Connect with us

Ekonomi

TP PKK Aceh Gelar Pelatihan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk Daerah Pesisir

Published

on

KLIKSATU.CO.ID | BANDA ACEH — Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh, menggelar pelatihan pengembangan ekonomi kreatif daerah pesisir di Wisma PMI Aceh, Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar, Rabu (3/10/2018).

Kegiatan yang berlangsung tiga hari itu, diikuti 58 peserta terdiri dari pengurus TP PKK Aceh, dan kabupaten/kota, serta para pengusaha UMKM daerah pesisir.

Pelatihan yang dibuka Ketua TP-PKK Aceh, yang diwakili Ketua Pokja 2 TP PKK Aceh, Dra Sarwati Sofyan dalam sambutannya mengatakan bahwa Aceh yang memiliki 18 wilayah kawasan pesisir dari 23 kabupaten/kota yang ada, namun, dengan sumber daya laut yang luas ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir.

Dimana, berdasarkan data dari BPS pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu orang (15,97 persen), bertambah sebanyak 10 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2017 yang jumlahnya 829 ribu orang (15,92 persen).

Dari persoalan itu, TP PKK Aceh sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga berupaya untuk membantu mengentaskan angka kemiskinan di Aceh, melalui pemberdayaan ekonomi khususnya perempuan.

“Sekitar 60 persen pengusaha berskala mikro kecil dan menengah tersebut dijalankan oleh perempuan, makanya pelatihan ini sasarannya perempuan,” katanya.

Adapun demikian, Sarwati mencontohkan daerah pesisir seperti kota Banda Aceh dan Kabupaten/kota lainnya, banyak pengusaha hasil olahan ikan tradisional dan usaha lainnya yang masih membutuhkan banyak pelatihan dalam hal pengemasan, pemasaran dan managemen.

“Produk UMKM Aceh kurang mampu berkompetisi dan masih kurang kreatif, terutama di soal pengemasan. Selain itu pengelolaan keuangan yang masih tradisional dan masih bercampur dengan keuangan keluarga juga menjadi kendala tersendiri para UKM untuk maju,” demikian Sarwati.

Sementara, Ketua Panitia Penyelenggara Maitanur, SPd MM, pelatihan yang berlangsung mulai 3 sampai 5 Oktober 2018, selain dibekali dengan berbagai pelatihan dari para pemateri dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (BPMG) Aceh, TP-PKK Provinsi Aceh dan narasumber lain para pengusaha kreatif.

“Harapan kita para peserta dapat meningkatkan pengetahuan, sehingga dapat mempunyai keterampilan yang dapat menghasilkan suatu usaha ekonomi kreatif dan ekonomi produktif,” kata Maitanur. [•]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bisnis

Terancam Dibekukan, Bos Lion Air: Jangan Salahkan Kami Karena Emosi

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pemilik maskapai penerbangan Lion Air Rusdi Kirana mengaku bersedia apabila perusahaannya diaudit. Usulan audit tersebut muncul lantaran Lion Air dinilai lalai dalam menjamin keselamatan penumpang, sehingga terjadi kecelakaan pesawat JT-610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang pada Senin (29/10/2018) pagi.

Rusdi menyebutkan bahwa, Lion Air tidak keberatan apabila harus menerima pinalti. Akan tetapi ia menginginkan adanya keadilan dalam penentuan apakah betul terjadi kesalahan pada manajemen Lion Air atau tidak.

“Kami minta ada fairness (keadilan). Kami tidak minta itu justifikasi karena emosi. Karena kami juga punya 30 ribu karyawan dan satu hari mengangkut 200 ribu penumpang,” kata Rusdi saat dihubungi Wartawan Kliksatu.co.id, Sabtu (3/11/2018).

Lebih lanjut, Rusdi berharap bahwa hasil audit nantinya harus bisa benar-benar membuktikan apa yang salah dengan Lion Air. Apabila sudah terbukti pun, Rusdi meminta agar pinalti yang diberikan mengacu pada aturan di Undang-Undang (UU) dan bukan karena emosi sesaat.

