkan sejumlah berkas video yang mereka miliki.

Sejumlah spekulasi pun mulai bermunculan, termasuk dugaan bahwa tubuh Khashoggi telah dimutilasi. Washington Post melaporkan bahwa Intelijen AS telah meretas komunikasi para pejabat Saudi. Menurut hasil peretasan tersebut, ditemukan bahwa Saudi memang berencana menangkap Khashoggi.

Di sisi lain, dukungan Trump hanya akan mempersulit pengungkapan kasus Khashoggi dan secara tak langsung bakal membiarkan kekejaman-kekejaman di bawah rezim MBS di masa depan.

“Sekarang, tak seorang pun bakal berani bicara dan mengkritik reformasi (yang dimulai MBS),” ujar Khashoggi pada Maret lalu merespons pemenjaraan para aktivis HAM di Kerajaan Saudi. [•]


Penulis: Mohammad Iwan | Editor: Saiful Haris

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Prabowo Tidak Butuh Media?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Dalam menghadapi tahun politik media khususnya televisi sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang visi dan misi program pasangan calon dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon tertentu.

Melalui televisi, diyakini memberikan informasi kepada masyarakat secara audio visual sehingga dengan banyaknya stasiun TV milik swasta maka kesempatan untuk meraih popularitas itu semakin terbuka lebar. Perlu diketahui bahwa, beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia dimilki oleh para pengusaha yang merangkap juga sebagai politisi.

Para pengusaha – politisi yang memiliki stasiun televisi itu antara lain Metro TV dengan Surya Palohnya, MNC group dengan Hary Tanoe, TV One, Anteve dengan Aburizal Bakrie. Dua di antara ketiga tokoh ini sampai sekarang ini masih menjabat Ketua Umum Partai Politik. Surya Paloh pada Nasdem dan Harry Tanoe pada Perindo, sedangkan Abu Rizal Bakrie pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Hal-hal seperti ini sebenarnya belum sepenuhnya diatur dalam  Perundang-undangan namun yang dikhawatirkan adalah munculnya politik praktis yang menyebabkan  rendahnya keobyektifan media dalam melihat suatu masalah, karena kebanyakan pemberitaan stasiun televisi tesebut juga sangat intens memberitakan hal hal yang berkaitan dengan preferensi politik yang dianut oleh pemiliknya.

Bahkan stasiun televisi itu juga sering terlihat menjadi media partai. Namun, masih banyak media yang diangap netral seperti Kompas, group Trans (Chairul Tanjung), Net TV, RTV, Berita Satu dan TVRI.

Begitu juga halnya menjelang Pilpres 2019, stasiun televisi ikut juga ambil peran untuk mengkampanyekan calon yang diunggulkan oleh pemilik masing masing stasiun televisi. Baru-baru ini, Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo -Sandi menilai Metro TV yang dimiliki Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem tidak proporsional dalam pemberitaannya.

Sehingga BPN Prabowo – Sandi memboikot sementara perusahaan televisi swasta, Metro TV.  Tindakan ini disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean, anggota BPN Kubu Prabowo –Sandi pada Sabtu malam, 3 November 2018.

Selanjutnya politisi Demokrat itu menyatakan bahwa aksi boikot itu dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan serta selama aksi boikot dilakukan, kubu Prabowo tak bakal melayani agenda wawancara atau bincang bincang eksklusif Metro TV.

Ferdinand juga menegaskan Prabowo juga tak akan bertandang ke acara debat yang bakal ditayangkan televisi milik Surya Paloh itu.

Terlepas dari aksi boikot yang dilakukan, menurut saya tindakan yang dilakukan BPN kurang bijaksana dan terkesan ceroboh karena sesungguhnya kaitan antara stasiun televisi dengan dunia perpolitikan di negara ini sangat luas dan berkesinambungan.

Dengan dilakukannya aksi boikot Metro TV oleh BPN, bukan memperbaik keadaan namun semakin memperparah keadaan. Karena, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Metro TV untuk hanya menyajikan visi dan misi Capres 01 secara satu arah kepada masyarakat dan menimbulkan informasi yang tidak berimbang diantara kedua calon.

Selain itu, media TV  juga berkesempatan untuk menunjukkan ide atau konsep yang dimiliki kedua kubu kepada masyarakat, terlepas sependek apapun waktu yang diberi. Namun, dengan adanya pemboikotan oleh BPN membuat tim Prabowo mundur dan terkesan menutup diri disaat masyarakat ingin membandingkan visi dan misi antara kedua calon.

Hal ini menunjukkan bahwa BPN selaku timses Prabowo tidak dewasa dalam melihat permasalahan dan terlalu mementingkan nafsu dan ego sektoral sehingga merugikan diri sendiri. Padahal masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh BPN apabila timses Prabowo menilai terdapat pihak yang tidak independen dan bahkan mengarah terhadap fitnah sehingga menggiring opini publik yang merugikan mereka sesuai dengan  UU Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang tataran ideal media penyiaran haruslah independen dan tidak memihak.

Pasal 36 Undang Undang Penyiaran memberi isyarat untuk itu. Pada ayat (4) dinyatakan Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tentu.

Selain itu, Belum diperoleh informasi yang lebih jelas apakah aksi boikot BPN Prabowo – Sandi karena Metro TV dianggap telah mengabaikan netralitasnya sebagaimana dinyatakan oleh UU Penyiaran atau karena BPN menilai dalam pemberitaannya selama ini TV milik Surya Paloh itu berat sebelah lebih condong memberitakan kegiatan pada pasangan 01.

Namun, yang terpenting jangan boikot medianya. Gunakan seoptimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik.  Semua media perlu dirangkul untuk sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. [•]

Continue Reading

Politik

Partai Aceh Targetkan Pemilih Pemula dan Milenial

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | MEULABOH – Partai Aceh atau PA Kabupaten Aceh Barat targetkan mampu merebut suara pemilih pemula dan milenial di pemilu 2019 mendatang.

Untuk itu, PA Aceh Barat membentuk Komite Pemenangan Partai Aceh atau KPPA yang dikukuhkan pada Selasa 25 Desember 2018.

“KPPA ini kita bentuk untuk menyasar para pemilih pemula pada pemilu 2019 nanti,” ujar Yussan, juru bicara PA Aceh Barat.

Yussan menambahkan, pada pemilu April 2019 mendatang, PA Aceh Barat menargetkan mampu menaklukkan 12 Kursi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

“Target 12 kursi ini, agar Partai Aceh bisa menduduki posisi ketua di DPRK Aceh Barat. Saya kira ini bukanlah hal yang mustahil jika kita optimis dan bekerja maksimal,” tambahnya.

Pada pemilu 2009 lalu, PA mampu menaklukkan 7 kursi sedangkan pada pemilu 2015, PA hanya mendapatkan 5 kursi di DPRK Aceh Barat. Ini yang memicu semangat kader Partai Aceh untuk mendapatkan lebih banyak kursi dan dapat menduduki posisi ketua.

“ini menjadi penyemangat kita untuk mendapatkan lebih banyak kursi di DRPK,” sebutnya.

Lebi lanjut ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh atau DPW PA Aceh Barat, berharap semua calon legislatif atau caleg kompak dan bersatu saling mendukung serta berpolitik secara santun dan damai.

“Jangan ada saling adu domba dan fitnah terhadap caleg dari sesama partai ataupun antar partai,” harapnya.()

Continue Reading

Politik

Kata Jokowi, Kampanye Dengan Baliho Sudah Ketinggalan Zaman!

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | PEKANBARU — Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berpendapat berkampanye melalui pemasangan spanduk dan baliho di pinggir-pinggir jalan sudah ketinggalan zaman. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis.

“Kalau cuma pasang baliho, maaf, spanduk, maaf, masyarakat sudah berbeda karena pengenalan memang perlu. Tapi lebih perlu dari hati ke hati,” kata Jokowi di Hotel Prime Park, Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018).

Hal ini disampaikan dalam penutupan rapat kerja daerah (Rakerda) Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja. Rakerda ini dihadiri ratusan anggota TKD dari sembilan partai pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Menurutnya, kampanye yang seharusnya dilakukan di pemilu 2019 mendatang mengetuk pintu ke pintu (door to door), bertemu langsung dengan masyarakat. Cara itu, kata Jokowi, terbukti efektif mengantar ia menang menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Saat bertarung pertama kali di Solo, Jokowi menang 37 persen melawan tiga lawan lainnya yang merupakan pengusaha, Kepala KADIN, serta petahana. Dalam pertarungan kedua, ia menang 91 persen dengan metode yang sama.

Pendekatan dari hati ke hati dengan masyarakat juga dilakukan saat bertarung di Jakarta. Ia menyalami masyarakat satu per satu sambil menceritakan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya dan rencana kebijakan setelah terpilih.

“Kerja sampai begitu sangat berat pagi ke pagi, pagi ke subuh. Sampai badan saya kurus. Tetapi untuk sebuah negara sebesar Indonesia enggak mungkin saya lakukan sendiri,” tuturnya.

Untuk itu Jokowi mengajak anggota TKD berkampanye door to door sambil menjelaskan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam empat tahun terakhir seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, percepatan infrastruktur, serta dana desa. [•]


Sumber: AJNN.net | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending