Connect with us

Politik

Keceplosan “Politikus Sontoloyo”, Benarkah Jokowi Anti-Kritik?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Presiden Jokowi mengaku keceplosan saat melontarkan kata “politikus sontoloyo” di acara pemberian 5.000 sertifikat tanah kepada warga Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2018).

“Kemarin saya kelepasan, saya sampaikan politikus sontoloyo. Ya itu, jengkel saya. Saya enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena sudah jengkel, ya keluar. Saya biasanya ngerem tapi sudah jengkel ya bagaimana,”  kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (24/10/2018).

Kala menghadiri acara pembagian sertifikat tersebut, Jokowi mengenakan kemeja putih khasnya. Acara yang kerap disebut bagi-bagi sertifikat ini sudah sering dihadiri sang presiden. Namun, saat memberikan pidato pada Selasa kemarin, Jokowi tiba-tiba mengerutkan dahi.

“Sehingga tahun depan ada dana untuk kelurahan, tetapi kok ramai. Saya juga heran,” ujar Jokowi yang kemudian menghentikan suaranya sejenak.

Ketika melanjutkan ucapannya, jarak antar kata yang dia lontarkan semakin rapat. Dia berujar bahwa dana kelurahan digunakan untuk memperbaiki jalan dan selokan yang ada di kampung. Menurutnya, semua itu dilakukan atas dasar komitmen pemerintah untuk masyarakat.

“Bukan untuk siapa-siapa. Jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Dikit-dikit dihubungkan dengan politik. Enggak rampung-rampung kita ini,” ucap Jokowi.

Lalu, dia menyampaikan kehidupan tidak melulu soal politik, tetapi juga soal sosial, ekonomi, dan budaya.

“Kenapa setiap hal pasti dihubungkan dengan politik? Itulah kepandaian para politikus mempengaruhi masyarakat,” ucap Jokowi dengan nada meninggi. “Hati-hati, saya titip ini, hati-hati.”

“Banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,” pungkas Jokowi.

Bola Panas Sontoloyo

Selepas acara bagi-bagi sertifikat itu, kata “politikus sontoloyo” bergulir seperti bola panas. Laiknya kata “winter is coming” yang pernah diucapkan Jokowi di Plenary Session Annual Meeting IMF-World Bank, Bali atau “Avengers” di World Economic Forum on the Association of South East Asian Nation, Vietnam, kata itu menuai pujian dan hujatan.

Kata yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) itu berarti “konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian)” itu dibela mulai dari jajaran pengurus Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Sementara itu, pihak Prabowo-Sandiaga melancarkan kritik. Menurut Sekretaris Jenderal Demokrat Hinca Panjaitan, ucapan “politikus sontoloyo” tidak tepat. Hinca mengatakan Jokowi seharusnya memandang politikus yang mengkritiknya sebagai “vitamin”.

“Tidak perlu misalnya dianggap menjadi terus berseberangan sekali. Jadi saya kira dalam alam demokrasi yang terbuka kritik itu sangat baik,” kata Hinca, Rabu (24/10/2018).

Sedangkan Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid memandang Jokowi dalam keadaan stres kala mengucapkan kata “politikus sontoloyo”.

“Stres banyak janji-janji yang belum dipenuhi, stres harus memenangkan sehingga keluar kata-kata seperti itu, kata-kata sontoloyo,” ujar Sodik.

Dalam teori tindak tutur yang dikemukakan John Langshaw Austin, “politikus sontoloyo” yang diucapkan Jokowi dapat digolongkan sebagai tuturan konstantif, yaitu tuturan yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, proses, atau keadaan. Austin mengatakan bahwa tuturan konstantif dapat diuji benar atau salahnya.

Meskipun pada akhirnya Jokowi mengaku kalimat itu dilontarkannya karena keceplosan, dia telah mengklaim secara tersirat kalimat “banyak politikus yang sontoloyo” benar. Dalam rangkaian kalimatnya di pidato tersebut, Jokowi menunjukkan bahwa politikus semacam itu ada, yakni para politikus pengkritik dana kelurahan.

Dana kelurahan diumumkan Jokowi pada Jumat (19/10/2018) di Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2018.

“Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada yang anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” kata Jokowi saat itu.

Setelahnya, pihak pengusung Prabowo-Sandiagamengkritiknya. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan dana kelurahan itu tidak masuk RAPBN 2019 dan tidak memiliki payung hukum yang pasti.

“Harusnya dana desa sangat penting, dana kelurahan sangat penting, dan karenanya harusnya diberikan payung hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden,” ujar pria asal Klaten itu.

Sedangkan Wasekjen PAN Faldo Maldini mengatakan kebijakan dana kelurahan ala Jokowi itu ialah strategi politik yang muncul karena kekhawatiran atas kekuatan Prabowo-Sandiaga di tingkatan akar rumput.

“Apalagi Pak Jokowi kan pegang instrumen APBN. Lalu dana bansos juga dinaikkan kan. Itu kan biar klaim kesejahteraan naik. Itu kan klaim yang enggak make sense, jangan bohongi rakyat,” kata Faldo seperti dilansir Tirto.

Menurut Faldo, kalau Jokowi benar-benar ingin menyejahterakan kelurahan, seharusnya dana tersebut tak dikucurkan dekat pemilu dan jumlahnya tak hanya Rp3 triliun. Caleg daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut menyampaikan dana sebesar itu hanya mengalirkan Rp20 juta per bulan ke kelurahan dan terlalu sedikit untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di kelurahan.

“Jadi ini hanya coverage politik saja,” kata Faldo.

Dengan demikian, keluarnya kata “politikus sontoloyo” juga tidak luput dari persaingan politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sepekan terakhir. Itu merupakan cara Jokowi mendefinisikan mana politikus yang baik dan mana yang tidak. Yang tidak baik dicap Jokowi sebagai politikus sontoloyo. Dan yang tidak baik itu ialah para pengkritik kebijakannya. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Cara Prabowo Jaga Kemenangan dari Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno siap mengadang keinginan pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin meraih kemenangan di Jawa Barat pada Pilpres 2019.

Juru Debat BPN Sodik Mudjahid berkata ada 4 hal yang sudah mereka lakukan untuk mempertahankan dan menaikkan elektabilitas Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat. Salah satunya dengan mengganti Ketua DPD Partai Gerindra di provinsi itu.

Menurut Sodik, pergantian dilakukan karena Gerindra butuh orang yang bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan pilpres. Langkah kedua, Sodik menyebut partainya dan semua anggota Koalisi Indonesia Adil dan Makmur terus berkonsolidasi dan mobilisasi calon anggota legislatif (caleg) guna menjaga suara Prabowo-Sandiaga.

“Ketiga, kami konsolidasi dan mobilisasi jaringan partai. Keempat, menampung dan memberdayakan relawan yang luar biasa semangat dan jumlahnya,” kata Sodik kepada Kliksatu.co.id, Selasa (13/11/2018).

Namun, Sodik mengaku kubu Prabowo-Sandiaga tak mempersiapkan strategi khusus untuk mempertahankan elektabilitas Prabowo-Sandiaga di Jawa Barat. Dia mengklaim rencana kunjungan Prabowo serta Sandiaga ke sejumlah daerah di Jawa Barat juga masih dalam taraf wajar.

Ia yakin elektabilitas Prabowo-Sandiaga akan tetap mengungguli Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat. Optimisme itu muncul lantaran selama ini, Jawa Barat dikenal sebagai daerah lumbung suara bagi Prabowo, sejak Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Radjasa menang dengan selisih suara kurang lebih 4 juta. Kala itu, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla mendapat 9.333.315 suara, sedangkan Prabowo-Hatta yang memperoleh 13.723.780 suara.

“Kami optimistis. Kubu Jokowi yang tidak optimis(tis) maka Jokowi ke Bandung terus. Pokoknya barisan (Prabowo-Sandi) makin solid di sana,” kata Sodik.

Tugas Berat Prabowo

Sebaliknya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengklaim elektabilitas pasangan yang mereka usung saat ini sudah unggul tipis dari Prabowo-Sandiaga. Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding berkata keunggulan itu tampak dari survei internal yang sudah mereka lakukan.

Menurut Karding, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jawa Barat saat ini mencapai 47 persen. Angka itu mengalahkan Prabowo-Sandiaga yang mendapat elektabilitas 42 persen.

Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf, Abdy Yuhana mengatakan elektabilitas pasangan yang ia dukung masih lemah di sejumlah daerah di Jawa Barat, meski unggul dibanding Prabowo-Sandiaga. Menurut Abdy, lemahnya suara Jokowi-Ma’ruf terasa di klaster Priangan Barat dan Timur.

Wilayah Priangan Barat meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Sukabumi. Sedangkan wilayah Priangan Timur mencakup Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Pangandaran.

“Berdasarkan pemetaan itu, tentu pertama Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf Amin harus banyak bersosialisasi dan kampanye di wilayah itu. Sebab kalau program yang dilakukan Pak Jokowi, kan, sudah cukup dan bagus, sudah diterima masyarakat. Tinggal bagaimana supaya di sana tingkat elektoralnya juga tinggi,” kata Abdy saat dihubungi wartawan, Selasa (13/11/2018).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menyebut pasangan Prabowo-Sandiaga bisa mempertahankan kemenangannya di Jawa Barat, seperti saat Pilpres 2014. Namun, tim Prabowo-Sandiaga punya tugas lebih berat mengingat Jokowi adalah petahana.

Prabowo, kata Ujang, harus lebih giat berkampanye dari pintu ke pintu jika ingin menjaga lumbung suara di Jawa Barat. “Masyarakat Jawa Barat secara sosiologis senang bersilaturahmi dan didatangi. Prabowo harus terus bergerak, menyapa masyarakat. Karena Prabowo sudah punya modal kemenangan di 2014,” kata Ujang kepada Kliksatu.co.id.

Prabowo juga harus lebih mendekati tokoh agama di Jawa Barat untuk mengamankan suara. Pendekatan ini diperlukan lantaran masyarakat di bumi Pasundan dianggap sangat agamis dan mudah dipengaruhi.

“Tapi memang lebih berat Prabowo mempertahankan suara dibanding upaya Jokowi menang. Karena saat ini Jokowi incumbent,” kata Ujang.

Juru Bicara BPN cum Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut Prabowo-Sandiaga tak terpengaruh dengan gencarnya upaya Jokowi-Ma’ruf menaikkan elektabilitas di Jawa Barat. Menurutnya, Prabowo besar kemungkinan menang atas Jokowi di Jawa Barat pada pilpres mendatang.

Ferry berkata masyarakat Jawa Barat saat ini sudah pintar dan melek politik. Karena faktor itu, dia yakin masyarakat bisa membedakan informasi yang benar atau tidak, dan menyaringnya untuk memilih kandidat terbaik pada pilpres nanti.

“Sekarang tinggal bagaimana mempertahankan suara Pak Prabowo di Jabar sejak 2014. Dan saya yakin suara Pak Prabowo, kan, sudah 60 persen di seluruh Indonesia,” klaim Ferry. [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

News

Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin Kabupaten Aceh Timur Gelar Raker

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | ACEH TIMUR — Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Kabupaten Aceh Timur menggelar rapat kerja sehari penuh di Peureulak, dalam rangka berjalannya roda kampanye Jokowi-Ma’ruf di Aceh Timur. Senin (12/11/2018).

Drs. Badlisyah Ketua Tim kampanye kabupaten Jokowi-Ma’ruf mengharapkan semua struktur tingkat kecamatan sampai gampong dapat terbentuk secepatnya, paling lambat tersebut pada 14 november 2018 mendatang.

Kegiatan tersebut di buka secara resmi oleh ketua dewan pengarah Tim pemenangan yaitu Ridwan Abubakar, S.Pd, MM, atau akrap disapa Nektu.

Dalam sambutannya Nektu menyampaikan bahwa dalam rapat kerja ini ia mengharapkan kita semua bersatu dan sama-sama saling mendukung untuk memenangkan jokowi-ma’ruf pada pilpres 2019-2024.

Selanjutnya ia mengatakan “Dalam rapat ini juga menyusun struktur mulai dari kecamatan sampai gampong untuk segera terbentuk,” ujar Nektu.

Dalam kegiatan rapat kerja Tim kampanye kabupaten Jokowi-Ma’ruf Aceh Timur tersebut juga ikut hadir semua ketua-ketua partai kualisi Jokowi-Ma’ruf.

Di antaranya yaitu, Golkar, PAN, PSI, PDI-P, Hanura, PKPI, Perindo, Nasdem dan PKB.

Dalam rapat kerja tersebut seluruh ketua partai koalisi berhadir dan sepakat untuk menyusun strategi dan langkah-langkah dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Aceh Timur.[•]

Continue Reading

Politik

Raibnya Jamal Khashoggi dan Kebrutalan Rezim Mohammed bin Salman

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID — Pada 2 Oktober 2018 lalu, jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, lenyap setelah menginjakkan kaki di Konsulat Jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Meski telah membantah terlibat dalam kasus hilangnya sang jurnalis, otoritas Saudi terkenal dengan rekam jejak yang sangat buruk perlindungan atas kebebasan politik. Tak terkecuali di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman.

Al-Jazeera melaporkan bahwa Khashoggi pernah menjabat sebagai penasihat untuk anggota kerajaan. Namun demikian, ia memang kerap mengkritik program reformasi yang dijalankan oleh Mohammed bin Salman alias MBS.

Dalam sebuah wawancara pada bulan Maret lalu, Khashoggi mengkritik praktik-praktik represif Kerajaan Saudi terhadap para pengkritik dan pembangkang. Ia menyoroti pemenjaraan sejumlah aktivis hak asasi manusia yang mengutuk kebijakan perang Saudi di Yaman.

Sang Putra Mahkota MBS memang tengah menggencarkan reformasi besar-besaran di Kerajaan Saudi, khususnya di bidang ekonomi. Dilansir dari Washington Post, MBS merangkum program-program reformasi tersebut dalam sebuah rencana bertajuk Visi 2030. Di dalamnya terdapat rencana diversifikasi pemasukan negara non-migas, skema privatisasi, reformasi teknologi, serta pembangunan berkelanjutan.

MBS juga sering dikabarkan mendorong perubahan pada masyarakat Saudi agar lebih terbuka. Pada Juni 2018 lalu, misalnya, ia mengizinkan perempuan untuk menyetir mobil.

Ia juga mencopot wewenang polisi agama yang sebelumnya menjaga ketat pemisahan laki-laki dan perempuan di tempat umum dan mengatur cara wanita berpakaian.

Konser musik yang sebelumnya dilarang kini diperbolehkan. Demikian pula dengan bioskop dan acara-acara olahraga yang telah puluhan tahun dilarang.

Kebrutalan Terselubung

Namun, upaya MBS melepaskan Arab Saudi dari kerangkeng konservatisme juga diikuti oleh rentetan kekerasan politik dan pembungkaman paksa.

Para imam di Arab yang tak sependapat dengan cara MBS menjalankan pemerintahan atau yang menolak tunduk pada otoritas kerajaan dijebloskan ke penjara. Kebijakan tangan besi juga berlaku pada aktivis dan akademisi yang vokal terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia.

Amnesty International mencatat setidaknya terdapat empat pegiat HAM yang mendekam di penjara sejak awal 2018. Pada Januari, pengadilan Kerajaan Saudi memenjarakan Mohammad al-Otaibi dan Abdullah al-Attawi. Al-Otaibi divonis 14 tahun penjara sementara al-Attawi dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Keduanya dipenjara karena mendirikan organisasi hak asasi manusia. Namun, dakwaan berlapis yang dijatuhkan kepada mereka adalah “menyebarkan kekacauan dan menghasut opini publik”; “menerbitkan pernyataan-pernyataan yang membahayakan reputasi Kerajaan Saudi serta lembaga peradilan dan keamanan”; dan “berpartisipasi dalam mendirikan sebuah organisasi dan mengumumkan pendirian tersebut sebelum mendapatkan otorisasi dari pemerintah.”

Sebulan setelahnya, hukuman penjara juga dijatuhkan untuk dua aktivis HAM, yakni Essam Koshak dan Issa al-Nukheifi. Masing-masing mendapat hukuman empat dan enam tahun kurungan.

“Hukuman keras yang dijatuhkan kepada mereka menunjukkan bahwa menjunjung kebebasan berekspresi tidak termasuk dalam proses ‘transformasi’ yang dijanjikan (Kerajaan Arab Saudi),” tulis Amnesty International.

Sementara itu, jumlah orang yang dieksekusi mati juga meningkat. Berdasarkan catatan organisasi HAM Reprieve, angka tersebut meningkat dua kali sejak MBS berkuasa di Kerajaan Saudi. Delapan bulan sejak ia menjabat posisi putra mahkota, sebanyak 133 orang telah dieksekusi. Delapan bulan sebelumnya, jumlah eksekusi mati tercatat 67 kali.

Reprieve juga mencatat naiknya tren hukuman mati sebagai metode untuk membungkam protes-protes pro-demokrasi. “Banyak anak muda dan anak-anak telah ditangkap, disiksa, dan dijatuhi hukuman mati berdasarkan ‘pengakuan’ paksa dan bukti yang diperoleh dari pemantauan dan pengawasan siber,” tulis Reprieve.

Washington Post melaporkan, MBS telah menegaskan bahwa Saudi Arabia tidak akan pernah menjadi negara demokrasi dan akan terus mempertahankan sistem monarki absolut.

“Ketika kita berbicara mengenai reformasi politik, MBS sama reaksionernya dengan elite politik Wahabi,” ujar David Ottaway, pengamat spesialis Arab Saudi dari Wilson Center. “Jika dulu negara ini biasa dijalankan oleh konsensus oleh sejumlah pangeran senior, sekarang semuanya mengerucut ke satu orang, dengan sedikit masukan dari ayahnya.”

Dukungan Trump

Meskipun kecaman terhadap kerajaan terus berdatangan, Amerika Serikat, salah satu sekutu utama AS di Timur Tengah, tetap mendukung rezim MBS. Pada Selasa (16/10/2018), Presiden AS Donald J. Trump balik mengecam siapapun yang menghakimi Saudi sebagai pihak yang bersalah dalam kasus raibnya Khashoggi.

“Anda tahu, Anda bersalah sampai terbukti tidak bersalah,” ucap Trump mengomentari kasus Khashoggi, sebagaimana dikutip Associated Press. Sikap Trump dianggap membenarkan kekerasan politik yang dilakukan Kerajaan Saudi.

Editorial Washington Post menyebutkan bahwa Saudi sedang mengarang sebuah cerita yang bakal menghubungkan pembunuhan Khashoggi dengan penyalahgunaan wewenang oleh tim yang dikirim untuk menginterogasinya.

Cerita ini diharapkan akan mengalihkan tuduhan pembunuhan Khashoggi yang selama ini terarah kepada MBS. MBS sendiri diyakini telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi dan mengawasi operasi tersebut.

Sebelumnya, Guardian mengabarkan bahwa sejumlah pejabat Turki mengatakan Khashoggi telah dibunuh oleh tim khusus di dalam gedung konsulat Arab di Istanbul, Turki, berdasarkan sejumlah berkas video yang mereka miliki.

Sejumlah spekulasi pun mulai bermunculan, termasuk dugaan bahwa tubuh Khashoggi telah dimutilasi. Washington Post melaporkan bahwa Intelijen AS telah meretas komunikasi para pejabat Saudi. Menurut hasil peretasan tersebut, ditemukan bahwa Saudi memang berencana menangkap Khashoggi.

Di sisi lain, dukungan Trump hanya akan mempersulit pengungkapan kasus Khashoggi dan secara tak langsung bakal membiarkan kekejaman-kekejaman di bawah rezim MBS di masa depan.

“Sekarang, tak seorang pun bakal berani bicara dan mengkritik reformasi (yang dimulai MBS),” ujar Khashoggi pada Maret lalu merespons pemenjaraan para aktivis HAM di Kerajaan Saudi. [•]


Penulis: Mohammad Iwan | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending