Connect with us

Hukum

Seribuan Mahasiswa di Langsa Tuntut Sukmawati Diadili

Published

on


KLIKSATU.CO.ID | LANGSA – Gerakan Mahasisiwa Kota Langsa (Germala) gelar Aksi menutut Sukmawati Soekarnoputri yang di nilai telah menistakan agama Islam karena puisi yang berjudul, ‘Ibu Indonesia’, aksi dan Long Marc sekurangnya di ikuti oleh 1000-an mahasiswa turun kejalan. Kamis (12/4/2018).

Dalam aksinya, Mahasiswa meminta Sukmawati untuk di adili agar kejadian penistaan agama di Indonesia agar kejadian serupa yang melukai hati umat antar beragama tidak kembali terulang.

Tuntutan mahasiswa di sampaikan oleh koordinator Aksi bela Islam dari 5 kampus yang tergabung dalam Germala yaitu, IAIN Langsa, Universitas SAINS CND Langsa, Depkes Aceh, UNSAM Langsa, STIKES CND Langsa.

“Penjarakan Sukmawati Soekarnoputri, pihak penegak hukum jangan pandang bulu untuk mengadili yang salah, kasus sebelumnya penistaan telah di lakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang saat itu Gubernur Non Aktif DKI Jakarta, hari ini di lakukan oleh Putri presiden Indonesia yang pertama, penjarakan Sukmawati.” Teriak salah seorang orator.

Dari lapangan merdeka kota Langsa, Mahasiswa bergera turun ke jalan memadati Jl. Ahmad Yani berjalan hingga di depan RSUD Langsa memasuki Jl. Teuku Umar, sambil berorasi di persimpangan jalan dan Tugu-Tugu yang di lintasi, juga menyanyikan lagu ‘Buruh Tani’.

“Bapak Kapolri jenderal Tito Karnavian, Jangan tumpang tindih dalam menyelesaikan kasus ini, kami meminta kepada penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus penistaan agama Islam yang di lakukan putri sang proklamator,” teriak Muhammad Jailany presiden mahasiswa IAIN Langsa.

Mahasiswa Kota Langsa akan tetap bersatu, kita tidak akan berpisah dari barisan untuk memperjuangkan keutuhan NKRI dan kemaslahatan umat muslim di Indonesia.

Pantauan yang di lakukan oleh jurnalis kliksatu.co.id Aksi bela Islam ini di laksanakan pada pukul 14.00 WIB kemudian menyampaikan orasi di hadapan publik dan kemudian kembali ke lapangan merdeka pada pukul 16.00 untuk mendengarkan tanggapan Wakapolres Langsa AKBP.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada adek-adek Mahasisiwa dan institusi Polres langsa mendukung atas apa yang di lakukan oleh Germala hari ini,” ujar Wakapolres Langsa.

Ini merupakan salah satu contoh nyata cinta NKRI di sampaikan oleh mahasiswa, di laksanakan secara damai, aman, tentram, semoga ini menjadi contoh untuk kegiatan lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ke amanan.

“14 laporan ke institusi polri, Dalam waktu dekat kita dari institusi polri dan Kapolda metro jaya akan menindak lanjuti kasus ini secara Profesional
Terbebas dari intimidasi.” Ujarnya.

Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat kota Langsa agar bersama-sama mengontrol kasus ini, agar tidak kembali muncul masalah baru dan di pastikan tidak akan ada intervensi dalam penanganan kasus ini.

Di akhir tanggapannya ia mengatakan, “Kita menghimbau kepada adek-adek (red Mahasiswa) untuk tertip, mematuhi ketertiban lalulintas dan jadi contoh tauladan, komponen yang ada diKota Langsa.” Pungkasnya.

Kegiatan Aksipun di tutup dengan pembacaan doa oleh wakil presiden Mahasiswa IAIN Langsa, Muhammad Faisal dan shalawat bersama untuk meninggalkan lapangan merdeka Langsa.

Aksi bela Islam yang di langsungkan Germala setidaknya telah menyiapkan beberapa petisi, di antaranya yaitu:

  1. Meminta kepada penegak hukum di Indonesia agar tidak menunda-nunda proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri.
  2. Meminta kepada penegak hukum di Indonesia agar tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.
  3. Penistaan agama merupakan permasalahan yang dapat menghancurkan kesatuan bangsa, maka dari itu penegak hukum harus segera mengusut tuntas kasus ini.
  4. Mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di kota Langsa agar terus menjaga keutuhan dan persatuan NKRI di tegah perbedaan yang ada. []

Laporan: Irwansyah

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Lion Air Enggan Disalahkan

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang membawa 189 orang jatuh setelah sempat mengudara selama 13 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (29/10/2018). Meski hingga kini bangkai pesawat belum ditemukan, diperkirakan kapal terbang dari maskapai berlambang singa itu berada di perairan Karawang.

Peristiwa itu menambah daftar panjang kecelakaan maskapai Lion Air. Dalam lima tahun belakangan, maskapai yang didirikan Rusdi Kirana itu mengalami lima kali kecelakaan.

Pendiri dan CEO Lion Air Group Rusdi Kirana menegaskan pihaknya siap diaudit. Namun dia berharap Lion Air tidak disalahkan atas kejadian jatuhnya pesawat mereka yang membawa 189 orang.

“Kami berusaha yang terbaik tapi kembali lagi, kita terlalu awal bicara siapa yang salah,” kata Rusdi saat ditemui di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta.

Dia meminta pemerintah bertindak secara adil terhadap Lion Air. Baginya sanksi harus berdasarkan audit yang kredibel dan mengacu peraturan hukum yang ada. Sebab jika dibekukan, menurut Rusdi, akan berpengaruh bagi sekitar 30 ribu karyawannya.

“Ya, kami minta itu ada fairness. Kami tidak minta itu justifikasi karena emosi,” keluh lelaki yang kini menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia ini.

Sedangkan Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait menegaskan, Kemenhub merupakan pembina dari perusahaannya. Maka dari itu dia bersedia menunggu sanksi yang akan dilayangkan Kemenhub. [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Hukum

Menanti Sikap Tegas Jokowi Bekukan dan Audit Lion Air

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | JAKARTA — Pesawat Lion Air JT-610 rute Jakarta-Pangkal Pinang yang membawa 189 orang jatuh setelah sempat mengudara selama 13 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (29/10/2018). Meski hingga kini bangkai pesawat belum ditemukan, diperkirakan kapal terbang dari maskapai berlambang singa itu berada di perairan Karawang.

Peristiwa itu menambah daftar panjang kecelakaan maskapai Lion Air. Dalam lima tahun belakangan, maskapai yang didirikan Rusdi Kirana itu mengalami lima kali kecelakaan.

Pada 13 April 2013, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 800 dengan nomor penerbangan JT-904, jalur penerbangan Bandung-Bali, jatuh di perairan saat akan mendarat di Bandara Ngurah Rai pada pukul 15.10 WITA.

Sekitar dua tahun setelahnya, pada 24 April 2015, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-303, rute penerbangan Medan-Jakarta, mengalami insiden terbakarnya mesin pesawat saat baru dinyalakan. Empat orang terluka akibat kejadian ini.

Kemudian pada 5 Januari 2016, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-388, rute penerbangan Jakarta-Pekanbaru mendarat darurat di Bandara Hang Nadim, Batam, karena mengalami kerusakan sayap.

Tak berhenti di situ, pada 15 Mei 2017, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-535 dengan rute penerbangan Solo-Jakarta, pecah ban ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta.

Pada 1 April 2018 lalu pun, pesawat Lion Air jenis Boeing 737 seri 900 dengan nomor penerbangan JT-600, rute penerbangan Jakarta-Jambi mendarat darurat di Palembang akibat dekompresi.

Rentetan kejadian tersebut, belum lagi ditambah keluhan-keluhan dari konsumen lantaran pelayanan yang buruk. Tercatat lima gugatan hukum dilayangkan konsumen kepada pihak Lion Air dalam 11 tahun ke belakang.

Cabut Izin dan Audit Lion Air

Atas berulangnya permasalahan Lion Air, anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendesak pemerintah mencabut izin penerbangan maskapai itu.

“Kalau itu memang dapat merugikan masyarakat Indonesia, pemakai penerbangan ini, maka ya harus cabut izin jangan ragu-ragu buat keselamatan bangsa dan keselamatan masyarakat Indonesia,” kata Ridwan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Terlebih, menurut Ridwan, Komisi V DPR RI sudah bosan berulangkali meminta Lion Air memperbaiki sistemnya. “Dan yang terjadi apa? Lion lagi, Lion lagi,” keluhnya.

Hal sama juga disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Dia menilai izin Lion Air memang bisa dicabut. Sebab menurutnya, kecelakaan-kecelakaan dan keluhan-keluhan konsumen yang terjadi telah menunjukkan pelanggaran pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

“Kalau memang begitu ya kami minta supayadiaudit saja. Diaudit, sehingga pemberian flight aproval dan audit keselamatan penerbangan terhadap maskapai Lion Air,” kata Fary di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, laporan konsumen yang pernah dilayangkan ke pengadilan juga bisa menjadi penguat bagi Kemenhub mencabut izin Lion Air.

“Kan laporan-laporan dari masyarakat itu sudah jadi bukti tersendiri,” tegasnya.