Ia lantas mengatakan perusahaannya sendiri sudah mendapatkan sertifikat Audit Keamanan Operasional IATA (IOSA/IATA Operational Safety Audit). “Itu sertifikat tertinggi untuk bidang keselamatan. Jadi (terhadap) apa yang terjadi ini, kita enggak ada yang tahu,” ungkap Rusdi.

Masih dalam kesempatan yang sama, Rusdi mengindikasikan tidak ingin berandai-andai terhadap penyebab kecelakaan pesawat JT-610. Ia menyebutkan bahwa “terlalu awal untuk kita berspekulasi”.

“Kita berusaha yang terbaik. Tapi kembali lagi, kita terlalu awal untuk berbicara siapa yang salah,” ucap Rusdi.

Dihubungi secara terpisah, Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait mengaku masih terus menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan terkait potensi dilakukannya audit maupun dibekukannya maskapai penerbangan tersebut.

“Kami pengusaha kan ada hubungan dengan Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan sebagai pembina kami. Kami menunggu, kan hanya itu,” kata Edward kepada Kliksatu.co.id, hari ini (3/11/2018). [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Bisnis

Transportasi Online Hajat Banyak Pihak

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Dalam publikasi di Harvard Business Review, How Uber and the Sharing Economy Can Win Over Regulators (2014), Sarah Cannon dan Lawrence H. Summers menyebut bisnis dengan pola ekonomi-berbagi (sharing economy) mengguncang bisnis konvensional. Sebagai contoh, pendapatan Airbnb pada 2014 mencapai $10 miliar, lebih dari jaringan hotel Hyatt. Pada saat bersamaan, nilai perusahaan transportasi daring Uber ($18,2 miliar) juga mengungguli penyedia jasa transportasi konvensional seperti Hertz ($12,5 miliar) dan Avis ($5,2 miliar).

Pola ekonomi-berbagi, sebagaimana dijelaskan Scott Wallsten, umumnya mengacu kepada pengubahan aset yang tidak/kurang produktif milik pribadi menjadi sumber daya produktif. Airbnb menyewakan rumah dan kamar kosong, Uber mengubah mobil yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi atau diparkir sepanjang hari, sementara nilainya terus terdepresiasi, menjadi taksi. Umumnya, usaha-usaha ekonomi-berbagi saat ini memanfaatkan pelantar (platform) berupa aplikasi.

Dengan kata lain, berbeda dari bisnis-bisnis jasa konvensional yang memperoleh keuntungan dengan cara menyewakan aset-asetnya sendiri, perusahaan-perusahaan ekonomi-berbagi menyewakan aset-aset milik orang lain. Tom Goodwin mengatakan: “Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia, tak punya mobil. Facebook, pemilik media terpopuler sedunia, tak menciptakan satu konten pun. Alibaba, retailer dengan nilai tertinggi, tak punya stok barang. Dan Airbnb, penyedia akomodasi terbesar di dunia, tak punya real estat.”

Sarah Cannon dan Lawrence H. Summers menyatakan pasar ekonomi-berbagi global (senilai $26 miliar pada 2013) akan terus tumbuh hingga $110 miliar pada tahun-tahun mendatang. Namun, potensi itu bisa jadi sekadar janji yang tak terpenuhi.

Menurut Cannon dan Summers, regulasi punya peran vital untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tepat, di mana ekonomi-berbagi dapat memenuhi potensinya. Ia harus mengatur mulai dari jaminan keamanan pengguna hingga pembagian pangsa dengan unit-unit usaha konvensional. Tanpa regulasi yang memadai, kekacauan akan lahir.

Sebagai gambaran, saat mula-mula muncul di Pennsylvania, perusahaan taksi daring Lyft dan Uber ditegur pemerintah setempat sehubungan dengan berbagai keluhan dan pengaduan penumpang. Pada akhir September 2014, Surat Perintah Cegah dan Tolak operasi Lyft dan Uber terbit. Keduanya menghadapi denda $1.000 per hari dan 23 pengemudi menghadapi tuntutan perdata atau pidana.

Perkara yang kerap disorot dalam pola bisnis ekonomi-berbagi adalah keamanan, privasi, serta akses pengguna. Airbnb harus menjamin apartemen yang mereka daftarkan aman bagi penyewa dan Lyft perlu memastikan bahwa mobil-mobil yang digunakan pengendaranya aman bagi penumpang. Lantaran itu, para pembuat kebijakan kerap menitikberatkan poin-poin di atas dalam aturan.

“Saat aturan disahkan, perusahaan harus menaatinya. Selain karena memang sudah seharusnya, ketaatan itu juga demi membangun kredibilitas di hadapan pihak berwenang,” ujar Cannon dan Summers. Saran tersebut jelas relevan untuk situasi bisnis transportasi online di Indonesia.

Taksi Online dan Regulasi Lintas Lembaga/Kementerian

Pada Maret 2016, di Jakarta, terjadi serangkaian bentrokan antara para pengemudi taksi konvensional dan sopir-sopir taksi online. Menurut Ketua Penelitian dan Pengembangan Dewan Transportasi Kota Jakarta (Libang DTKJ) Leksmono Suryo Putranto, konflik horizontal itu merupakan dampak dari ketiadaan regulasi, terutama soal tarif angkutan.

Kementerian Perhubungan berusaha menangani akar situasi itu lewat sejumlah Permenhub. Dua di antaranya, termasuk No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) karena dianggap hanya memuat ulang peraturan yang sebelumnya dibatalkan lewat Putusan MA Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Seiring rencana Kemenhub menerbitkan regulasi baru, September lalu, Asosiasi Driver Online (ADO) mengusulkan empat hal untuk dimasukkan, antara lain jangan ada penandaan khusus pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) karena itu memaksa pengemudi mengganti plat nomor dan STNK; harus ada pemberlakuan tarif batasatas dan bawah untuk melindungi pengemudi dan konsumen; harus ada pembatasan wilayah operasi; dan harus ada penentuan batas jumlah pengemudi.

ADO menilai pemerintah harus tegas memberlakukan kuota bagi para provider. Selama ini pendaftaran terus dibuka sehingga jumlah pengemudi taksi online yang beroperasi di Jakarta membengkak mencapai 200 ribuan. Adapun kuota yang ditetapkan Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) sekitar 36.700 pengemudi.

Dengan gambaran di atas, jelas, urusan taksi online tak bisa dibereskan oleh Permenhub semata. ADO meminta agar aturan-aturan mengenai taksi online dapat dipatenkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) sebab berkenaan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan serta Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno juga menyatakan hal serupa. Menurutnya, transportasi adalah tanggungjawab Kemenhub, tetapi provider merupakan tanggungan Kemenkominfo. “Kemenkominfo yang mengatur gerak aplikator. Hingga sekarang, kita tidak pernah tahu pasti berapa jumlah unit taksi online. Sungguh menyulitkan. Bagaimana mengaturnya, jika data saja tidak punya,” kata Djoko.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, regulasi sepatutnya ditentukan berdasarkan cakupannya. “Kalau sektornya hanya transportasi, Permenhub cukup. Tetapi kalau melibatkan sektor teknologi juga, kalau sifatnya lintas sektoral seperti transportasi online ini, harus diangkat ke Perpres,” ujar Refly.

Kewenangan Pemda

Lain taksi online lain pula persoalan ojek online. Pada Juni lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 138 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diajukan Komite Aksi Transportasi Online (KATO). KATO menghendaki keberadaan ojek online diakui UU, namun MK berpendapat sebaliknya.

“Ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, maka diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Kamis (28/6/2018).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerangkan, pihaknya tak menampik bahwa keberadaan ojek online punya manfaat besar terhadap perekonomian masyarakat. Tetapi lulusan Jurusan Arsitektur Universitas Gadjah Mada ini juga tidak menafikan ketetapan MK. “Mengacu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, roda dua itu memang tidak boleh untuk keperluan komersial. Itu berlaku seluruhnya,” kata Budi kepada Tirto.

Setelah MK mengeluarkan putusan terkait status hukum ojek online, demi ketertiban dan keamanan umum, pihak Kementerian Perhubungan menyerahkan regulasi ojek online kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hal demikian didasarkan pada Pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Kami berusaha untuk mengatur satu kondisi di mana payung hukum ojek online tetap ada, yaitu dengan melakukan kegiatan kerjasama dengan Pemda-pemda. Beberapa Pemda sudah melakukan, seperti Pemda Balikpapan. Jadi Kepala Derah mengatur warganya untuk berbisnis,” kata Budi.

Kemenhub memang telah memberikan mandat kepada Pemda untuk menyelesaikan persoalan ojek online. Namun, hal tersebut bukan berarti satu-satunya solusi. Budi mengingatkan, lantaran Revolusi 4.0 sudah menjadi suatu hal yang niscaya—dan keberadaan ojek online merupakan salah satu buktinya—pihak Pemda bisa mengambil sikap dinamis saat hendak menerbitkan peraturan. “Sebagai contoh, katakanlah, orang kaki lima itu ada aturannya, tidak? Kan tidak ada. Toh dia bisa, dengan etika dan segala macam (ketentuan), ditampung.”

Di Thailand dan India, para pengemudi ojek sudah bisa bernapas lega karena pemerintah menyediakan aturan yang tepat buat mereka. Di Indonesia, bukan tidak mungkin ke depannya ojek online maupun ojek konvensional akan punya legalitas. Toh, terbukti kehadiran ojek online punya dampak secara ekonomi.

“Dalam bahasa yang ekspresif, saya sayang, saya cinta dengan ojek online itu. Karena memang memberikan kesempatan bekerja banyak orang, memberikan layanan banyak orang, menjadi solusi,” kata Budi. [•]


Sumber: Tirto.id | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Bisnis

Jaringan 4G Plus, Indosat Ooredoo Business Connect Banjarmasin

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | BANJARMASIN — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, memiliki agenda nasional Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan), yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era Industry 4.0.

Agenda nasional tersebut menjadi pendorong bagi para pelaku usaha untuk turut mengambil peran, dan membuka peluang dalam meningkatkan nilai bisnis mereka melalui transformasi digital.

Indosat Ooredoo Business sebagai trusted digital partner telah banyak menyediakan berbagai macam inovasi produk, dan layanan ICT bagi pelanggan enterprise yang ada di Indonesia dalam rangka mendukung perusahaan atau institusi pemerintah melakukan transformasi digital.

Beberapa diantaranya seperti solusi Mobile, IoT, IT Services, Connectivity, Managed Services dan solusi ICT lainnya.

Indosat Ooredoo Business menggelar acara konferensi “Indosat Ooredoo Business Connect” untuk para pelaku usaha di Banjarmasin, yang berlangsung pada 24 Oktober 2018 di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Fuli Humaeroh, Group Head Regional Accounts Indosat Ooredoo mengatakan, “Kami menyadari pentingnya sebuah bisnis untuk terus berinovasi guna meningkatkan value dan berkompetisi dalam sebuah persaingan yang semakin ketat. Kami berharap melalui Indosat Ooredoo Business Connect ini, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah Banjarmasin dapat menemukan model bisnis baru dan business insight untuk meningkatkan nilai dan produktivitas bisnisnya melalui solusi digital yang kami tawarkan,” jelasnya.

Dengan mengangkat tema “Building Digital Business”, konferensi ini memberikan kesempatan kepada para pelaku bisnis, pemerintah, penyedia teknologi untuk bertemu serta memberikan insight dan berbagi peluang bisnis.

Konferensi ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan beragam disruptive teknologi melalui sharing use cases dari para praktisi dan industry leader.

Selain itu, Indosat Ooredoo juga membuktikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas jaringan dan pelayanan dalam mendukung kegiatan digital di Kalimantan Selatan, dengan menambah dan memodernisasi semua jaringan ke jaringan 4G Plus di wilayah Kalimantan Selatan.

Penambahan dan perluasan jaringan baru 4G Plus di wilayah Kalimantan Selatan memiliki keunggulan di kecepatan dan stabilitas jaringan, sehingga pelanggan dapat menikmati internetan lebih cepat, lebih stabil, dan dengan jaringan yang terbaik. [•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending