Connect with us

Politik

Deklarasi Akbar, SAMAWI Aceh Dukung Jokowi

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Solidaritas ulama muda jokowi disingkat SAMAWI menggelar deklarasi Akbar di Banda Aceh. Acara yang berlangsung di Amel Convention Hall diikuti oleh seluruh Korda dan Korwil Samawi Aceh, Minggu (21/10/2018).

Sebelumnya acara berlangsung di Hotel Hermes Palace sebagai konsolidasi sesama Relawan SAMAWI antara Pengurus Kornas, Korwil dan Korda Se Aceh, kemudian seluruh massa bergerak menuju gedung Amel Convention Hall untuk mengikuti Deklarasi Akbar dukung Capres/Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hadir dalam acara Deklarasi Dewan Pendiri Samawi, Ketua PDIP Aceh Karimun Usman, Ulama terkemuka Aceh Waled Nuzuruzahri Yahya, serta perwakilan dari Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai tamu kehormatan.

Dalam deklarasi ini, seluruh Korwil dan Korda Samawi Aceh siap bekerja memenangkan Jokowi-Ma’ruf sebagai Capres-Cawapres 2019-2024.

Acara yang dimulai dengan pentas seni Seurune Kale ikut mewarnai Deklarasi Samawi Dukung Jokowi-Ma’ruf.

Adapun Koordinator Wilayah Samawi Aceh, Haekal mengatakan, kehadiran Samawi di Aceh bagian dari warna demokrasi jelang Pilpres 2019.

Dirinya mengatakan, sudah menjadi rahasia umum persoalan dukung mendukung di Pilpres jadi hal sensitif saat ini.

Dewan Pendiri Samawi Nasional Munawar Khalil dalam sambutannya mengatakan bahwa stop menyebarkan berita-berita bohong, ujaran kebencian, dan hoaks.

“Sebagai anak bangsa kita wajib menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dalam berdemokrasi. Apalagi dalam menyambut pesta demokrasi pada 2019, mari kita rawat dan jaga NKRI,” pungkasnya. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Prabowo Tidak Butuh Media?

Published

on

KLIKSATU.CO.ID — Dalam menghadapi tahun politik media khususnya televisi sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang visi dan misi program pasangan calon dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon tertentu.

Melalui televisi, diyakini memberikan informasi kepada masyarakat secara audio visual sehingga dengan banyaknya stasiun TV milik swasta maka kesempatan untuk meraih popularitas itu semakin terbuka lebar. Perlu diketahui bahwa, beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia dimilki oleh para pengusaha yang merangkap juga sebagai politisi.

Para pengusaha – politisi yang memiliki stasiun televisi itu antara lain Metro TV dengan Surya Palohnya, MNC group dengan Hary Tanoe, TV One, Anteve dengan Aburizal Bakrie. Dua di antara ketiga tokoh ini sampai sekarang ini masih menjabat Ketua Umum Partai Politik. Surya Paloh pada Nasdem dan Harry Tanoe pada Perindo, sedangkan Abu Rizal Bakrie pernah menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Hal-hal seperti ini sebenarnya belum sepenuhnya diatur dalam  Perundang-undangan namun yang dikhawatirkan adalah munculnya politik praktis yang menyebabkan  rendahnya keobyektifan media dalam melihat suatu masalah, karena kebanyakan pemberitaan stasiun televisi tesebut juga sangat intens memberitakan hal hal yang berkaitan dengan preferensi politik yang dianut oleh pemiliknya.

Bahkan stasiun televisi itu juga sering terlihat menjadi media partai. Namun, masih banyak media yang diangap netral seperti Kompas, group Trans (Chairul Tanjung), Net TV, RTV, Berita Satu dan TVRI.

Begitu juga halnya menjelang Pilpres 2019, stasiun televisi ikut juga ambil peran untuk mengkampanyekan calon yang diunggulkan oleh pemilik masing masing stasiun televisi. Baru-baru ini, Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo -Sandi menilai Metro TV yang dimiliki Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem tidak proporsional dalam pemberitaannya.

Sehingga BPN Prabowo – Sandi memboikot sementara perusahaan televisi swasta, Metro TV.  Tindakan ini disampaikan oleh Ferdinand Hutahaean, anggota BPN Kubu Prabowo –Sandi pada Sabtu malam, 3 November 2018.

Selanjutnya politisi Demokrat itu menyatakan bahwa aksi boikot itu dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan serta selama aksi boikot dilakukan, kubu Prabowo tak bakal melayani agenda wawancara atau bincang bincang eksklusif Metro TV.

Ferdinand juga menegaskan Prabowo juga tak akan bertandang ke acara debat yang bakal ditayangkan televisi milik Surya Paloh itu.

Terlepas dari aksi boikot yang dilakukan, menurut saya tindakan yang dilakukan BPN kurang bijaksana dan terkesan ceroboh karena sesungguhnya kaitan antara stasiun televisi dengan dunia perpolitikan di negara ini sangat luas dan berkesinambungan.

Dengan dilakukannya aksi boikot Metro TV oleh BPN, bukan memperbaik keadaan namun semakin memperparah keadaan. Karena, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Metro TV untuk hanya menyajikan visi dan misi Capres 01 secara satu arah kepada masyarakat dan menimbulkan informasi yang tidak berimbang diantara kedua calon.