Begitu juga Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Dia mendesak pemerintah Jokowi segera mengaudit perusahaan-perusahaan penerbangan. Ini karena kecelakaan pesawat sering terjadi di Indonesia, terutama melibatkan Lion Air.

“Tentu kami minta kepada pemerintah segera melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan penerbangan, terutama audit terhadap mesin-mesin, yang kedua dicek kembali. Karena ini bukan peristiwa yang pertama kali,” ungkap Bamsoet di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Selasa sore.

Bamsoet juga menegaskan kepada pemerintah untuk memperketat izin penerbangan yang ada di Indonesia. Tujuannya agar kenyamanan dan keselamatan konsumen terjamin.

“Kalau betul kondisi (Lion Air JT-610) mesinnya sebagaimana dilaporkan kemarin sudah ada gangguan sehari sebelumnya, tapi masih terbang. Kemudian pemberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada unsur kesengajaan,” ujarnya.

Sanksi Setelah Penyelamatan Korban?

Sejauh ini, pemerintah belum menentukan sanksi bagi Lion Air. Ini diungkapkan Presiden Jokowi.

“Kami belum bicara itu (sanksi),” kata Jokowi usai menemui keluarga korban di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10/2018).

Bagi politikus PDIP tersebut, saat ini yang harus diutamakan ialah memaksimalkan proses pencarian korban pesawat Lion Air JT-610. Sebab korban dan bangkai pesawat tersebut belum ditemukan secara utuh.

“Semuanya saya perintahkan kerja keras malam ini. Kita masih berurusan dengan pencarian korban yang ada di lapangan,” tegasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Belum. Kami bicara mengenai pencarian dulu,” ujar Budi di Jakarta. [•]


Wartawan: Abdullah Kelrey | Editor: Saiful Haris

Continue Reading

Hukum

Bertentangan Permendagri, Pelantikan Dirut PDAM Tirta Mountala Dipertanyakan YARA

Published

on

By

KLIKSATU.CO.ID | ACEH BESAR — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh, menilai penetapan Ir. Sulaiman Husen sebagai Direktur PDAM Tirta Mountala merupakan keputusan fatal dan salah yang dilakukan Pemkab Aceh Besar.

Sekretaris YARA Fakhrurrazi menyampaikan, keputusan pengangkatan yang bersangkutan melanggar pasal 4 ayat 1 huruf b, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum, terutama tentang persyaratan calon direksi PDAM Tirta Mountala.

Menurutnya, calon direksi harus mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.

Berdasarkan aturan tersebut, maka pejabat atau direksi yang telah diangkat dan dilantik patut dipertanyakan keabsahan pemenuhan syarat administrasi keikutsertaan dalam proses fit and proper test.

Meskipun diakui bahwa pansel saat itu telah menyusun pedoman umum yang notabene sarat kepentingan, untuk dapat memuluskan calon yang sejak awal diinginkan untuk dapat ikut serta dalam proses seleksi calon direksi PDAM Tirta Mountala.

Fakhrurrazi mengatakan, kebijakan pengangkatan direksi PDAM Tirta Mountala bukan saja melabrak aturan, tapi juga tidak menghormati hasil kerja atau seleksi yang dilakukan oleh Tim Pansel yang khusus bekerja untuk itu.

“Kalau kita mau fair, ayo lihat kembali hasil pengumuman seleksi, posisi Pak Sulaiman berada pada urutan ke lima, ini mengindikasikan bahwa tata urutan nilai,” kata Fakhrurrazi, Senin (29/10/2018).

“Menurut hemat kami juga berpengaruh besar terhadap posisi kelulusan seseorang, tentu dengan kondisi ini Pemkab Aceh Besar perlu menjelaskan ke publik atas kebijakan pengangkatan direksi yang dianggap keliru dengan hasil seleksi tim pansel. Kalau memang sejak awal ingin mendudukkan seseorang pada jabatan tertentu, buat apa Pemkab Aceh Besar membentuk pansel yang kemudian faktanya hasil kerja mereka tidak dihargai,” tambahnya.

Selain itu dirinya turut menyampaikan keanehan lain, sesuai aturan, sebelum proses seleksi calon direksi seharusnya tahapan awal adalah proses seleksi dewan pengawas, karena komposisi dewan pengawas PDAM Tirta Mountala saat tahapan seleksi berjalan dalam keadaan tidak lengkap atau hanya dijabat oleh ex-officio.

“Inikan aneh, dewan pengawas belum lengkap prosesnya langsung ke seleksi direksi. Pertanyaan mendasar, siapa yang merekomendasikan posisi calon direksi nomor urut 5 untuk menempati jabatan puncak di PDAM Tirta Mountala, memgingat komposisi dewan pengawas saja masih carut-marut, atau jangan-jangan ada pihak, ataupun kekuasaan tertentu yang mengintervensi kebijakan itu,” pungkasnya. [•]

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending