Connect with us

Daerah

DPR Aceh Intensifkan Pembahasan Raqan Pendidikan Dayah

Published

on

Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh H. Musannif, SE tengah diwawancarai oleh sejumlah media, usai RDPU Raqan Pendidikan Dayah di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis (1/11/2018).

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melalui Komisi VII mengintensifkan pembahasan rancangan qanun, atau raqan penyelenggaraan pendidikan dayah agar bisa disahkan dalam waktu tahun ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPRA H. Musannif, SE mengatakan, pembahasan qanun ini terus diintensifkan agar bisa disahkan menjadi peraturan daerah.

“Kalau bisa selesai dalam bulan ini, maka langsung diajukan dalam rapat paripurna pengesahannya. Kami terus berupaya agar pembahasan rancangan qanun ini selesai dalam waktu dekat,” kata Musannif, Gedung DPR Aceh, Kamis (1/11/2018).

Musanif mengatakan, qanun ini nantinya akan menjadi dasar hukum pedoman pengembangan penyelenggaraan pendidikan dayah. Pengaturan dalam qanun atau peraturan daerah ini akan lebih luas dibandingkan aturan serupa sebelumnya.

Menurutnya, pendidikan dayah sekarang ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu pengaturan agar penyelenggaraan pendidikan dayah lebih baik dari sebelumnya.

“Qanun ini mengatur mulai kurikulum, pembiayaan pendidikan dayah, hingga pembangunan infrastrukturnya. Qanun ini merupakan perubahan menyeluruh dari qanun sebelumnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Usamah mengatakan, rancangan qanun yang sedang dibahas DPRA mengatur dua poin penting, yakni perangkat keras dan perangkat lunak.

“Perangkat kerasnya adalah infrastruktur, seperti sarana dan prasarana. Sedangkan perangkat lunaknya kurikulum, pendidikan keterampilan, kesejahteraan guru dan lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Usamah, pihaknya berharap rancangan qanun ini bisa segera diselesaikan dan disahkan menjadi peraturan daerah. Dengan berlakunya qanun tersebut, Pemerintah Aceh memiliki dasar hukum mengembangkan penyelenggaraan pendidikan dayah.

“Qanun ini lahir sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif terhadap penyelenggaraan pendidikan dayah. Dan ini sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” pungkasnya. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Belum Genap Sebulan, Jalan Lontar Sudah Berlubang

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | SURABAYA – Belum genap sebulan lalu diaspal, namun jalan Raya Lontar, Sambikerep sudah mulai berlubang. Tepatnya di depan toko yang berlokasi di Jalan Raya Lontar Nomor 51. Diameternya sekitar 30 cm dengan kedalaman kira-kira setengah meter. Jika terus-menerus dilewati kendaraan, tidak tertutup kemungkinan lubangnya semakin besar. Sebab, terdapat ruang kosong di bawah aspal yang berlubang tersebut.

Salah seorang warga sekitar, Nasika, menyatakan bahwa warga menaruh kursi dan kayu di lubang itu sejak Sabtu siang (12/1) agar pelintas hati-hati. “Sudah diberi tanda aja banyak pengendara yang nabrak dan kecelakaan di situ. Kalau nggak ada tanda, ya kendaraan bisa jatuh,” ujar Nasika.

Salah seorang warga lainnya, Madekan, menuturkan bahwa lubang itu awalnya kecil, tidak seperti sekarang. Mungkin karena sering dilewati kendaraan roda empat, akhirnya lubang menjadi besar. “Setelah itu, langsung saya pasang kayu dan kursi sebagai tanda,” tuturnya kemarin. Pria 53 tahun itu lantas menduga-duga. Lubang tersebut terbentuk karena tanah di bawah aspal tidak terlalu padat.

Seiring berjalannya waktu, tanahnya berangsur turun. Akibatnya, terbentuk ruang di bawah aspal. Karena sering dilalui kendaraan, aspalnya ambles. Air hujan yang turun lewat lubang itu semakin mengikis tanah di bawahnya dan membuat lubang kian besar. “Seharusnya, segera diperbaiki oleh pihak terkait. Takut makan korban. Kalau dibiarkan, lubangnya juga makin besar,” kata Madekan.

Informasi itu sebenarnya sudah sampai ke satgas kelurahan setempat. Namun, hingga kemarin belum terlihat petugas yang memperbaikinya di lokasi.


Sumber : JPNN

Continue Reading

Daerah

Titi Gampong Beusa Peureulak Rusak dan Berlubang

Published

on

By

Jalan Titi Gampong Beusa, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, rusak dan berlubang, Senin (07/01/2019). Foto : Irwansyah / Kliksatu.co.id

KLIKSATU | ACEH TIMUR – Pengguna Jalan Medan-Banda Aceh merasa resah atas rusaknya badan jalan Titi Gampong Beusa, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, Aceh. Yang membahayakan keselamatan pengguna jalan negara tersebut. Senin (07/01/2019)

Salah seorang pengendara sepeda motor, Agus Salem saat di tanya Jurnalis Kliksatu.co.id mengatakan, “Jalan Titi Gampong Beusa ini seringkali rusak, seperti di kerjakan asal jadi, ini jalan banyak lubangnya, saya takut dapat membahayakan pengendara yang melintas di jala ini,” ujarnya.

Hal serupa juga di katakan pengendara lainnya, Haris Pemuda Peureulak ia mengatakan, “Benar bang, Jalan Titi Gampong Beusa sering rusak,” katanya.

Saat di tanya apa pintanya kepada pemerintah ia mengatakan, “Kami selaku rakyat meminta kepada pihak pemerintah Aceh untuk lebih memperhatikan jalan negara, karena jalan ini di lalui oleh masyarakat Aceh dan lebih sering di pergunakan oleh masyarakat Aceh Timur.” Ujarnya lagi.

Kemudian mahasiswa Universitas SAINS Cut Nyak Dhien ini juga mengatakan, Aceh Timur terlihat amat bagus dalam pembangunan di masa kepemimpinan Bupati Hasnalah bin M Thaib dan Wakil pupati Syahrul bin Syama’un. Pembangunan terus di tingkatkan, namun kali ini, jalan Titi Gampong Beusa seakan luput dari pengawasan.

“Kami berharap dan meminta kepada pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah daerah Aceh Timur baik dari eksekutif maupun legislatif agar memperhatikan keselamatan warga Aceh yang menggunakan jalan tersebut, karena jika tidak di perbaiki bukan tidak mungkin untuk jatuh korban yang di akibatkan oleh badan jalan yang rusak,” Tuturnya.

Pantauan Kliksatu.co.id, badan jalan Titi Gampong Beusa terlihat rusak dan Berlubang sehingga banyak pengendara yang mengambil jalan seberang yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan pengguna jalan yang lainnya.

Jalan tersebut, menjadi satu-satunya jalur penghubung dan satu-satunya jalan transportasi jalan Negera, kabupaten Aceh Timur, satu-satunya jala yang di pergunakan untuk transportasi antar kecamatan, baikpun kabupaten kota.

Kondisi jalan yang kian hari semakin berlubang tentunya membuat jalan semakin rusak dan tidak ada garis putih pembatas jalan, terlebih tak jarang pengguna jalan yang lebih memilih resiko mengambil jalan kanan yang berlawanan arah untuk menghindari jalan rusak, hal ini akan berpotensi kecelakaan dan bocor ban yang membahayakan keselamatan si pengendara atau pengemudi. [.]

Continue Reading

Daerah

559 Orang Tenaga Kontrak “Dirumahkan” dari Kantor Gubernur Aceh

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Ratusan tenaga kontrak di Sekretariat Daerah (Setda) Aceh terpaksa harus dirumahkan untuk sementara waktu, hal itu karena belum adanya perpanjangan Surat Keputusan (SK) untuk 2019.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh Rahmat Raden mengatakan para tenaga kontrak tersebut dirumahkan karena belum dikeluarkannya SK baru untuk 2019 setelah berakhirnya kontrak lama sejak 31 Desember 2018.

Rahmat menyebutkan adapun total tenaga kontrak yang dirumahkan tersebut mencapai 559 orang terbagi dari sembilan biro. antara lain pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 30 orang, Biro Administrasi Pembangunan 13 orang.

Kemudian, Biro Hukum 12 orang, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat 14 orang, Biro Ekonomi 4 orang, Biro Tata Pemerintahan 15 orang, Biro Humas 47 orang, Biro Organisasi 5 orang, dan yang paling terbesar ada di Biro Umum yakni mencapai 419 orang.

“Jumlahnya itu yang tercatat di Biro Organisasi ada 559 orang tenaga kontrak,” kata Rahmat Raden kepada wartawan, Senin (7/1/2018).

Rahmat menegaskan, adapun tenaga kontrak yang dirumahkan tersebut khusus yang bekerja di Sekretariat Daerah (Setda), tidak ada hubungannya dengan tenaga kontrak di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) lainnya.

“Khusus di sekretariat daerah, tidak tersangkut pada SKPA lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Rahmat kembali mengatakan keputusan merumahkan tenaga kontrak merupakan bagian dari pembinaan terhadap tenaga kontrak yang kurang disiplin, serta penataan kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 58 Tahun 2018 tentang manajemen kinerja ASN. Dan juga untuk mengoptimalkan kinerja ASN.

“Persoalan ini juga termasuk pada penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” ujarnya. [•]


Sumber: Ajnn.net | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending