Connect with us

Hukum

DPR Aceh Kecam Pembakaran Bendera Tauhid oleh Oknum Banser

Published

on

Tgk. H. Musannif Sanusi, SE bersama Waled Hasanoel Bashry pada pelantikan TASTAFI Aceh Besar, di Komplek Dayah Thalibul Huda Bayu Lamcot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, (31/7/2018). [Foto: Dok. Istimewa].

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh Tgk. H. Musannif, SE menyampaikan sangat menyesalkan aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, yang dibakar oleh tiga oknum anggota Banser pada saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat (22/10/2018).

Pasalnya, aksi barbar tersebut telah mencederai hari peringatan HSN ke IV yang masih seumur jagung, ditambah lagi juga diketahui oknum Banser pembakar bendera itu masih berstatus santri.

“Kami dari DPR Aceh Komisi VII bidang Agama dan Kebudayaan wajib mengontrol insiden ini, karena sejauh amatan kami, masalah ini sudah viral dan hangat diperbincangkan di berbagai group media sosial Aceh,” tulis Musannif, Rabu (24/10/2018).

Lebih dari itu kata Musannif, parahnya efek dari aksi itu sudah berimbas sampai ke Aceh. Ada pemuda asal Aceh bertato berinisial TF berani membuat kalimah tauhid di Bra untuk diperjual beli pada salah satu situs belanja berbasis online.

“Semestinya santri tidak dilibatkan dalam hal-hal yang bersifat akan menuai kecaman. Apalagi ini di tahun politik, semua hal bisa saja ‘digoreng’,” ungkapnya.

“Mestinya kita ciptakan suasana yang kondusif bukan malah membuat hal-hal yang aneh sampai heboh se-Nusantara,” jelas Musannif yang juga selaku Ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee.

Musannif menyarankan agar para santri kembali ke khittah dan habitatnya, yakni tetap fokus pada ‘tafaqquh fiddin’, karena menurutnya nanti semuanya ada masanya.

Sebagai shock therapy (efek jera) dan edukasi, mestinya mereka yang sudah terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku, karena menurut Musannif itu penting, agar tidak terulang dikemudian hari.

“Dengan alasan apapun, tindakan pembakaran bendera kalimah tauhid itu tidak dibenarkan, walaupun bendera itu memang milik Hizbur Tahrir Indonesie (HTI), apalagi jika jelas-jelas bendara tertulis kalimah syahadatain,” tegasnya.

Musannif menegaskan, Banser tidak memiliki kewenangan dalam melakukan razia, karena itu merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk melakukan sweeping dan pemusnahan barang bukti. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Lion Air Enggan Disalahkan

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang membawa 189 orang jatuh setelah sempat mengudara selama 13 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (29/10/2018). Meski hingga kini bangkai pesawat belum ditemukan, diperkirakan kapal terbang dari maskapai berlambang singa itu berada di perairan Karawang.

Peristiwa itu menambah daftar panjang kecelakaan maskapai Lion Air. Dalam lima tahun belakangan, maskapai yang didirikan Rusdi Kirana itu mengalami lima kali kecelakaan.

Pendiri dan CEO Lion Air Group Rusdi Kirana menegaskan pihaknya siap diaudit. Namun dia berharap Lion Air tidak disalahkan atas kejadian jatuhnya pesawat mereka yang membawa 189 orang.

“Kami berusaha yang terbaik tapi kembali lagi, kita terlalu awal bicara siapa yang salah,” kata Rusdi saat ditemui di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta.

Dia meminta pemerintah bertindak secara adil terhadap Lion Air. Baginya sanksi harus berdasarkan audit yang kredibel dan mengacu peraturan hukum yang ada. Sebab jika dibekukan, menurut Rusdi, akan berpengaruh bagi sekitar 30 ribu karyawannya.

“Ya, kami minta itu ada fairness. Kami tidak minta itu justifikasi karena emosi,” keluh lelaki yang kini menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia ini.

Sedangkan Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait menegaskan, Kemenhub merupakan pembina dari perusahaannya. Maka dari itu dia bersedia menunggu sanksi yang akan dilayangkan Kemenhub. [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Hukum

Menanti Sikap Tegas Jokowi Bekukan dan Audit Lion Air

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang membawa 189 orang jatuh setelah sempat mengudara selama 13 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (29/10/2018). Meski hingga kini bangkai pesawat belum ditemukan, diperkirakan kapal terbang dari maskapai berlambang singa itu berada di perairan Karawang.

Peristiwa itu menambah daftar panjang kecelakaan maskapai Lion Air. Dalam lima tahun belakangan, maskapai yang didirikan Rusdi Kirana itu mengalami lima kali kecelakaan.

Pada 13 April 2013, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 800 dengan nomor penerbangan JT-904, jalur penerbangan Bandung-Bali, jatuh di perairan saat akan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada pukul 15.10 WITA.

Sekitar dua tahun setelahnya, pada 24 April 2015, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-303, rute penerbangan Medan-Jakarta, mengalami insiden terbakarnya mesin pesawat saat baru dinyalakan. Empat orang terluka akibat kejadian ini.

Kemudian pada 5 Januari 2016, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-388, rute penerbangan Jakarta-Pekanbaru mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, karena mengalami kerusakan sayap.

Tak berhenti di situ, pada 15 Mei 2017, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-535 dengan rute penerbangan Solo-Jakarta, pecah ban ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Pada 1 April 2018 lalu pun, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-600, rute penerbangan Jakarta-Jambi mendarat darurat di Palembang akibat dekompresi.

Rentetan kejadian tersebut, belum lagi ditambah keluhan-keluhan dari konsumen lantaran pelayanan yang buruk. Tercatat lima gugatan hukum dilayangkan konsumen kepada pihak Lion Air dalam 11 tahun ke belakang.

Cabut Izin dan Audit Lion Air

Atas berulangnya permasalahan Lion Air, anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak pemerintah mencabut izin penerbangan maskapai itu.

“Kalau itu memang dapat merugikan masyarakat Indonesia, pemakai penerbangan ini, maka ya harus cabut izin jangan ragu-ragu buat keselamatan bangsa dan keselamatan masyarakat Indonesia,” kata Ridwan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Terlebih, menurut Ridwan, Komisi V DPR RI sudah bosan berulangkali meminta Lion Air memperbaiki sistemnya. “Dan yang terjadi apa? Lion lagi, Lion lagi,” keluhnya.

Hal sama juga disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Dia menilai izin Lion Air memang bisa dicabut. Sebab menurutnya, kecelakaan-kecelakaan dan keluhan-keluhan konsumen yang terjadi telah menunjukkan pelanggaran pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Kalau memang begitu ya kami minta supayadiaudit saja. Diaudit, sehingga pemberian flight aproval dan audit keselamatan penerbangan terhadap maskapai Lion Air,” kata Fary di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, laporan konsumen yang pernah dilayangkan ke pengadilan juga bisa menjadi penguat bagi Kemenhub mencabut izin Lion Air.

“Kan laporan-laporan dari masyarakat itu sudah jadi bukti tersendiri,” tegasnya.

Begitu juga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Dia mendesak pemerintah Jokowi segera mengaudit perusahaan-perusahaan penerbangan. Ini karena kecelakaan pesawat sering terjadi di Indonesia, terutama melibatkan Lion Air.

“Tentu kami minta kepada pemerintah segera melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan, terutama audit terhadap mesin-mesin, yang kedua dicek kembali. Karena ini bukan peristiwa yang pertama kali,” ungkap Bamsoet di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Selasa sore.

Bamsoet juga menegaskan kepada pemerintah untuk memperketat izin penerbangan yang ada di Indonesia. Tujuannya agar kenyamanan dan keselamatan konsumen terjamin.

“Kalau betul kondisi (Lion Air JT-610) mesinnya sebagaimana dilaporkan kemarin sudah ada gangguan sehari sebelumnya, tapi masih terbang. Kemudian pemberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada unsur kesengajaan,” ujarnya.

Sanksi Setelah Penyelamatan Korban?

Sejauh ini, pemerintah belum menentukan sanksi bagi Lion Air. Ini diungkapkan Presiden Jokowi.

“Kami belum bicara itu (sanksi),” kata Jokowi usai menemui keluarga korban di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10/2018).

Bagi politikus PDIP tersebut, saat ini yang harus diutamakan ialah memaksimalkan proses pencarian korban pesawat Lion Air JT-610. Sebab korban dan bangkai pesawat tersebut belum ditemukan secara utuh.

“Semuanya saya perintahkan kerja keras malam ini. Kita masih berurusan dengan pencarian korban yang ada di lapangan,” tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Belum. Kami bicara mengenai pencarian dulu,” ujar Budi di Jakarta. [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Hukum

Bertentangan Permendagri, Pelantikan Dirut PDAM Tirta Mountala Dipertanyakan YARA

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | ACEH BESAR — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh, menilai penetapan Ir. Sulaiman Husen sebagai Direktur PDAM Tirta Mountala merupakan keputusan fatal dan salah yang dilakukan Pemkab Aceh Besar.

Sekretaris YARA Fakhrurrazi menyampaikan, keputusan pengangkatan yang bersangkutan melanggar pasal 4 ayat 1 huruf b, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum, terutama tentang persyaratan calon direksi PDAM Tirta Mountala.

Menurutnya, calon direksi harus mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

Berdasarkan aturan tersebut, maka pejabat atau direksi yang telah diangkat dan dilantik patut dipertanyakan keabsahan pemenuhan syarat administrasi keikutsertaan dalam proses fit and proper test.

Meskipun diakui bahwa pansel saat itu telah menyusun pedoman umum yang notabene sarat kepentingan, untuk dapat memuluskan calon yang sejak awal diinginkan untuk dapat ikut serta dalam proses seleksi calon direksi PDAM Tirta Mountala.

Fakhrurrazi mengatakan, kebijakan pengangkatan direksi PDAM Tirta Mountala bukan saja melabrak aturan, tapi juga tidak menghormati hasil kerja atau seleksi yang dilakukan oleh Tim Pansel yang khusus bekerja untuk itu.

“Kalau kita mau fair, ayo lihat kembali hasil pengumuman seleksi, posisi Pak Sulaiman berada pada urutan ke lima, ini mengindikasikan bahwa tata urutan nilai,” kata Fakhrurrazi, Senin (29/10/2018).

“Menurut hemat kami juga berpengaruh besar terhadap posisi kelulusan seseorang, tentu dengan kondisi ini Pemkab Aceh Besar perlu menjelaskan ke publik atas kebijakan pengangkatan direksi yang dianggap keliru dengan hasil seleksi tim pansel. Kalau memang sejak awal ingin mendudukkan seseorang pada jabatan tertentu, buat apa Pemkab Aceh Besar membentuk pansel yang kemudian faktanya hasil kerja mereka tidak dihargai,” tambahnya.

Selain itu dirinya turut menyampaikan keanehan lain, sesuai aturan, sebelum proses seleksi calon direksi seharusnya tahapan awal adalah proses seleksi dewan pengawas, karena komposisi dewan pengawas PDAM Tirta Mountala saat tahapan seleksi berjalan dalam keadaan tidak lengkap atau hanya dijabat oleh ex-officio.

“Inikan aneh, dewan pengawas belum lengkap prosesnya langsung ke seleksi direksi. Pertanyaan mendasar, siapa yang merekomendasikan posisi calon direksi nomor urut 5 untuk menempati jabatan puncak di PDAM Tirta Mountala, memgingat komposisi dewan pengawas saja masih carut-marut, atau jangan-jangan ada pihak, ataupun kekuasaan tertentu yang mengintervensi kebijakan itu,” pungkasnya. [•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending