Connect with us

Politik

Keceplosan “Politikus Sontoloyo”, Benarkah Jokowi Anti-Kritik?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Presiden Jokowi mengaku keceplosan saat melontarkan kata “politikus sontoloyo” di acara pemberian 5.000 sertifikat tanah kepada warga Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018).

“Kemarin saya kelepasan, saya sampaikan politikus sontoloyo. Ya itu, jengkel saya. Saya enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel, ya keluar. Saya biasanya ngerem tapi sudah jengkel ya bagaimana,”  kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (24/10/2018).

Kala menghadiri acara pembagian sertifikat tersebut, Jokowi mengenakan kemeja putih khasnya. Acara yang kerap disebut bagi-bagi sertifikat ini sudah sering dihadiri sang presiden. Namun, saat memberikan pidato pada Selasa kemarin, Jokowi tiba-tiba mengerutkan dahi.

“Sehingga tahun depan ada dana untuk kelurahan, tetapi kok ramai. Saya juga heran,” ujar Jokowi yang kemudian menghentikan suaranya sejenak.

Ketika melanjutkan ucapannya, jarak antar kata yang dia lontarkan semakin rapat. Dia berujar bahwa dana kelurahan digunakan untuk memperbaiki jalan dan selokan yang ada di kampung. Menurutnya, semua itu dilakukan atas dasar komitmen pemerintah untuk masyarakat.

“Bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Dikit-dikit dihubungkan dengan politik. Enggak rampung-rampung kita ini,” ucap Jokowi.

Lalu, dia menyampaikan kehidupan tidak melulu soal politik, tetapi juga soal sosial, ekonomi, dan budaya.

“Kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik? Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat,” ucap Jokowi dengan nada meninggi. “Hati-hati, saya titip ini, hati-hati.”

“Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,” pungkas Jokowi.

Bola Panas Sontoloyo

Selepas acara bagi-bagi sertifikat itu, kata “politikus sontoloyo” bergulir seperti bola panas. Laiknya kata “winter is coming” yang pernah diucapkan Jokowi di Plenary Session Annual Meeting IMF-World Bank, Bali atau “Avengers” di World Economic Forum on the Association of South East Asian Nation, Vietnam, kata itu menuai pujian dan hujatan.

Kata yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) itu berarti “konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian)” itu dibela mulai dari jajaran pengurus Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sementara itu, pihak Prabowo-Sandiaga melancarkan kritik. Menurut Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan, ucapan “politikus sontoloyo” tidak tepat. Hinca mengatakan Jokowi seharusnya memandang politikus yang mengkritiknya sebagai “vitamin”.

“Tidak perlu misalnya dianggap menjadi terus berseberangan sekali. Jadi saya kira dalam alam demokrasi yang terbuka kritik itu sangat baik,” kata Hinca, Rabu (24/10/2018).

Sedangkan Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid memandang Jokowi dalam keadaan stres kala mengucapkan kata “politikus sontoloyo”.

“Stres banyak janji-janji yang belum dipenuhi, stres harus memenangkan sehingga keluar kata-kata seperti itu, kata-kata sontoloyo,” ujar Sodik.

Dalam teori tindak tutur yang dikemukakan John Langshaw Austin, “politikus sontoloyo” yang diucapkan Jokowi dapat digolongkan sebagai tuturan konstantif, yaitu tuturan yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, proses, atau keadaan. Austin mengatakan bahwa tuturan konstantif dapat diuji benar atau salahnya.

Meskipun pada akhirnya Jokowi mengaku kalimat itu dilontarkannya karena keceplosan, dia telah mengklaim secara tersirat kalimat “banyak politikus yang sontoloyo” benar. Dalam rangkaian kalimatnya di pidato tersebut, Jokowi menunjukkan bahwa politikus semacam itu ada, yakni para politikus pengkritik dana kelurahan.

Dana kelurahan diumumkan Jokowi pada Jumat (19/10/2018) di Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2018.

“Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada yang anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” kata Jokowi saat itu.

Setelahnya, pihak pengusung Prabowo-Sandiagamengkritiknya. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan dana kelurahan itu tidak masuk RAPBN 2019 dan tidak memiliki payung hukum yang pasti.

“Harusnya dana desa sangat penting, dana kelurahan sangat penting, dan karenanya harusnya diberikan payung hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden,” ujar pria asal Klaten itu.

Sedangkan Wasekjen PAN Faldo Maldini mengatakan kebijakan dana kelurahan ala Jokowi itu ialah strategi politik yang muncul karena kekhawatiran atas kekuatan Prabowo-Sandiaga di tingkatan akar rumput.

“Apalagi Pak Jokowi kan pegang instrumen APBN. Lalu dana bansos juga dinaikkan kan. Itu kan biar klaim kesejahteraan naik. Itu kan klaim yang enggak make sense, jangan bohongi rakyat,” kata Faldo seperti dilansir Tirto.

Menurut Faldo, kalau Jokowi benar-benar ingin menyejahterakan kelurahan, seharusnya dana tersebut tak dikucurkan dekat pemilu dan jumlahnya tak hanya Rp3 triliun. Caleg daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut menyampaikan dana sebesar itu hanya mengalirkan Rp20 juta per bulan ke kelurahan dan terlalu sedikit untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

“Jadi ini hanya coverage politik saja,” kata Faldo.

Dengan demikian, keluarnya kata “politikus sontoloyo” juga tidak luput dari persaingan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sepekan terakhir. Itu merupakan cara Jokowi mendefinisikan mana politikus yang baik dan mana yang tidak. Yang tidak baik dicap Jokowi sebagai politikus sontoloyo. Dan yang tidak baik itu ialah para pengkritik kebijakannya. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Prabowo Tidak Butuh Media?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Dalam menghadapi tahun politik media khususnya televisi sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang visi dan misi program pasangan calon dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon tertentu.

Melalui televisi, diyakini memberikan informasi kepada masyarakat secara audio visual sehingga dengan banyaknya stasiun TV milik swasta maka kesempatan untuk meraih popularitas itu semakin terbuka lebar. Perlu diketahui bahwa, beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia dimilki oleh para pengusaha yang merangkap juga sebagai politisi.

Para pengusaha – politisi yang memiliki stasiun televisi itu antara lain Metro TV dengan Surya Palohnya, MNC group dengan Hary Tanoe, TV One, Anteve dengan Aburizal Bakrie. Dua di antara ketiga tokoh ini sampai sekarang ini masih menjabat Ketua Umum Partai Politik. Surya Paloh pada Nasdem dan Harry Tanoe pada Perindo, sedangkan Abu Rizal Bakrie pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Hal-hal seperti ini sebenarnya belum sepenuhnya diatur dalam  Perundang-undangan namun yang dikhawatirkan adalah munculnya politik praktis yang menyebabkan  rendahnya keobyektifan media dalam melihat suatu masalah, karena kebanyakan pemberitaan stasiun televisi tesebut juga sangat intens memberitakan hal hal yang berkaitan dengan preferensi politik yang dianut oleh pemiliknya.

Bahkan stasiun televisi itu juga sering terlihat menjadi media partai. Namun, masih banyak media yang diangap netral seperti Kompas, group Trans (Chairul Tanjung), Net TV, RTV, Berita Satu dan TVRI.

Begitu juga halnya menjelang Pilpres 2019, stasiun televisi ikut juga ambil peran untuk mengkampanyekan calon yang diunggulkan oleh pemilik masing masing stasiun televisi. Baru-baru ini, Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo -Sandi menilai Metro TV yang dimiliki Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem tidak proporsional dalam pemberitaannya.

Sehingga BPN Prabowo – Sandi memboikot sementara perusahaan televisi swasta, Metro TV.  Tindakan ini disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean, anggota BPN Kubu Prabowo –Sandi pada Sabtu malam, 3 November 2018.

Selanjutnya politisi Demokrat itu menyatakan bahwa aksi boikot itu dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan serta selama aksi boikot dilakukan, kubu Prabowo tak bakal melayani agenda wawancara atau bincang bincang eksklusif Metro TV.

Ferdinand juga menegaskan Prabowo juga tak akan bertandang ke acara debat yang bakal ditayangkan televisi milik Surya Paloh itu.

Terlepas dari aksi boikot yang dilakukan, menurut saya tindakan yang dilakukan BPN kurang bijaksana dan terkesan ceroboh karena sesungguhnya kaitan antara stasiun televisi dengan dunia perpolitikan di negara ini sangat luas dan berkesinambungan.

Dengan dilakukannya aksi boikot Metro TV oleh BPN, bukan memperbaik keadaan namun semakin memperparah keadaan. Karena, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Metro TV untuk hanya menyajikan visi dan misi Capres 01 secara satu arah kepada masyarakat dan menimbulkan informasi yang tidak berimbang diantara kedua calon.

Selain itu, media TV  juga berkesempatan untuk menunjukkan ide atau konsep yang dimiliki kedua kubu kepada masyarakat, terlepas sependek apapun waktu yang diberi. Namun, dengan adanya pemboikotan oleh BPN membuat tim Prabowo mundur dan terkesan menutup diri disaat masyarakat ingin membandingkan visi dan misi antara kedua calon.

Hal ini menunjukkan bahwa BPN selaku timses Prabowo tidak dewasa dalam melihat permasalahan dan terlalu mementingkan nafsu dan ego sektoral sehingga merugikan diri sendiri. Padahal masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh BPN apabila timses Prabowo menilai terdapat pihak yang tidak independen dan bahkan mengarah terhadap fitnah sehingga menggiring opini publik yang merugikan mereka sesuai dengan  UU Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang tataran ideal media penyiaran haruslah independen dan tidak memihak.

Pasal 36 Undang Undang Penyiaran memberi isyarat untuk itu. Pada ayat (4) dinyatakan Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tentu.

Selain itu, Belum diperoleh informasi yang lebih jelas apakah aksi boikot BPN Prabowo – Sandi karena Metro TV dianggap telah mengabaikan netralitasnya sebagaimana dinyatakan oleh UU Penyiaran atau karena BPN menilai dalam pemberitaannya selama ini TV milik Surya Paloh itu berat sebelah lebih condong memberitakan kegiatan pada pasangan 01.

Namun, yang terpenting jangan boikot medianya. Gunakan seoptimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik.  Semua media perlu dirangkul untuk sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. [•]

Continue Reading

Politik

Partai Aceh Targetkan Pemilih Pemula dan Milenial

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | MEULABOH – Partai Aceh atau PA Kabupaten Aceh Barat targetkan mampu merebut suara pemilih pemula dan milenial di pemilu 2019 mendatang.

Untuk itu, PA Aceh Barat membentuk Komite Pemenangan Partai Aceh atau KPPA yang dikukuhkan pada Selasa 25 Desember 2018.

“KPPA ini kita bentuk untuk menyasar para pemilih pemula pada pemilu 2019 nanti,” ujar Yussan, juru bicara PA Aceh Barat.

Yussan menambahkan, pada pemilu April 2019 mendatang, PA Aceh Barat menargetkan mampu menaklukkan 12 Kursi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

“Target 12 kursi ini, agar Partai Aceh bisa menduduki posisi ketua di DPRK Aceh Barat. Saya kira ini bukanlah hal yang mustahil jika kita optimis dan bekerja maksimal,” tambahnya.

Pada pemilu 2009 lalu, PA mampu menaklukkan 7 kursi sedangkan pada pemilu 2015, PA hanya mendapatkan 5 kursi di DPRK Aceh Barat. Ini yang memicu semangat kader Partai Aceh untuk mendapatkan lebih banyak kursi dan dapat menduduki posisi ketua.

“ini menjadi penyemangat kita untuk mendapatkan lebih banyak kursi di DRPK,” sebutnya.

Lebi lanjut ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh atau DPW PA Aceh Barat, berharap semua calon legislatif atau caleg kompak dan bersatu saling mendukung serta berpolitik secara santun dan damai.

“Jangan ada saling adu domba dan fitnah terhadap caleg dari sesama partai ataupun antar partai,” harapnya.()

Continue Reading

Politik

Kata Jokowi, Kampanye Dengan Baliho Sudah Ketinggalan Zaman!

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | PEKANBARU — Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berpendapat berkampanye melalui pemasangan spanduk dan baliho di pinggir-pinggir jalan sudah ketinggalan zaman. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis.

“Kalau cuma pasang baliho, maaf, spanduk, maaf, masyarakat sudah berbeda karena pengenalan memang perlu. Tapi lebih perlu dari hati ke hati,” kata Jokowi di Hotel Prime Park, Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018).

Hal ini disampaikan dalam penutupan rapat kerja daerah (Rakerda) Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja. Rakerda ini dihadiri ratusan anggota TKD dari sembilan partai pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Menurutnya, kampanye yang seharusnya dilakukan di pemilu 2019 mendatang mengetuk pintu ke pintu (door to door), bertemu langsung dengan masyarakat. Cara itu, kata Jokowi, terbukti efektif mengantar ia menang menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Saat bertarung pertama kali di Solo, Jokowi menang 37 persen melawan tiga lawan lainnya yang merupakan pengusaha, Kepala KADIN, serta petahana. Dalam pertarungan kedua, ia menang 91 persen dengan metode yang sama.

Pendekatan dari hati ke hati dengan masyarakat juga dilakukan saat bertarung di Jakarta. Ia menyalami masyarakat satu per satu sambil menceritakan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya dan rencana kebijakan setelah terpilih.

“Kerja sampai begitu sangat berat pagi ke pagi, pagi ke subuh. Sampai badan saya kurus. Tetapi untuk sebuah negara sebesar Indonesia enggak mungkin saya lakukan sendiri,” tuturnya.

Untuk itu Jokowi mengajak anggota TKD berkampanye door to door sambil menjelaskan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam empat tahun terakhir seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, percepatan infrastruktur, serta dana desa. [•]


Sumber: AJNN.net | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending