Connect with us

Keuneubah Endatu

Jejak Aceh di Tanah Arab

Published

on

Oleh: Dr. M Adli Abdullah

KLIKSATU.CO.ID | “ASYI”, sebutan ‘marga’ Aceh dikalangan orang Arab. Gelar Asyi (Aceh—dalam bahasa Arab) ini adalah merupakan sebuah pengakuan identitas bagi setiap orang Aceh di Arab Saudi yang terhormat, sehingga gelar “al-Asyi”ini kemudian bisa dikatakan sebagai salah satu marga Aceh yang wujud di Tanah Arab.

Sebutan negeri Aceh adalah tidak asing bagi sebagian orang Arab walaupun sekarang hanyalah salah satu propinsi di negeri ini. Karena itu, saya memandang bahwa martabat orang Aceh di Arab Saudi sangat luar biasa. Sejauh ini, gelar ini memang tidak begitu banyak, namun mengingat kontribusi para Asyi ini pada kerajaan Saudi Arabia, saya berkeyakinan bahwa ada hubungan yang cukup kuat secara emosional antara tanah Arab ini dengan Serambinya, yaitu Aceh.

Banyak sekali orang Arab keturunan Aceh mendapat kedudukan bagus di kerajaan Saudi Arabia seperti alm Syech Abdul Ghani Asyi mantan ketua Bulan Sabit Merah Timur Tengah, Alm Dr jalal Asyi mantan wakil Menteri Kesehatan Arab Saudi, DR Ahmad Asyi mantan wakil Menteri Haji dan Wakaf dan banyak sekali harta wakaf negeri Aceh sekarang masih wujud disana.

Kita akan menguak tradisi sumbang menyumbang masyarakat Aceh di Tanah Hijaz (Mekkah, Saudi Arabia) pada abad ke-17 Masehi. Ini menarik agar kita tahu bagaimana kontribusi Aceh atas tanah hijaz (sekarang bernama Saudi Arabia, red), dimana orang Aceh tidak hanya mewakafkan tanah, melainkan juga emas yang didatangkan khusus dari Bumi Serambi ke negeri Mekkah Al-Mukarramah ini.

Diriwayatkan bahwa pada tahun 1672 M, Syarif Barakat penguasa Mekkah pada akhir abad ke 17 mengirim duta besarnya ke timur. Mencari sumbangan untuk pemeliharaan Masjidil Haram. Karena kondisi Arab pada saat itu masih dalam keadaan miskin. Kedatangan mareka ke Aceh setelah Raja Moghol, Aurangzeb (1658-1707) tidak mampu memenuhi keinginan Syarif Barakat itu. Dia saat itu belum sanggup memberi sumbangan seperti biasanya ke Mesjidil Haram. Setelah empat tahun rombongan Mekkah ini terkatung katung di Delhi India. Atas nasehat pembesar di sana, rombongan ini berangkat ke Aceh dan tiba di Aceh pada tahun 1092 H (1681M).

Sampai di Aceh, duta besar Mekkah ini disambut dan dilayani dengan baik dan hormat oleh Sri Ratu Zakiatuddin Inayatsyah (1678-1688 M). Di luar dugaan, kedatangan utusan syarif Mekkah ini menyulut semangat kelompok wujudiyah yang anti pemerintahan perempuan. Namun, karena sosok Sultanah Zakiatuddin yang ‘alim dan mampu berbahasa Arab dengan lancar. Bahkan menurut sejarah, dia berbicara dengan para tamu ini dengan menggunakan tabir dari sutra Dewangga (Jamil: 1968).

Utusan Arab sangat gembira diterima olehSri Ratu Zakiatuddin, karena mareka tidak mendapat pelayanan serupa ketika di New Delhi, India. Bahkan empat tahun mareka di India, tidak dapat bertemu Aurangzeb.

Ketika mereka pulang ke Mekkah, Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syah, memberi mareka tanda mata untuk rombongan dan Syarif Mekkah juga sumbangan untuk Mesjidil Haram dan dan Mesjidil Nabawi di Madinah terdiri dari: tiga kinthar mas murni, tiga rathal kamfer, kayu cendana dan civet (jeuebeuet musang), tiga gulyun (alat penghisap tembakau) dari emas, dua lampu kaki (panyot-dong) dari emas, lima lampu gantung dari emas untuk Masjidil Haram, lampu kaki dan kandil dari emas untuk Masjid Nabawi.

Pada tahun 1094 (1683 M) mareka kembali ke Mekkah dan sampai di Mekkah pada bulan Sya’ban 1094 H (September 1683 M). Dua orang bersaudara dari rombongan duta besar Mekkah ini yakni Syarif Hasyim dan Syarif Ibrahim, tetap menetap di Aceh atas permintaan para pembesar negeri Aceh yang dalam anti raja perempuan (Jamil: 1968). Mereka dibujuk untuk tetap tinggal di Aceh sebagai orang terhormat dan memberi pelajaran agama dan salah satu dari mereka, kawin dengan Kamalat Syah, adik Zakiatuddin Syah.

Lima tahun kemudian setelah duta besar Mekkah kembali ke Hijaz dengan meninggalkan Syarif Hasyim dan Syarif Ibrahim di Aceh, Sultanah Sri Ratu Zakiatuddin Inayat Syahwafat tepat pada hari Ahad 8 Zulhijjah 1098H (3 Oktober 1688 M). Pemerintahan Aceh digantikan oleh adiknya yaitu Seri Ratu Kamalatsyah yang bergelar juga Putroe Punti. Dia diangkat menjadi Ratu pemerintahan kerajaan Aceh atas saran Syeikh Abdurrauf Al Fansury yang bertindak pada saat itu sebagai Waliyul-Mulki (Wali para Raja).

Baru setelah meninggalnya Syeikh Abdurrauf pada malam senin 23 Syawal 1106 H (1695M), konflik mengenai kedudukan pemerintahan Aceh dibawah pemerintahan ratu yang telah berlangsung 54 tahun sejak Safiatuddin Syah(1641-1675M), terguncang kembali. Hal ini dipicu oleh fatwa dari Qadhi Mekkah tiba. Menurut sejarah, “fatwa import” ini tiba dengan “jasa baik” dari golongan oposisi ratu. Lalu pemerintah Aceh, diserahkan kepada penguasa yang berdarah Arab, yaitu salah satu dua utusan Syarif dari Mekkah, yakni suami Ratu Kemalatsyah, Syarif Hasyim menjadi raja pada hari Rabu 20 Rabi`ul Akhir 1109 H (1699M).

Menurut sejarah, Ratu tersebut dimakzulkan akibat dari “fatwa import” tersebut. Lalu kerajaan Aceh memiliki seorang pemimpin yang bergelar Sultan Jamalul Alam Syarif Hasyim Jamalullail (1110-1113 H/1699-1702M). dengan berkuasanya Syarif Hasyim awal dari dinasti Arab menguasai Aceh sampai dengan tahun 1728 M. Inilah bukti sejarah bahwa kekuasaan para Ratu di Aceh yang telah berlangsung 59 tahun hilang setelah adanya campur tangan pihak Mekkah, paska para ratu ini menyumbang emas ke sana. Aceh yang dipimpin oleh perempuan selama 59 tahun bisa jadi bukti bagaimana sebenarnya tingkatemansipasi perempuan Aceh saat itu (Azyumardi Azra, 1999).

Terkait dengan sumbangan emas yang diberikan oleh Ratu kepada rombongan dari Mekkah, ternyata menjadi perbincangan dan perdebatan di Mekkah. Disebutkan bahwa sejarah ini tercatat dalam sejarah Mekkah dimana disebutkan bahwa emas dan kiriman Sultanah Aceh tiba di Mekkah di bulan Syakban 1094 H/1683 M dan pada saat itu Syarif Barakat telah meninggal. Pemerintahan Mekkah digantikan oleh anaknya Syarif Sa’id Barakat (1682-1684 M).

Snouck Hurgronje, menuturkan “Pengiriman Seorang Duta Mekkah ke Aceh Pada Tahun 1683” sempat kagum terhadap kehebatan Aceh masa lalu dan dicatat dalam bukunya, dimana sewaktu dia tiba di Mekkah pada tahun 1883. Karena Kedermawaan Bangsa dan Kerajaan Aceh masa itu, Masyarakat Mekkahmenyebut Aceh Sebagai “Serambi Mekkah” di sana.

Ternyata sumbangan Kerajaan Aceh 200 tahun yang lalu masih selalu hangat dibicarakan disana. Menurutnya berdasarkan catatan sejarah Mekkah yang dipelajarinya barang barang hadiah itu sempat disimpan lama di rumah Syarif Muhammad Al Harits sebelum dibagikan kepada para Syarif yang berhak atas tiga perempat dari hadiah dan sedekah diberikan kepada kaum fakir miskin sedangkan sisanya diserahkan kepada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Begitu juga tradisi wakaf orang Aceh di tanah Arab sebagai contoh tradisi wakaf umum, ialah wakaf habib Bugak Asyi yang datang ke hadapan Hakim Mahkmah Syariyah Mekkah pada tanggal 18 Rabiul Akhir tahun 1224 H. Di depan hakim dia menyatakan keinginannya untuk mewakafkan sepetak tanah dengan sebuah rumah dua tingkat di atasnya dengan syarat; rumah tersebut dijadikan tempat tinggal jemaah haji asal Aceh yang datang ke Mekkah untuk menunaikan haji dan juga untuk tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekkah.

Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekkah untuk naik haji maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar (santri, mahasiswa) Jawi (nusantara) yang belajar di Mekkah. Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa dari Nusantara pun tidak ada lagi yang belajar di Mekkah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekkah yang belajar di Masjid Haram. Sekiranya mereka ini pun tidak ada juga maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjid Haram untuk membiayai kebutuhan Masjid Haram.

Menurut sejarah, sebenarnya bukan hanya wakaf habib Bugak yang ada di Mekkah, yang sekarang hasilnya sudah dapat dinikmati oleh para jamaaah haji dari Aceh tiap tahunnya lebih kurang 2000 rial per jamaah. Peninggalan Aceh di Mekkah bukan hanya sumbangan emas pada masa pemerintahan ratu ini juga harta harta wakaf yang masih wujud sampai saat ini seperti :

Wakaf Syeikh Habib Bugak Al Asyi’,Wakaf Syeikh Muhammad Saleh Asyi dan isterinya Syaikhah Asiah (sertifikat No. 324) di Qassasyiah,Wakaf Sulaiman bin Abdullah Asyi di Suqullail (Pasar Seng),Wakaf Muhammad Abid Asyi,Wakaf Abdul Aziz bin Marzuki Asyi,Wakaf Datuk Muhammad Abid Panyang Asyi di Mina,Wakaf Aceh di jalan Suq Al Arab di Mina,Wakaf Muhammad Saleh Asyi di Jumrah ula di Mina,Rumah Wakaf di kawasan Baladi di Jeddah,Rumah Wakaf di Taif,Rumah Wakaf di kawasan Hayyi al-Hijrah Mekkah.Rumah Wakaf di kawasan Hayyi Al-Raudhah, Mekkah,Rumah Wakaf di kawasan Al Aziziyah, Mekkah.Wakaf Aceh di Suqullail, Zugag Al Jabal, dikawasan Gazzah, yang belum diketahui pewakafnya.Rumah wakaf Syech Abdurrahim bin Jamaluddin Bawaris Asyi (Tgk Syik di Awe Geutah, Peusangan) di Syamiah Mekkah,Syech Abdussalam bin Jamaluddin Bawaris Asyi (Tgk di Meurah, Samalanga) di Syamiah, Abdurrahim bin Abdullah bin Muhammad Asyi di Syamiah dan Chadijah binti Muhammad bin Abdullah Asyi di Syamiah.

Inilah bukti bagaimana generous antara ibadah dan amal shaleh orang Aceh di Mekkah.Mereka lebih suka mewakafkan harta mereka, ketimbang dinikmati oleh keluarga mereka sendiri. Namun, melihat pengalaman Wakaf Habib Bugak, agaknya rakyat Aceh sudah bisa menikmati hasilnya sekarang.

Fenomena dan spirit ini memang masih sulit kita jumpai pada orang Aceh saat ini, karena tradisi wakaf tanah tidak lagi dominan sekali. Karena itu, saya menganggap bahwa tradisi leluhur orang Aceh yang banyak mewakafkan tanah di Arab Saudi perlu dijadikan sebagai contoh tauladan yang amat tinggi maknanya. Hal ini juga dipicu oleh kejujuran pengelolalaan wakaf di negeri ini, dimana semua harta wakaf masih tercatat rapi di Mahkamah Syariah Saudi Arabia.

Sebagai bukti bagaimana kejujuran pengelolaan wakaf di Arab Saudi, Pada tahun 2008 Mesjidil haram diperluas lagi kekawasan Syamiah dan Pasar Seng. Akibatnya ada 5 persil tanah wakaf orang Aceh terkena penggusuran. Tanah wakaf tersebut adalah kepunyaan Sulaiman bin Abdullah Asyi, Abdurrahim bin Jamaluddin Bawaris Asyi (Tgk Syik di Awe Geutah, Peusangan), Syech Abdussalam bin Jamaluddin Bawaris Asyi (Tgk di Meurah, Samalanga), Abdurrahim bin Abdullah bin Muhammad Asyi dan Chadijah binti Muhammad bin Abdullah Asyi.

Di Mekkah juga penulis sempat bertemu dengan Saidah Taliah Mahmud Abdul Ghani Asyi serta Sayyid Husain seorang pengacara terkenal di Mekkah untuk mengurus pergantian tanah wakaf yang bersetifikat no 300 yang terletak di daerah Syamiah yang terkena pergusuran guna perluasan halaman utara Mesjidil haram Mekkah al Mukarramah yang terdaftar petak persil penggusuran no 608. Yang diwakafkan oleh Syech Abdurrahim Bawaris Asyi (Tgk Syik di Awe Geutah, Peusangan) dan adiknya Syech Abdussalam Bawaris Asyi (Tgk di Meurah, Samalanga).

Memang pada asalnya 75 persen tanah di sekitar Mesjidil Haram adalah tanah wakaf apakah itu wakaf khusus atau wakaf umum. Dan sebagiannya ada milik orang orang Aceh dulu dan ini bagian dari kejayaan Aceh yang pernah masuk dalam 5 besar negeri Islam di dunia bersama Turki, Morroko, Iran, Mughal India dan Aceh Darussalam di Asia tenggara.

Menurut peraturan pemerintah Saudi Arabia para keluarga dan nadhir dapat menuntuk ganti rugi dengan membawa bukti kepemilikan (tentu memerlukan proses yang lama ie menelusuri siapa nadhir tanah wakaf tersebut, penunjukan pengacara dll) dan bisa menghadap pengadilan agama Mekkah menutut ganti rugi dan penggantian dikawasan lain di Mekkah sehingga tanah wakaf tersebut tidak hilang. Kalau seandainya tidak ada keluarga pewakaf lagi khusus untuk wakaf keluarga maka sesuai dengan ikrar wakaf akan beralih milik mesjidil haram atau baital mal. Inilah pelajaran atau hikmah tradisi wakaf di Mekkah yang semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan wakaf di Aceh.

Itulah secuil catatan yang tercecer, tentang wakaf orang Aceh di Tanah Arab, walaupun generasi sekarang hanya mengenal bahwa Aceh adalah Serambi Mekkah. Namun sebenarnya ada rentetan sejarah yang menyebabkan Aceh memang pernah memberikan kontribusi penting terhadap pembinaan sejarah Islam di Timur Tengah. Karena itu, selain Aceh memproduksi Ulama, ternyata dari segi materi, rakyat Aceh juga memberikan sumbangan dan wakaf yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini.

Karena itu, saya menduga kuat bahwa tradisi Islam memang telah dipraktikkan oleh orang Aceh saat itu, dimana “tangan di atas, lebih baik daripada tangan di bawah”. Akibatnya, kehormatan orang Aceh sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Dalam hal ini, harus diakui bahwa Snouck telah “berjasa” merekam beberapa akibat dari episode sejarah kehormatan orang Aceh.

Inilah pelajaran penting bagi peneliti sejarah Aceh, dimana selain bukti-bukti otentik, sejarah juga bisa ditulis melalui oral history (sejarah lisan). Pelajaran ini sangat penting bagi generasi sekarang untuk melacak dimana peran orang Aceh di beberapa negara, termasuk di Timur Tengah.

Inilah sekelumit hasil muhibbah saya ke Arab Saudi dan saya benar-benar terkesima dengan pengakuan identitas “Asyi” dan pola pengelolaan wakaf di Arab Saudi. Selain ini, di dalam perjalanan ini, saya sempat berpikir apakah nama baik orang Aceh di Arab Saudi bisa sederajat dengan nama baik Aceh di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang menarik adalah hampir semua negara yang saya kunjungi, nama Aceh selalu dihormati dan dipandang sebagai bagian dari peradaban dunia.


*) Penulis adalah sejarawan dan dosen hukum adat, universitas Syiah Kuala, Email: [email protected]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Keuneubah Endatu

Teungku Adli dan Cerita dari Subung

Published

on

By

Oleh: Dr. Sulaiman Tripa

KLIKSATU.CO.ID | BAGI saya, nama Teungku Muhammad Adli Abdullah itu sangat penting. Ia yang meyakinkan saya untuk pulang dan membantu publikasi berbagai kearifan lokal pada lembaga Panglima Laot di Aceh. Setelah tsunami, ia sengaja datang ke Jakarta dan meminta saya tidak memilih beraktivitas di Jakarta, melainkan pulang ke Aceh. Banyak hal yang harus dilakukan di Aceh. Begitu saya terus-menerus diyakinkan.

Setelah tsunami terjadi 2004, saya pulang ke Aceh pada hari keempat. Hari kedua kami berangkat dari Jakarta dengan mobil jenis sedan. Sepupu saya, pemilik mobil, pulang bersama kami karena sudah tidak ada pilihan lain. Pesawat sudah tidak ada tiket, bus-bus yang tujuan Medan dan Aceh juga padat. Tentara menyediakan transportasi pesawat, namun untuk tujuan Aceh dibatasi karena angkutan dibutuhkan untuk membawa berbagai bantuan.

Setelah seminggu di sana, saya kembali ke Jakarta untuk beraktivitas kembali. Ada dua hal yang saya lakukan. Kerja sebagai staf kontrak di gedung MPR. Selebihnya, ikut diskusi dan seminar, mencari semakin banyak teman dan menulis. Bagi saya, semakin banyak teman akan berimplikasi kepada makin banyaknya ruang untuk menulis. Setiap hari saya bergelut dengan dunia tulis-menulis ini.

Saya berangkat saat status darurat militer diperpanjang, akhir 2003. Waktu itu saya ingin melanjutkan pendidikan tingkat magister dalam ilmu hukum. Akan tetapi kesempatan beasiswa pascasarjana ternyata tertutup bagi saya, menyebabkan kuliah hanya jadi impian. Muhammad Insa Ansari, teman saya yang sekarang dosen di FH Unsyiah yang sedang kuliah doktoral hukum Universitas Indonesia, memperkenalkan saya dengan pak A. Malik Raden, Ketua Ikatan Alumni Universitas Syiah Kuala yang waktu itu sebagai anggota DPD yang memfasilitasi saya masuk dan kerja pada bagian Kelompok DPD di MPR. Kelompok ini memiliki aktivitas utama melakukan kajian untuk memperbesar kewenangan DPD dalam kegiatan di MPR.

Dengan aktivitas ini, menyebabkan saya kenal dengan sejumlah orang. Porsi menulis yang paling saya porsil, karena setelah setahun di MPR, rencana saya akan kembali tes magister hukum dan fokus menulis. Namun keadaan berubah setelah bencana Aceh.

Berkenalan dengan Teungku Adli sendiri sudah lama. Saya ingat, sejak tahun 1999-an, ia mulai mencari-cari seorang mahasiswa yang tidak terkenal dan asal dari kampung. Sebab-musabab ternyata sangat sederhana. Dalam sebuah makalah yang dipresentasikan seorang akademisi Indonesia di Brussel, Eropa, ada satu footnote dalam makalah itu yang berisi laporan penelitian mahasiswa. Penelitian saya waktu itu, “Manajemen Pengelolaan Hukum Adat Laot dalam Kaitan Keberlanjutan Lingkungan di Aceh”.

Alasan ini yang membuat Teungku Adli mencari-cari saya di awal-awal. Kami tidak sempat bertemu. Saya ingat, kami berjumpa di tempat yang tidak saya duga. Saya memiliki famili dari garis kakek, seorang perwira tentara yang bertugas di Aceh. Kakek kami di Pante Raja punya banyak famili sepanjang jalur utara pesisir Pasie Lhok hingga Samalanga. Sepanjang itu, ada garis hubungan yang tidak mampu saya jelaskan. Nah, di rumah itulah, saya berjumpa. Teungku Adli saat itu, sedang membawa Ummi Samalanga menjumpai famili yang dirinduinya itu.

Inilah pertama kali kami berinteraksi, terutama hubungan pengetahuan dan keilmuan. Sejak saat itu, kajian-kajian tentang hukom adat laot dilakukan mulai dari cara sederhana hingga publikasi yang luas. Sejak tahun 2001, Panglima Laot Aceh dikukuhkan, peran publikasi ini gencar dilakukan dalam rangka memperkenalkan kearifan lokal pesisir dan laut di Aceh.

Sejak awal menulis, isu tentang adat laot beberapa kali saya tulis. Saya ingat dalam beberapa kesempatan, Teungku Adli memperkenalkan penulis yang menulis isu ini, kepada peserta pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan Panglima Laot, Teungku Adli selalu memperkenalkan orang-orang yang berkontribusi dalam publikasi hukum adat laot dan Panglima Laot kepada publik di Aceh. Bukan hanya penulis, sejumlah wartawan yang ikut membantu isu-isu Panglima Laot diperkenalkan Teungku Adli dalam pertemuan-pertemuan Panglima Laot.

Setelah saya berangkat ke Jakarta, praktis interaksi hanya dilakukan melalui telepon atau email. Setiap pekan saya dikirim hal-hal yang berkenaan dengan adat laot dan nelayan. Tiada henti ia bersuara saat ada nelayan yang ditangkap di luar negeri. Ia selalu meyakinkan pejabat terkait, bahwa nelayan yang ditangkap itu sebagai nelayan kecil, dan mereka terbawa arus dan bukan unsur sengaja.

Menariknya setiap ia ke Jakarta berinteraksi isu-isu kenelayanan, selalu memberitahukan. Tidak setiap kesempatan saya bisa menemui Teungku Adli. Namun berbagai kepentingan yang saya sebutkan, membuat posisinya sangat penting bagi nelayan kecil. Bahkan saya memiliki dokumentasi berapa banyak dan dalam hal seperti apa nelayan-nelayan Aceh terdampar di sejumlah negara.

Perkenalan ini yang membuatnya merasa penting. Suatu kali, ia juga harus pergi dari Aceh, dengan alasan yang tidak usah saya ungkapkan di sini. Namun setelah tsunami, semuanya menjadi terbuka. Hal yang antara lain dilakukannya adalah menjemput saya yang sedang berada di Jakarta. Ia meyakinkan saya benar-benar agar tidak memilih beraktivitas di Jakarta. Saya harus pulang ke Aceh, dan begitu sampai di Aceh, saya ingat sekali, ia meminta Panglima Laot Aceh, HT. Bustamam, untuk memberi saya posisi sebagai tenaga ahli lembaga itu. Di pihak lain, saya merasa berutang besar kepada senior saya, Mustafa Ismail (wartawan Tempo), Fikar W. Eda (wartawan Serambi Indonesia di Jakarta), dan Azhari (sekarang redaktur budaya Harian Serambi Indonesia). Mereka bertigas sangat berjasa memperkenalkan kepada banyak penulis di Jakarta. Tidak jarang, mereka “menitip” saya kepada mereka. Saat saya memberitahu akan pulang, Mustafa Ismail dan Fikar W. Eda meminta saya berpikir berulang-ulang dulu sebelum berkesimpulan, dengan alasan penulis dari Aceh juga dibutuhkan kehadirannya di Jakarta.

Begitulah lika-liku hidup. Saya memilih pulang. Sejak saat itu, secara formal saya berinteraksi di lembaga adat ini. Berbagai publikasi kami lakukan, bersama sejumlah teman, Teuku Muttaqin Mansur, Helmi Hass, Murizal Hamzah, Hazairin, Mohd. Harun al Rasyid, Miftahuddin Cut Adek, Baharuddin. Sejumlah teman dari lembaga dan luar daerah, kami berinteraksi hingga sekarang. Mereka ada yang sudah berkeluarga di Aceh dan ada yang kembali ke kota masing-masing: Menado, Bogor, Jakarta, Demak, dan sebagainya.

Publikasi yang kami lakukan bahwa semua proses penting dan keterlibatan banyak pihak tidak mungkin diabaikan. Saat itu, posisi Teungku Adli sedang kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Lama ia tidak sempat mengurusi pendidikan. Ia menyadari saat kesempatan sudah di ujung. Ia tidak mungkin melakukan banyak hal di tengah kesibukannya yang luar biasa.

Tahun 2010, kami memaksanya untuk kembali kuliah, dengan memberi fokus waktu secara baik. Hal ini didengar. Ia mendaftarkan diri di USM, Pulau Pinang Malaysia, hingga selesai pada tahun 2017. Pada kuliah kedua ini, tidak kami biarkan ia seorang diri. Isu yang ditulis itu kamis bantu menjadi pendengar dan teman diskusi yang baik. Saat ia merasakan membutuhkan nalar dan berbagai penyelesaian konsep, kami harus hadir mendengarkan dan sejauh mungkin bisa memberikan berbagai pendapat terkait isu itu.

Begitulah. Satu tempat di Lamnyong, yang diberikan seorang familinya, sangat membantu tempat kami sering duduk sambil berdiskusi. Selain Teuku Muttaqin Mansur, ada Mukhlisuddin Ilyas dan Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. Bukan hanya karya tulis Teungku Adli yang kami diskusikan, melainkan karya tulis saya juga dibedah dan didiskusikan di tempat ini. Berbagai hasil diskusi sangat berarti bagi usaha perbaikan dari karya kami masing-masing.

Ada hal lain yang dilakukan Teungku Adli saat membawa saya untuk menjadi bagian dari lingkungan kampus, dengan bantuan sejumlah pihak. Satu hal yang dia ungkap, adalah peluang untuk melakukan reproduksi karya keilmuan bisa dilakukan dengan nyaman di kampus.

Hal yang menarik, sebelum ia selesaikan secara tuntas pendidikan doktoralnya, ia masih sempat berpikir untuk mendirikan sebuah dayah di Meunasah Subung Cot Meurak, Samalanga, yang berlokasi di pinggiran Krueng Batee Iliek. Para Abu abu dan Waled waled di Samalanga menyahuti ide ini untuk direalisasikan. Bersama Waled Tgk Tarmizi al Yusufi yang sekarang memimpin dayah, Teungku Adli secara bersama-sama membangun dayah di Subung ini.

Saya bersama istri sering berkunjung ke Subung, jika sedang di kampung. Teungku Adli dan Waled Tarmizi (Waled Ar)sepertinya punya visi besar membangun pendidikan Aceh dalam rangka mencetak kader ulama Aceh kususnya dan nusantara pada umumnya, sehingga kini banyak sanyri dari seluruh Aceh berlajar kita kita kuning di dayah Najmul Hidayah ini, bahkan dari luar Acehpun datang ke dayah Subung ini seperti dari Sumatra Utara, Sumatrq Barat, Jambi sampai dari Malaysia Dayah ini. sepertinya daya Subung ini  menjadi ruang pembuktian terhadap visi besar besar mareka

Ada cerita yang menyentuh dari Subung ini, saat suatu kali saya dan istri berkunjung ke sana. Istri saya ada di dalam rumah Waled bersama Ummi. Saat kami bertiga duduk di bale, Teungku Adli menyampaikan permintaan sederhana. Kalau akhir waktu hidupnya di dunia tiba,  ia hanya ingin dikasih satu tempat kecil di sudut Subung sebagai lokasi makamnya. []


Sumber: Kupiluho

Continue Reading

Keuneubah Endatu

Habib Bugaq Pewakaf Baitul Asyi di Mekkah

Published

on

By

Oleh: Dr. M Adli Abdullah

Hari  ini, (3 Juli 2018) saya dihubungi oleh Bapak Muhammad Arif wakil ketua DPRK Bireun. Beliau menanyakan kisah habib “Bugaq” sebutan orang Arab atau Habib Bugak sebutan orang Aceh sesuai dengan nama negeri dalam wilayah kenegerian Amponsyik Peusangan masa kerajaan Aceh dulu.

Perhatian terhadap Habib Bugak ini baru muncul pada masa pemerintahan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, setelah Tgk Haji Anwar Fuadi Salam (anak abang tertua saya dari ibu pertama) yang lama bermustautin di Mekkah dan bergaul rapat dengan syeikh-syeikh Arab keturunan “Asyi” disana dan banyak menyimpan dokumen wakaf ini, karena Haji Anwar Fuadi Salam dalah kepercayaan syeikh Saleh bin Abdul Ghani Asyi yang menjadi Nazir wakaf Baitul Asyi tahun 1980an. Anwar-lah yang  menyerahkan fotocopy dokumen ikrar wakaf Baitul Asyi di Mekkah yang ada padanya kepada Gubernur Aceh Abdullah Puteh dengan disaksikan oleh bapak Zainduddin Saman pada Mai 2001.

Setelah itu, baru dilakukan dinegosiasi ulang dengan nadhir wakaf Baitul Asyi yang Syeikh Abdul Ghani bin Syeikh Mahmud bin Abdul Ghani Asyi yang menggantikan Syeikh Saleh bin Abdul Ghani Asyi. Usaha Syeikh Anwar Fuadi Salam, yang sekarang yang telah bermukim di Aceh disambut baik oleh pak Abdullah Puteh dan langsung ditindaklanjuti. Sehingga wakaf Habib Bugaq Asyi telah mengalir manfaat sesuai dengan niat pewakafnya dan diketahui publik oleh  generasi Aceh kini dan kelak nanti insya Allah.

Hasilnya usaha pak Gubernur Abdullah Puteh telah dapat dimanfaatkan hari ini oleh jemaah calon haji (JCH) asal Aceh di Mekkah, dimana setiap musim haji jemaah haji Aceh akan menerima pembagian uang kompensasi pemondokan dari pengelolaan Baitul Asyi sebagai pengganti biaya pemondokan selama melaksanakan ibadah haji sesuai dengan amanah pewakaf Habib Bugaq Asyi yang setiap tahun berkisar antara 1500 sampai dengan 2000 riyal sesuai keuntungan yang didapat dari usaha wakaf produktif ini. Pemberian uang kompensasi ini dari pengelola Baitul Asyi (Rumah Aceh) di Mekkah, terus menjadi perbincangan para jemaah haji Nusantara.

Desas desus Baitul Asyi
Generasi Aceh lama seperti Tuanku Raja Keumala, Tgk Haji Hasan bi Hanafiah Krueng Kale, Tgk Syeikh Ibrahim di Ribee,  Ayah Hamid Samalanga, Tgk  Syeikh Usman Geurugok, Tgk Syeikh Abdullah di Meurah, Tgk H Abdullah Ujong Rimba adalah tokoh-tokoh Aceh yang mengetahui seluk beluk Baitul Asyi juga, karena mereka lama menetap di rumah wakaf itu Mekkah. Beberapa orang Aceh di Mekkah itu sewaktu mengungsi ke Mekkah dan belajar disana pada saat Aceh lagi berperang dengan Belanda tahun 1873 – 1945.

Tetapi paska kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan paska reformasi Baitul Asyi ini tidak menjadi perhatian publik. Pada tahun 1981, Tuanku Hasyim bin Tuanku Raja Keumala meminta Anwar Fuadi Salam belajar ke Mekkah dan merekomendasikan kepada Syeikh Saleh bin Abdul Ghani agar Anwar Fuadi diizinkan tinggal di Baitul Asyi dan Syeikh Saleh mengizinkannya.

Pada saat order baru, aset Baitul Asyi ini sampai juga ke telinga  presiden  Soeharto, beliau menginginkannya aset ini dapat beralih menjadi aset Republik Indonesia. Pada tahun 1992, Pak  Harto menunjuk Prof Dr Ismail Suny menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk  Saudi Arabia yang juga orang Aceh dengan salah satu pesan  untuk mengurus aset Baitul Asyi, yang saat itu masih bernilai Rp 5.7 triliun menjadi milik Republik Indonesia. Atas bantuan  bantuan Tgk H Anwar Fuadi Salam, pada tahun 1995,  yang saat itu  Anwar masih menetap di Mekkah mempertemukan Prof Dr Ismail Sunny dengan nadhir Baitul Asyi, Syeikh Muhammad Shaleh bin Mahnud bin Abdul Ghani bin Abdullah Baid Asyi. Menurut Anwar Fuadi,  dalam pertemuan ini Syeikh Saleh hanya  menyatakan bahwa “wakaf habib Bugaq Asyi ini tidak boleh dipindah milik-kan dan atau dialihkan selain dari yang telah dicantumkan oleh pewakafnya Habib Bugak Asyi (Habib Abdurrahman Al-Habsyi) dalam ikrar wakafnya pada hakim Mahkamah Syariah Mekkah pada 18 Rabiul Akhir tahun 1224 H. Yang mewakafkan tempat tinggalnya untuk pemondokan jemaah haji Aceh yang ke Mekkah atau siswa siswi Aceh yang belajar di Mekkah atau  tempat tinggal bagi masyarakat Aceh yang bermukim di Mekkah.

Habib Bugaq Asyi mempercayakan pengelolaan wakafnya ini pada gurunya serta keturunannya yang  juga pada saat itu  bermukim di Mekkah yaitu Syeikh Abdullah Baid Asyi.

Selepas Syeikh Saleh meninggal pada tahun 1999,  nazir Baitul Asyi oleh Mahkamah Syari’iyah Makkah  mengukuhkan Syekh Abdul Ghani bin Mahmud bin Abdul Ghani Asyi, beliau meninggal pada tahun 1424 H/2004 M dan nazir dilanjutkan  oleh Syekh Munir bin Abdul Ghani bin Mahmud bin Abdul Ghani bin Abdullah baid sampai tahun 2016.

Hari ini yang menjadi nazir adalah Syeikh Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Ghani bin Abdullah Baid Asyi  dengan tetap  diawasi oleh Kementerian Haji dan Wakaf Saudi Arabia, dengan menempatkan Syekh Dr. Abdul Lathif Balthu sebagai pengawas agar pengelolaan baitul asyi sesuai dengan ikrar wakaf  yang

Habib Bugaq Asyi, menurut sarakata yang dibuat oleh  sarakata  Sultan Mahmudsyah dan Sultan Mansyursyah, memiliki nama sebenar  Abdurrahman Al Habsyi, karena tinggal dikawasan Bugak, Peusangan maka pada saat itu lebih dikenal dengan Habib Bugak. Di Mekkah karena beliau berasal dari Bugak Aceh lebih dikenal dengan sebutan Habib Bugak Asyi.

Habib Bugak adalah seorang hartawan dan ulama. Mekkah sebagai pusat pengajian keislaman dan banyak pelaajar pelaajar dari negara Aceh yang belajar, menetap dan berhaji dan belum ada pengaturan jemaah haji seperti hari ini,  maka Habib Bugak  membeli sepetak  tanah di sekitar qashisiyah untuk dimanfaatkan jemaah haji, pelajar dan orang yang menetap yang berasal dari kerajaan Aceh. Pada  tahun 1935 asrama ini terkena penggusuran karena  perluasan Masjid Haram, sehingga diganti di Jiyad bir Balilla.

Habib Bugak  dilahirkan di Mekkah tiada tarikh pasti kapan beliau lahir dan besar di Bugak Aceh sebagai wakil Sultan untuk kawasan tersebut, dimana pada saat itu Bugak sebagai salah satu  pelabuhan di pantai timur Aceh. Habib Bugak adalah orang pertama membuka kawasan Bugak dan diangkat sebagai wakil Sultan untuk menurut sarakata Sultan Mahmudsyah yang dikeluarkan pada tahun 1206 /1785 M dan dikukuhkan kembali oleh Sultan Mansursyah  pada tahun  1270 H/1849M. Bila kita lihat dari ikrarkan wakaf di Mahkamah Syariyah Makkah pada tahun 1224 H/1803 M maka beliau mewakafkan hartanya ini pada masa Habib Bugak menduduki jabatan orang besar kerajaan Aceh.

Kemungkinan pada saat beliau menjadi pembesar sultan Aceh di Bugak pergi ke Mekkah dan berguru pada  Syeikh Abdullah Baid Asyi, seorang Aceh yang menetap di Mekkah  pengarang kitab Syifaul Qulûb dan kitab Jarrah. Abdullah Baid Asyi asalnya dari Ribee, Pidie bukan dari Aweegeutah, Bireun seperti dikatakan oleh sebagian pemerhati sejarah.

Abdullah Baid dan keturunnanyalah  yang dipercayakan oleh Habib Bugak untuk mengurus rumah yang telah diwakafkannya sampai hari ini.

Abdullah Baid Asyi meninggal di Mekkah dan dimakamkan di Makla pada tahun 1873 bersamaaan dengan Belanda menyerang Aceh. Makanya dalam catatan Snouck Hurgronje dia hanya sempat bertemu dengan Syeikh Abdul Ghani anak syeikh Abdullah Baid Asyi pada tahun 1883 M di Mekkah, dimana menurut Snouck Hurgronje, Syeikh Sangat berpengaruh di Mekkah sama seperti ayahnya Abdullah Baid (Baca: catatan di Hindia Belanda)

Hubungan Habib Bugak Asyi dan Syeikh Abdullah Baid Asyi seperti hubungan guru dan murid sampai saat ini masih terjalin harmonis walau sudah berbilang  generasi. Waris Syeikh Abdullah Baid Asyi ada di Mekkah daan Aceh seperti  di Ribe (pidie), Aweegeutah  (Peusangan), kutablang (Samalanga),  Banda Aceh dan Mekkah.

Pewakaf Aceh di Mekkah
Sebenarnya harta wakaf Aceh di Saudi bukan hanya diwakafkan oleh Habib Abdurahman Al Habsyi Al Asyi (Habib Bugak Asyi), tetapi ada juga 19 persil asal lainnya yang perlu ditelusuri keberadaannya sekarang. Ke 19 persil ini sudah terkena perluasan Mesjidil Haram maupun pembangunan fasilitas haji di Mina tetapi pergantiannya sekarang sudah ditutup tutupi oleh marga “asyi” yang ada di Mekkah.  Walau bagaimanapun kalau ada kepedulian dari otoritas yang ada di Aceh, pergantian ini pasti diketahui keberadaannya karena  Saudi Arabia yang memberlakukan syariat Islam sangat menjaga keberadaan tanah wakaf sebagai warisan peradaban Islam.

Di antara tanah wakaf tersebut adalah wakaf Syekh Muhammad Saleh Asyi dan isterinya Syaikhah Asiah (sertifikat no 324) di Qassasyiah; wakaf Sulaiman bin Abdullah Asyi di Suqullail (Pasar Seng); wakaf Muhammad Abid Asyi; wakaf Abdul Aziz bin Marzuki Asyi; wakaf Datuk Muhammad Abid Panyang Asyi di Mina, Wakaf Aceh di jalan Suq Al Arab di Mina, Wakaf Muhammad Saleh Asyi di Jumrah ula di Mina, Rumah Wakaf di kawasan Baladi di Jeddah, Rumah Wakaf di Taif, Rumah Wakaf di kawasan Hayyi al Hijrah Mekkah, Rumah Wakaf di kawasan Hayyi Al Raudhah, Mekkah, Rumah Wakaf di kawasan Al-Aziziyah, Mekkah, wakaf Aceh di Suqullail, Zugag Al Jabal, dikawasan Gazzah, yang belum diketahui pewakafnya, wakaf Syekh Abdurrahim bin Jamaluddin Bawaris Asyi (Tgk Syik di Awe Geutah) di Syamiah Mekkah dan Syekh Abdussalam bin Jamaluddin Bawaris Asyi (Tgk di Meurah) di Syamiah, Abdurrahim bin Abdullah bin Muhammad Asyi di Syamiah dan Khadijah binti Muhammad bin Abdullah Asyi di Syamiah.

Kisah Habib Bugak dan pewakaf lainnya di Mekkah  Arab Saudi memberikan pelajaran yang cukup penting bagi generasi kini di Aceh.

Pertama, para endatu kita selalu memikirkan masa depan, ketimbang kepentingan mereka saat itu. Hal ini berbeda dengan para endatu sekarang yang hanya berpikir “tiga jengkal di atas perut.” Untuk memuaskan sejengkal di bawah pusar. Kejelasan dan kecermelangan cara berpikir itu tampaknya yang sulit dijumpai saat ini. Sehingga warisan endatu sekarang cenderung meninggalkan masalah, ketimbang menyelesaikan masalah. Sosok Habib Bugak dan para pewakaf lainnya adalah ciri endatu yang berpikir tentang bangsa Aceh. Mereka sengaja meletakkan kata bilad untuk Aceh yang mengambarkan Aceh sebagai sebuah entitas yang mardeka.

Kedua, jika di luar negeri, aset wakaf orang Aceh dijaga dengan baik, maka di Aceh sebaliknya. Tanah wakaf di Aceh sampai saat ini belum diatur sedemikian rupa oleh pemerintah Aceh. Kasus tanah wakaf Blang Padang milik mesjid Raya Baiturrahman misalnya,   sampai saat ini belum mendapat kejelasan. Walaupun pemerintah kolonial Belanda yang nota bene penjajah tetapi tetap menghormati umeng meusara (tanah wakaf) mesjid Raya tersebut (Van Langen, 1889), malah saat ini tanah wakaf Blang Padang ini menjadi rebutan antara pemerintah Aceh dengan Kodam Iskandar Muda. Selain itu, dan banyak tanah tanah wakaf lain di Aceh saat ini, terkadang menjadi sumber sengketa.

Ketiga, endatu dulu berpikir bagaimana mendapat “beureukat” dari amal yang dilakukan, sementara sekarang orang lebih suka “meukat” dalam segala hal untuk persoalan “tiga jengkal.”

Keempat, sejatinya para hujaj di Aceh yang menunaikan ibadah haji tiap tahun ke Haramain,  tidak hanya belajar menikmati uang dari hasil tanah wakaf baitul asyi tersebut. Tetapi juga memikirkan bagaimana belajar melakukan wakaf sewaktu berada di tanah air.  Sampai saat ini, belum terdengar adanya para haji yang berani melakukan amal seperti para endatu di atas. Padahal jika tradisi wakaf di Aceh dibangkitkan kembali, maka beberapa persoalan umat akan bisa di atasi, khususnya dalam bidang sosial keagamaan. Jangan ada di dalam benak kita yang belum berhaji ke Mekkah untuk beradham ingin mendapatkan dana wakaf ini ketika sedang berhaji. Alangkah baiknya, jika dana tersebut diwakafkan kembali kepada trmpat tempat agama dan atau  fakir miskin setrlah kembali ke tanah air.

Akhirnya, persoalan Baitul Asyi menyiratkan bahwa tradisi berwakaf merupakan bagian dari peradaban Islam Aceh. Warisan ini perlu dicontoh dan bahkan direvitalisasi dalam kehidupan beragama saat ini. Walaupun kita tidak akan pernah menjadi pewakaf sekaliber Habib Bugak, namun jika tradisi berwakaf ini disosialisasikan, maka akan banyak beureukat daripada meukat tanah di Aceh. Karena itu, saya ingin mengajak untuk merenung bagaimana mengembangkan kembali tradisi berwakaf di Aceh. Paling tidak, anak cucu kita akan menikmati hasilnya dari harta agama ini.


Penulis adalah sejarawan Aceh, dan dosen tetap Hukum Adat dan Islam Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Email: [email protected]

Continue Reading

Keuneubah Endatu

Nestapa Istana Aceh

Published

on

By

Oleh: Dr. M Adli Abdullah, SH, MCL
Pemerhati Sejarah dan Budaya Aceh

KLIKSATU.CO.ID  – HARI ini kita dikejutkan dengan berita duka atas meninggalnya Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nur Cahya Nur Alam binti Tuanku Raja Ibrahim bin sultan muhammad daud syah, yang meninggal di rumah anaknya di Mataram, lombok, NTB pada 6 Juni 2018, Pukul 06.45 Wita dan akan dimakamkan disamping makam ayahnya Tuanku Raja Ibrahim di pemakaman raja raja Aceh di Baperis Banda Aceh

Kisah tengku Putro Safiatuddin yang terlunta lunta sampai ke Mataram Lombok, juga dialami oleh ayah beliau beliau Tuanku Raja Ibrahim yang juga hidup luntang lantung bersama ayahnya Sultan Muhammad Daudsyah (1878-1939) dari Aceh sampai ke Batavia.

Kisah keluarga sultan Aceh terlunta lunta dari dulu sampai hari ini dimulai sejak K Van Der Maaten menyandera dan menangkap isteri sultan Muhammad Daud Syah, Teungku Putroe Gambo Gadeng bin Tuanku Abdul Majid, bersama anaknya Tuanku Ibrahim, pada tanggal 26 November 1902, di Gampong Glumpang Payong Pidie, untuk memaksa Sultan Muhammad Daud Syah menyerah pada Belanda.

Gubernur Sipil dan Militer van Heutsz mengultimatum; “Jika dalam sebulan Sultan menolak menyerah, maka anak dan istrinya dibuang dari Acehh.”Sultan yang berada di Keumala turun menghadap Belanda pada 10 Januari 1903 setelah bermusyawarah dengan para penasihatnya.

Pada 20 Januari 1903, Sultan dibawa ke Kuta Radja (Banda Aceh) untuk dipertemukan. Dalam pertemua dengan Gubernur Aceh Jenderal Van Heutz, Sultan menandatangani nota perdamaian dengan Belanda. Pada 24 Desember 1907 Pemerintah Hindia Belanda membuang Sultan, isteri, anaknya Tuanku Raja Ibrahim, Tuanku Husin, Tuanku Johan Lampaseh, pejabat Panglima Sagi Mukim XXVI, Keuchik Syekh dan Nyak Abas ke Ambon.Hingga tahun 1918, mereka dipindahkan ke Batavia dan menetap di Jatinegara. Sultan meninggal di sana pada 6 Februari 1939 tanpa pernah bisa kembali ke Aceh.

Parahnya seluruh kekayaannya dirampas dan dijadikan milik colonial Belanda sesuai dengan asas hukum perang Reght van Over Winning (H.C. Zentgraaff:1981 ).Anak Sultan Muhammad Daud Syah yang sulung, Tuanku Raja Ibrahim, kehidupannya cukup beragam. Misalnya ke Belanda karena Ratu Wilhelmina ingin berjumpa dengan sang Raja Muda ini. Ratu kemudian memberinya pangkat letnan kepada Tuanku Raja Ibrahim.

Pada waktu Jepang menjajah Indonesia pada 1942-1945, Kaisar Jepang memerintahkan melalui kementerian Luar Negeri Jepang dan mengutus jenderal Shaburo I I no dengan stafnya mencari keturunan Sultan Aceh Muhammad Daudsyah. Dia bertemu dan diterima secara resmi dengan Tuanku Raja Ibrahim di Lameulo, Pidie pada 1943. Atas dasar Kaisar Jepang teringat atas surat ayahnya yang dikirim pada Kaisar Jepang. Segera setelah Jepang menang perang melawan Rusia pada tahun 1905, di Selat Tsushima.

Surat ini menjadi salah satu sebab Sultan Muhammad Daudsyah dibuang dari Aceh pada tahun 1907 dan tidak kembali sampai akhir hayatnya.Pangeran muda ini menjadi kawan dekat Seokarno waktu kecil. Saat itu, Soekarno memanggilnya “Bram” bahkan salah satu nama anaknya sama dengan nama salah satu anak Soekarno “Sukmawati.”Namun ketika Soekarno menjadi penguasa di Indonesia pada masa orde lama. Dia melupakan Tuanku Raja Ibrahim pada teman seperjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Agaknya ada kekhawatiran Soekarno bahwa sang pangeran ini menuntut pemulihan haknya semisal Yogyakarta yang secara penuh mendapatkan berbagai “keistimewaan” hingga hari ini. Dapat dikatakan bahwa ayah Megawati ini tidak hanya berkhianat Tuanku Ibrahim, tetapi dengan rakyat Aceh. Sukarno tidak menepati janjinya yang diucapkan di depan Teungku Daud Beureueh dan teman-temannya pada 1948. Akibatnya Daud Beureueh kecewa dan menuntut Soekarno dengan pemberontakan berdarah yang diproklamirkannya pada 21 September 1953.

Tuanku Raja Ibrahim, Sang Raja Muda ini terus menemani ayahnya di Jakarta dan pulang ke Aceh pada tahun 1937 padahal ayahnya melarang. Di tanah kelahirannya, raja muda ini kawin dengan Pocut Hamdah Putri Amponsyik Keumangan Beureunuen. Mereka dikarunia dua putri. Ada beberapa istrinya dan terakhir dengan Pocut Manyak yang dikaruniai empat putera/puteri. Jumlah anak seluruhnya yaitu 16 orang anaknya. Dan bekerja sebagai Mantri tani di Pidie dan pensiun pada tahun 1960.

Walaupun putra mahkota, hidupnya sangat sederhana karena seluruh harta pribadi ayahnya dirampas oleh Belanda dan pembesar pembesar Aceh yang bekerjasama dengan Belanda. Putra Sang Raja ini, menetap di sebuah perkampungan kecil Lampoh Ranup, Lamlo Pidie, dan hidup dari uang pensiun Rp 9.000 dengan 16 anaknya (Majalah Tempo, 1976). Tentu ini sangat berbanding terbalik dengan keturunan yang pernah bekerja sama dengan Belanda. Dimana mereka menikmati sekian pengaruh dan keistimewaan di dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pertengahan tahung 1975 atas inisiatif Tuanku Hasyim, SH (Kepala Kaum Alaidin) dan Tuanku Abbas, BA (mantan Kepala DEPPEN RI di Banda Aceh) menjemput tuanku Raja Ibrahim dan keluarga dari Kota Bakti dibawa ke Banda Aceh. Kemudian atas jasa dan bantuan Gubenur Daerah Istimewa Aceh Muzakir Walad dan dukungan anggota DPRD Waktu H. Yahya Luthan. Pemerintah Aceh meminjami rumah hak pakai tipe 45 di Jl. Teungku Cot Plieng No 18 dengan Surat Keputusan No 100/1976 dengan ketentuan rumah tersebut ditempati selama hidup beliau.

Pada tahun 1975, Sultan Hamengkubuwono IX ikut prihatin pada nasib Tuanku Raja Ibrahim. Dengan menggunakan pengaruhnya dia berusaha agar ada tambahan pendapatan bagi Tuanku Raja Ibrahim. Akhirnya, Tuanku mendapat tambahan Rp 5.000 dari Pemda dan Rp 1.500 dari Departemen Dalam Negeri. “Bila saya telah tiada, rumah ini harus dikembalikan”, ujar Abang. “Eh, toh, semua itu saya terima” (Majalh Tempo 1976).

Semasa hidupnya, menurut anaknya Tuanku Raja Yusuf, mempunyai satu keinginan yang belum terlaksana yakni ke Jakarta menziarahi makam sang ayah Sultan Muhammad Daudsyah. Tetapi karena kehidupan ekonomi yang begitu sulit, sang cita-cita pangeran ini tidak kesampaian sampai menemui azalnya pada 31 Maret 1982. Dia dimakamkan di pemakaman keluarga raja-raja di Baperis. Tuanku Raja Ibrahim meninggalkan 16 anaknya yakni Tengku Putroe Safiatuddin, Teungku Putroe Kasmi Nur Alam, Tuanku Raja Zainal Abidin, Teungku Putri Rangganis, Tuanku Raja Ramaluddin, Teungku Putroe Sariawar, Tuanku raja Mansur, Tuanku Raja Djohan, Tuanku Raja Iskandar, Teungku Putroe Sukmawati,Tuanku Raja Syamsuddin, Tuanku Raja Muhammad Daud, Tuanku Raja Yusuf, Tuanku Raja Sulaiman, Teungku Putroe Gambar Gading, Tuanku Raja Ishak Badruzzaman.

Begitulah sekilas kisah getir keluarga istana Aceh, yang saat ini rakyat Aceh hanya bisa berbangga-bangga; ketika para peneliti bangga dengan sejarah kerajaan Aceh Darussalam, yang istananya tidak berbekas lagi karena sudah dihancurkan belanda, aset istana dijadikan milik KNIL yang sekarang seluruh aset KNIL sudah menjadi milik TNI. Kekuasan dan harta dirampas dirampas oleh Belanda, dan hidup keluarga sultan karena tidak mau menyerah pada musuh, hidupnya terlunta lunta

Tampaknya kisah keluarga istana Aceh ini, i pun bisa dianalogkan pada nasib Aceh dewasa ini, yaitu merasa perlu dikasihani. Dimana pengkhianatan dan pelecehan kekuasaan adalah bukti kelemahan kerajaan Aceh. Sultan Aceh tidak hanya dikhianati oleh Eropa tetapi juga oleh bangsanya sendiri. Tentu, kita tidak ingin menjadikan ini sebagai isu kemana kita mencari pemimpin sekarang. Sebab siapapun yang akan atau sedang memimpin Aceh, pasti akan mendapatkan sikap-sikap pengkhianatan atau pelecehaan kekuasaan setelah mereka tidak berkuasa. Kisah pahit keluarga Sultan menjadi lecutan sejarah kepemimpinan Aceh.

Bedanya, Tuanku Ibrahim dan anak anaknya masih menyisakan semangat kepemimpinan Aceh yang tanpa menyerah walaupun hidupnya terlunta lunta di negeri orang.

Akhirnya saya ucapkan al fatihah kepada arwah keluarga besar istana Aceh dan para seluruh syuhada Aceh kususan kepada Tengku Putro Safiatuddin (bunda Putro) yang telah kembali keharibaanNya hari ini, Semoga Allah mengampuni dosa dosanya selama hidup dialam dunia dan dilipat gandakan amal baiknya, dilapangkan kuburnya di alam barzah dan di yaumil akhir kelak, selamat jalan bunda!!!! []

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KLIKSATU CORNER

Advertisement

Facebook


Trending