Selain itu, media TV  juga berkesempatan untuk menunjukkan ide atau konsep yang dimiliki kedua kubu kepada masyarakat, terlepas sependek apapun waktu yang diberi. Namun, dengan adanya pemboikotan oleh BPN membuat tim Prabowo mundur dan terkesan menutup diri disaat masyarakat ingin membandingkan visi dan misi antara kedua calon.

Hal ini menunjukkan bahwa BPN selaku timses Prabowo tidak dewasa dalam melihat permasalahan dan terlalu mementingkan nafsu dan ego sektoral sehingga merugikan diri sendiri. Padahal masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh BPN apabila timses Prabowo menilai terdapat pihak yang tidak independen dan bahkan mengarah terhadap fitnah sehingga menggiring opini publik yang merugikan mereka sesuai dengan  UU Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang tataran ideal media penyiaran haruslah independen dan tidak memihak.

Pasal 36 Undang Undang Penyiaran memberi isyarat untuk itu. Pada ayat (4) dinyatakan Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tentu.

Selain itu, Belum diperoleh informasi yang lebih jelas apakah aksi boikot BPN Prabowo – Sandi karena Metro TV dianggap telah mengabaikan netralitasnya sebagaimana dinyatakan oleh UU Penyiaran atau karena BPN menilai dalam pemberitaannya selama ini TV milik Surya Paloh itu berat sebelah lebih condong memberitakan kegiatan pada pasangan 01.

Namun, yang terpenting jangan boikot medianya. Gunakan seoptimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik.  Semua media perlu dirangkul untuk sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. [•]

Continue Reading

Politik

Partai Aceh Targetkan Pemilih Pemula dan Milenial

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | MEULABOH – Partai Aceh atau PA Kabupaten Aceh Barat targetkan mampu merebut suara pemilih pemula dan milenial di pemilu 2019 mendatang.

Untuk itu, PA Aceh Barat membentuk Komite Pemenangan Partai Aceh atau KPPA yang dikukuhkan pada Selasa 25 Desember 2018.

“KPPA ini kita bentuk untuk menyasar para pemilih pemula pada pemilu 2019 nanti,” ujar Yussan, juru bicara PA Aceh Barat.

Yussan menambahkan, pada pemilu April 2019 mendatang, PA Aceh Barat menargetkan mampu menaklukkan 12 Kursi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

“Target 12 kursi ini, agar Partai Aceh bisa menduduki posisi ketua di DPRK Aceh Barat. Saya kira ini bukanlah hal yang mustahil jika kita optimis dan bekerja maksimal,” tambahnya.

Pada pemilu 2009 lalu, PA mampu menaklukkan 7 kursi sedangkan pada pemilu 2015, PA hanya mendapatkan 5 kursi di DPRK Aceh Barat. Ini yang memicu semangat kader Partai Aceh untuk mendapatkan lebih banyak kursi dan dapat menduduki posisi ketua.

“ini menjadi penyemangat kita untuk mendapatkan lebih banyak kursi di DRPK,” sebutnya.

Lebi lanjut ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh atau DPW PA Aceh Barat, berharap semua calon legislatif atau caleg kompak dan bersatu saling mendukung serta berpolitik secara santun dan damai.

“Jangan ada saling adu domba dan fitnah terhadap caleg dari sesama partai ataupun antar partai,” harapnya.()

Continue Reading

Politik

Kata Jokowi, Kampanye Dengan Baliho Sudah Ketinggalan Zaman!

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | PEKANBARU — Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berpendapat berkampanye melalui pemasangan spanduk dan baliho di pinggir-pinggir jalan sudah ketinggalan zaman. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin kritis.

“Kalau cuma pasang baliho, maaf, spanduk, maaf, masyarakat sudah berbeda karena pengenalan memang perlu. Tapi lebih perlu dari hati ke hati,” kata Jokowi di Hotel Prime Park, Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018).

Hal ini disampaikan dalam penutupan rapat kerja daerah (Rakerda) Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja. Rakerda ini dihadiri ratusan anggota TKD dari sembilan partai pendukung pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Menurutnya, kampanye yang seharusnya dilakukan di pemilu 2019 mendatang mengetuk pintu ke pintu (door to door), bertemu langsung dengan masyarakat. Cara itu, kata Jokowi, terbukti efektif mengantar ia menang menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Saat bertarung pertama kali di Solo, Jokowi menang 37 persen melawan tiga lawan lainnya yang merupakan pengusaha, Kepala KADIN, serta petahana. Dalam pertarungan kedua, ia menang 91 persen dengan metode yang sama.

Pendekatan dari hati ke hati dengan masyarakat juga dilakukan saat bertarung di Jakarta. Ia menyalami masyarakat satu per satu sambil menceritakan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya dan rencana kebijakan setelah terpilih.

“Kerja sampai begitu sangat berat pagi ke pagi, pagi ke subuh. Sampai badan saya kurus. Tetapi untuk sebuah negara sebesar Indonesia enggak mungkin saya lakukan sendiri,” tuturnya.

Untuk itu Jokowi mengajak anggota TKD berkampanye door to door sambil menjelaskan kebijakan pemerintahan Jokowi dalam empat tahun terakhir seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, percepatan infrastruktur, serta dana desa. [•]


Sumber: AJNN.net | Editor: Saiful Haris

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending